Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) terkait dugaan korupsi di Bank BJB periode 2021-2023. Kasus ini melibatkan penggelembungan (mark-up) dana iklan senilai Rp 200 miliar yang diduga mengalir ke sejumlah pejabat bank, termasuk Divisi Corporate Secretary yang dipimpin oleh Widi Hartoto—pegawai kepercayaan Direktur Utama Bank BJB, Yuddy Renaldi.

Bank BJB mengalokasikan Rp 1,15 triliun untuk promosi, di mana Rp 341,8 miliar disalurkan melalui enam agensi iklan. Namun, agensi tidak diwajibkan melampirkan bukti pembayaran ke media, membuka peluang manipulasi harga.

Audit BPK mengungkap potensi aliran dana tidak jelas sebesar Rp 260 miliar. Meskipun auditor berulang kali meminta bukti pembayaran, baik pihak Bank BJB maupun agensi menolak memberikan dokumen. Kasus ini kini menjadi fokus penyelidikan intensif KPK.

detail berita dan data data berita korupsi bjb