Renatha Swasty • 07 Maret 2025 11:07 
ADVERTISEMENT


Jakarta: Universitas Islam Indonesia (UII) tak tinggal diam melihat karut marut yang terjadi di dalam negeri. Merespons berbagai permasalahan yang tengah terjadi dalam pemerintahan Prabowo Subianto, UII mengeluarkan pernyatan sikapnya.

Dalam surat mengatasnamakan Kelurga Besar Universitas Islam Indonesia, Rektor UII Fathul Wahid menilai praktik berbangsa dan bernegara semakin jauh dari nilai-nilai keadilan. Dia mendesak pemerintah segera menyelesaikan permasalahan yang ada.

Fathul mengatakan tanda-tanda kemunduran demokrasi di Indonesia terus bermunculan. Kebebasan berpendapat dan berekspresi semakin terancam dengan meningkatnya kasus intimidasi, ancaman kriminalisasi, dan pembungkaman terhadap aktivis, seniman, akademisi, serta jurnalis.

Beberapa kasus menunjukkan penggunaan pasal-pasal karet untuk menekan suara-suara kritis dan menciptakan ketakutan di kalangan masyarakat sipil yang seharusnya dilindungi hak-haknya.

Di sisi lain, publik juga dihadapkan pada kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak jarang terkesan tergesa-gesa, tidak transparan, dan minim partisipasi publik. Kebijakan yang tidak berbasis data dan pendekatan ilmiah kerap kali justru memperparah permasalahan, alih-alih memberikan solusi.

Hal ini diperburuk dengan maraknya kasus korupsi yang tidak ditangani secara tegas, serta narasi-narasi yang cenderung mengaburkan fakta dan menyulitkan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang jujur dan terbuka.

Fathul juga menyoroti upaya efisiensi anggaran yang dicanangkan pemerintah tidak berjalan sesuai harapan. Di beberapa sektor, efisiensi justru berdampak negatif pada kualitas pelayanan publik dan program sosial yang menjadi tumpuan masyarakat kecil, termasuk sektor pendidikan.

Selain itu, gaya hidup dan sikap sebagian pejabat negara kurang menunjukkan empati terhadap kondisi rakyat, memperlebar jarak antara pemerintah dan masyarakat.

"Dalam konteks ini, masyarakat sipil harus tetap berperan aktif sebagai kontrol sosial. Ketidakpedulian dan apatisme hanya akan memberikan ruang lebih luas bagi penyimpangan kekuasaan," tulis Fathul dalam pernyataan sikap itu dikutip dari laman uii.ac.id, Jumat, 7 Maret 2025.

Terkait hal itu, keluarga besar Universitas Islam Indonesia menyerukan beberapa hal:
1.Mendesak pemerintah untuk membuka ruang demokrasi yang lebih luas dengan menjamin kebebasan berpendapat dan berekspresi serta melindungi aktivis, seniman, akademisi, dan jurnalis dari intimidasi dan ancaman kriminalisasi
2.Menuntut pemerintah untuk lebih sensitif dan responsif terhadap kebutuhan rakyat dengan memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil harus didasarkan pada data yang valid dan pendekatan ilmiah untuk menjamin akurasi, relevansi, dan tepat
3.Meminta pemerintah untuk serius dalam melakukan pemberantasan korupsi dengan memastikan penegakan hukum yang tegas, transparan, dan tidak pandang bulu, di samping juga memperkuat peran lembaga antikorupsi, meningkatkan pengawasan anggaran, serta berhenti membuat kesan mengembangkan narasi yang menutupi atau mengaburkan praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang
4.Menyeru pemerintah untuk menjamin bahwa efisiensi harus berlandaskan transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan pada kepentingan masyarakat luas tanpa mengorbankan kualitas pelayanan publik dan program sosial yang berdampak langsung pada rakyat
5.Mengingatkan pejabat negara untuk menjadi teladan dengan menjaga tutur kata, sikap, tindakan, dan gaya hidup yang tuna empati untuk mengedukasi publik dan sekaligus dalam rangka membangun kepercayaan rakyat
6.Mengajak masyarakat sipil dan elemen bangsa lainnya untuk tidak apatis dengan terus berperan aktif dalam mengawasi kebijakan pemerintah dan mengkritisi secara konstruktif demi menciptakan pemerintah yang lebih responsif, adil, dan berpihak pada kepentingan rakyat, serta mewujudkan demokrasi yang sehat.
Fathul berharap bulan Ramadan bisa menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperbaiki diri.

https://www.medcom.id/pendidikan/new...ntut-6-hal-ini

Seruan UII