Tayang: Sabtu, 8 Maret 2025 03:49 WIB
Editor: Daniel Ari Purnomo
zoom-inlihat fotoProgram Koperasi Desa Merah Putih Prabowo Ditolak Kades, Ini Alasannya!
BPMI SETPRES/ RUSMAN
PIMPIN RAPAT: Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 3 Maret 2025. Dalam pertemuan ini, pemerintah menetapkan kebijakan strategis untuk memperkuat ekonomi desa melalui pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (Kop Des Merah Putih), yang akan dibangun di 70 ribu hingga 80 ribu desa di seluruh Indonesia.

TRIBUNJATENG.COM, PURWOREJO –Sejumlah kepala desa di Kabupaten Purworejo menyatakan keberatan terhadap kebijakan pemerintah pusat mengenai pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.

Mereka menilai kebijakan tersebut bersifat memaksa dan dapat menghambat program desa yang sudah berjalan.

Salah satu kepala desa di Purworejo, Dwinanto, mengungkapkan bahwa saat ini para kades sedang berupaya melobi agar kebijakan tersebut dibatalkan.

Jika kebijakan tetap dipaksakan, mereka tidak menutup kemungkinan untuk menggelar aksi demonstrasi.

"Kami bersama perangkat desa di berbagai daerah tengah melakukan lobi agar kebijakan ini tidak dijalankan. Bahkan, ada yang mengancam turun ke jalan jika tetap diberlakukan," ujar Dwinanto, Kamis (6/3/2025).

Dwinanto menyoroti bahwa hampir seluruh anggaran desa saat ini dialokasikan untuk program makan bergizi gratis (MBG), yang berpotensi mengurangi dana desa untuk program lainnya.

"Seakan-akan semua dana difokuskan ke program makan bergizi gratis, sementara program lain dan dana desa terancam dipangkas. Ini yang membuat kami tidak sepakat," jelasnya.

Menurutnya, pembentukan Koperasi Desa Merah Putih tidak sesuai dengan kebutuhan desa dan mengabaikan hak desa dalam menentukan program pembangunan sendiri.

"Secara hukum, desa memiliki kewenangan untuk menentukan program dan visi-misinya sendiri. Jika pemerintah pusat memaksakan satu program seperti koperasi ini, bagaimana dengan infrastruktur desa dan pengembangan BUMDes yang sudah berjalan?" katanya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas di Istana Merdeka pada Senin (3/3/2025) bersama sejumlah menteri guna membahas kebijakan strategis pemberdayaan ekonomi desa melalui Koperasi Desa Merah Putih.

Dalam rilis resmi Sekretariat Kabinet, kebijakan ini rencananya akan diterapkan di sekitar 70.000 hingga 80.000 desa di seluruh Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menjelaskan bahwa koperasi ini akan menjadi pusat kegiatan ekonomi desa, termasuk sebagai tempat penyimpanan dan distribusi hasil pertanian masyarakat.

"Pemerintah sudah memutuskan untuk membentuk Koperasi Desa Merah Putih atau Kop Des Merah Putih di 70.000 desa," ungkap Zulkifli Hasan.


Kebijakan ini masih menuai pro dan kontra, terutama di kalangan kepala desa yang menganggapnya sebagai intervensi terhadap otonomi desa dalam mengelola anggaran dan program mereka


https://jateng.tribunnews.com/2025/0...ini-alasannya.


Prabowo Akan Bentuk Koperasi Desa Merah Putih, Pakar: Solusi Atasi Pinjol dan Rentenir

Tayang: Jumat, 7 Maret 2025 23:10 WIB
Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Acos Abdul Qodir
zoom-inlihat fotoPrabowo Akan Bentuk Koperasi Desa Merah Putih, Pakar: Solusi Atasi Pinjol dan Rentenir
Dok. Setpres
KOPERASI DESA - Presiden RI Prabowo Subianto memimpin Rapat Terbatas bersama beberapa menteri terkait rencana pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, di Istana Merdeka, Jakarta, 7 Maret 2025. Pakar Politik Iwan Setiawan dari Indonesia Political Review (IPR) menilai koperasi tersebut bakal menjadi salah satu solusi untuk mengatasi pinjaman onlien (pinjol) ilegal dan rentenir. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rencana Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk 70 ribu Koperasi Desa Merah Putih mendapat respons positif dari berbagai kalangan. Program ini dipandang sebagai terobosan untuk mengatasi masalah krusial masyarakat desa, yakni ketergantungan pada pinjaman online (pinjol) ilegal dan rentenir yang sering menyengsarakan.

Pakar Politik Iwan Setiawan dari Indonesia Political Review (IPR) menyebutkan, akses permodalan yang terbatas menjadi tantangan besar bagi masyarakat desa, khususnya dalam sektor pertanian, perkebunan, dan usaha kecil.

Tanpa akses kredit yang memadai, banyak warga yang terpaksa mencari pinjaman ke rentenir atau pinjol ilegal dengan bunga yang membebani.

"Masyarakat desa terpaksa mengakses modal ke pinjol dan para rentenir yang bunganya mencekik dan tidak masuk akal. Akhirnya mereka terjebak dalam lingkaran utang yang tidak ada ujung pangkalnya," ujar Iwan kepada wartawan, Jumat (7/3/2025).

Dengan alokasi anggaran Rp 3 hingga Rp 5 miliar per desa, Koperasi Desa Merah Putih diharapkan bisa menjadi alternatif pembiayaan yang lebih aman, sehat, dan berkelanjutan.

