Bloomberg Technoz, Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan pengumuman kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara atau biasa disebut APBN Kinerja dan Fakta (APBNKita) periode Januari 2025 akan dilakukan pada Senin (17/3/2025).

Jadwal ini mundur dari rencana awal pada minggu ini atau dalam kisaran 10 Maret 2025 hingga 14 Maret 2025.

"APBN Senin, rencana Senin," ujar Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro saat ditemui di Kompleks DPR, Selasa (11/3/2025).

Ditemui di tempat yang sama, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu juga tidak menjawab banyak ketika ditanya realisasi penerimaan pajak hingga 31 Januari 2025. Hal yang terang, Anggito hanya memastikan akan ada konferensi pers pengumuman APBNKita tersebut.

"Nanti ada konferensi pers ya," ujar Anggito singkat.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie Othniel Frederic Palit mengatakan bahwa saat ini pemerintah sedang menyusun perubahan postur APBN setelah aksi realokasi anggaran pada bulan lalu.

"Pemerintah sedang mengkonsolidasikan postur APBN dari hasil rekonstruksi efisiensi anggaran. Menunggu hal ini tuntas," katanya kepada Bloomberg Technoz, Selasa (11/3/2025).

Dolfie menjelaskan sampai saat ini postur APBN belum berubah, di mana postur pendapatan, belanja, desifit hingga pembiayaan tetap seperti semula. Hal ini yang menyebabkan pemerintah tak perlu mengajukan perubahan APBN 2025.

"Pendapatan Negara, tetap. Belanja negara, tetap. Defisit, tetap, dan pembiayaan tetap. Kecuali ada yang berubah, maka pemerintah mengajukan penyesuaian APBN. Postur belum berubah," tegasnya.

Selain itu, Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan pengumuman akan dilakukan ketika Kemenkeu sudah menyelesaikan seluruh penyesuaian dalam APBN.

“Nanti kalau kita sudah selesaikan seluruh penyesuaian, kita akan segera memberikan penjelasan,” ujar Sri Mulyani saat ditemui di Komplek Istana Kepresidenan, Jumat (7/3/2025).

Sri Mulyani tidak menjelaskan dengan lengkap apa penyesuaian yang dimaksud. Namun memastikan terdapat banyak penyesuaian yang harus dilakukan. “Kan banyak penyesuaian.”

Sekadar catatan, anggaran kementerian/lembaga dalam beberapa waktu terakhir memang mengalami perubahan. Totalnya, terdapat efisiensi Rp306,69 triliun.

Hal ini terjadi sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

https://www.bloombergtechnoz.com/det...n-senin-depan/


Kalo emiten ada yg telat lapor pasti kena denda + suspend saham.

Kalau Pemerintah ya woles aja lah ya..