Kehadiran koperasi ini diyakini akan memberikan dampak positif bagi perekonomian desa dan menumbuhkan kemandirian ekonomi bagi warganya. Program ini bisa jadi solusi nyata untuk menanggulangi praktik pinjol ilegal dan rentenir yang merugikan.

Dengan akses modal yang lebih terjangkau dan berbunga rendah, masyarakat desa dapat mengembangkan usaha mereka tanpa takut terjerat utang berbunga tinggi.

"Dengan demikian, masyarakat desa tidak bergantung lagi pada rentenir dan pinjaman ilegal yang bunganya membunuh," kata Iwan.

Iwan juga menekankan pentingnya pengawasan ketat agar koperasi ini dapat berfungsi sesuai tujuan.

“Pemerintah harus memastikan koperasi ini benar-benar memberikan manfaat, bukan membuka peluang penyimpangan,” ujar Iwan, yang mengusulkan keterlibatan kepolisian dan kejaksaan dalam pengawasan.

Dengan implementasi yang transparan dan pengawasan yang baik, Koperasi Desa Merah Putih berpotensi menjadi langkah penting menuju kemandirian ekonomi yang lebih baik bagi desa-desa di Indonesia.

https://www.tribunnews.com/bisnis/20...-dan-rentenir.


Prabowo Bakal Bentuk 70 Ribu Koperasi Desa Merah Putih, Wamenkop Ferry Tunjuk Koperasi Sunan Drajat di Lamongan sebagai Role Model

Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono saat meninjau Koperasi Syariah Sarekat Bisnis Pesantren (KSBP) Sunan Drajat di Lamongan, Jawa Timur, Jumat (7/3). (dok. Kemenkop)


JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto berencana bakal membentuk 70.000 Koperasi Desa Merah Putih. Koperasi ini dirancang sebagai solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mengatasi persoalan ekonomi di pedesaan.

Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono menunjuk Koperasi Syariah Sarekat Bisnis Pesantren (KSBP) Sunan Drajat di Lamongan, Jawa Timur untuk menjadi role model atau salah satu contoh pengembangan program Koperasi Desa (Kop Des) Merah Putih di seluruh Indonesia.

"Pusat perekonomiannya sudah sangat lengkap. Sudah ada gerai pertokoan, perhotelan. Bayangan saya, mirip dengan apa yang akan kita lakukan rencana Presiden Prabowo Subianto di program Koperasi Desa (Kop Des) Merah Putih," kata Ferry dalam keterangannya, Jumat (7/3).

Untuk diketahui, KSBP Sunan Drajat merupakan model koperasi yang telah diterapkan di Pondok Pesantren (Ponpes) Sunan Drajat, Lamongan, Jawa Timur (Jatim).

Lebih lanjut, Wamenkop menyebut, koperasi yang berada di Ponpes Sunan Drajat ini telah menunjukkan praktik bisnis yang efektif dan berkelanjutan, berkat pendampingan dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB).

Menurut Ferry, jika nanti diterapkan kepada konsep Kop Des Merah Putih relatif mudah. Keberhasilan model ini terletak pada pendekatan bisnis yang terarah dan peran aktif pesantren.

"Untuk menyediakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional dan berpengalaman di bidang manajemen bisnisnya nanti, bisa berasal dari Kementerian Pertanian, Kementerian Desa, dan Kementerian Sosial," jelas Ferry.

Dia pun membeberkan, setelah pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, pengelolaan akan diserahkan kepada manajer dan pengelola profesional yang telah melewati proses asistensi dan inkubasi bisnis. 

Hal ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan koperasi. Wamenkop Ferry menegaskan, pembentukan koperasi hanyalah langkah awal, pengembangan kegiatan ekonomi koperasi merupakan tantangan selanjutnya. 

“Inilah yang membedakan model ini, dengan melibatkan pesantren dalam pencarian manajer profesional yang memahami aspek bisnis,” bebernya.

Untuk diketahui, pendekatan bisnis yang berorientasi profit dinilai krusial untuk keberhasilan program Koperasi Desa Merah Putih. Pasalnya, tujuan utama program tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan desa dengan memberikan akses ekonomi yang lebih baik dan melindungi masyarakat dari praktik ekonomi yang merugikan, seperti tengkulak, rentenir, dan pinjaman online.

"Dengan model koperasi berbasis pesantren ini, diharapkan desa-desa di Indonesia dapat memiliki kemandirian ekonomi yang lebih besar dan meningkatkan pendapatan masyarakat," tutup Ferry.
https://www.jawapos.com/ekonomi/0157...oogle_vignette

Warganet Twitter banyak yang mengecam rencana program ini , tapi tidak dengan Warganet FB yang banyak mendukung selain kontra.


Dulu Desember lalu, saya ke Desa Plobangan, Wonosobo, di Kantor Kepala Desa dikasih spanduk alokasi anggaran desa tahun anggaran dari pengeluaran dan pemasukan. Salah satunya dari Dana Desa dan masyarakat di sana banyak budidaya ikan selain sawah-sawah. Katanya ada Bumdes yang membantu pengembangan desa.

Kalau desanya mengelolanya benar anggarannya bisa dimaksimalkan potensi koperasi biar masyarakat bisa memaksimalkan potensi desanya dan nggak cari kerja serabutan ke kota besar ataupun jadi TKI/TKW