Tara Wahyu NV - detikJateng
Kamis, 06 Mar 2025 20:57 WIB

Foto: Satuan Brimob Polda Metro Jaya mengevakuasi warga terdampak banjir di Jalan Raya Kalibata, Cawang, Jakarta Timur. Ketinggian air mencapai 3 meter. (Dok istimewa).

Solo - Presiden ke-7, Joko Widodo (Jokowi) merespons soal dua bendungan di Bogor yakni Ciawi dan Sukamahi yang bakal dievaluasi oleh BNPB usai banjir melanda Jakarta. Jokowi menyebut banjir terjadi di Jakarta dan sekitarnya beberapa waktu terakhir akibat intensitas hujan yang sangat besar.
Diketahui bendungan yang ia resmikan tahun 2022 lalu itu merupakan bendungan kering yang dibangun untuk mengendalikan banjir di Jakarta. Jokowi mengingatkan bahwa bendungan itu dibangun untuk mereduksi aliran Sungai Ciliwung. Padahal, di Jakarta terdapat 13 aliran sungai.

"Yang kita harus tahu, di Jakarta dilewati 13 sungai, bukan hanya Ciliwung saja. 13 sungai, Sungai Ciliwung, Pesanggrahan, Cipinang, sungai Mokova, 13 sungai. Dan yang dibuat ini bendungan yang berkait sungai Ciliwung," katanya di Sumber, Kamis (6/3/2025).

Ia mengatakan dua bendungan tersebut merupakan bendungan kering untuk menahan air. Namun, bila airnya terlalu banyak, waduk tidak bisa menampung.

"Mau tidak mau air harus keluar dan kemarin saya mendapatkan informasi intensitas hujan sangat tinggi sekali," ungkapnya.

Untuk banjir di Bekasi, Jokowi menyebut itu dari aliran sungai yang berbeda yakni Sungai Cilengsi dan Cikeas. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebut posisi Jakarta memang berada di bawah.

"Memang Jakarta dan sekitarnya tempat turunnya air dari atas. Lewat sungai-sungai tadi yang saya sebutkan.Saya kira kita sudah membangun Waduk Ciawi dan Waduk Sukamahi kemudian sodetan Ciliwung, kemudian menormalisasi Sungai Ciliwung yang tinggal 16 kilometer," ucapnya.

"Itu memang harus segera dilanjutkan setelah Ciliwung selesai masih ada sungai lain yang perlu dinormalisasi. Jadi ada 12 sungai lagi yang perlu. Belum lagi urusan air dari atas (laut), masih ada lagi air dari laut yang naik setiap 8-12 cm, sehingga diperkirakan satelit NASA memang 2050-an sepertiga Jakarta bisa terkena banjir dari laut atas (utara)," terangnya.

Untuk itu Giant Sea Wall memang sangat urgent untuk wilayah Jakarta. Terlebih, saat ini Giant Sea Wall sudah masuk program pemerintah Prabowo.

"Giant sea wall kan sudah jadi program pemerintah Pak Prabowo, ya sangat urgent," pungkasnya.

Dilansir dari detikNews, banjir melanda wilayah Jabodetabek awal bulan ini. BNPB bakal mengevaluasi keberadaan infrastruktur keairan, dua di antaranya adalah Bendungan Ciawi dan Sukamahi.

Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari awalnya menjelaskan pihaknya belum mengkaji efektivitas kedua bendungan tersebut dalam penanggulangan banjir. Meski begitu, ia mengatakan evaluasi baru dilakukan setelah periode tanggap darurat rampung.

"Kita belum sampai mengkaji efektivitas dari dua bendungan itu," kata Abdul saat dihubungi, Selasa (4/3).

"Setelah fase tanggap darurat selesai kita akan melakukan evaluasi kejadian termasuk keberadaan infrastruktur keairan yang sudah ada," sambungnya.

Seperti diketahui, Bendungan Ciawi dan Sukamahi merupakan bendungan kering yang dibangun di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dikutip dari laman Ditjen Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), bendungan ini berfungsi untuk mengurangi kerentanan banjir kawasan Jakarta.

Bendungan kering (dry dam) adalah bendungan yang dibangun untuk fungsi pengendalian banjir. Berdasarkan data Kementerian PUPR, reduksi banjir dimulai dari Bendungan Ciawi, lalu Bendungan Sukamahi, Bendungan Katulampa, Pintu Air Depok, dan Pintu Air Manggarai.

https://www.detik.com/jateng/berita/...-atasi-banjir.



Soal Banjir Jakarta, Pramono: Kehidupan Jakarta Mulai Normal, Akan Ada Normalisasi Sungai Ciliwung

Tayang: Kamis, 6 Maret 2025 20:59 WIB
Penulis: Faryyanida Putwiliani
Editor: Nuryanti
zoom-inlihat fotoSoal Banjir Jakarta, Pramono: Kehidupan Jakarta Mulai Normal, Akan Ada Normalisasi Sungai Ciliwung
WartaKotalive.com/Ramadhan L Q
PRAMONO TINJAU BANJIR - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan keterangan kepada awak media usai memantau banjir melalui udara pada Kamis (6/3/2025) pagi. Pramono Anung mengumumkan kini Jakarta berstatus siaga 4 setelah ketinggian air di Pintu Air Manggarai turun menjadi 600 cm.

TRIBUNNEWS.COM - Gubernur Jakarta, Pramono Anung melakukan pemantauan banjir Jakarta dan sekitarnya menggunakan helikopter milik Polri pada hari ini, Kamis (6/3/2025).

Setelah memantau kondisi banjir Jakarta dari atas helikopter, Pramono mengumumkan kini tinggi permukaan air di Pintu Air Manggarai sudah turun menjadi 600 cm.

Berbeda dengan sebelumnya yang mencapai 850 cm.


Oleh karena itu Pramono kini mengumumkan bahwa kondisi Jakarta kini berstatus siaga 4.

Selain itu, Pramono juga melihat dari atas helikopter bahwa kondisi kehidupan warga Jakarta sudah mulai normal.

"Saya ingin mengumumkan bahwa permukaan air Manggarai sekarang sudah turun menjadi 600 dan untuk itu Jakarta sudah siaga 4."

"Alhamdulillah bahwa kemarin yang sempat 850 sekarang sudah 600. Dilihat dari atas tadi kehidupan di Jakarta sudah mulai normal kembali," kata Pramono, dilansir YouTube Kompas TV, Kamis.

Meski demikian, Pramono tetap akan segera melakukan normalisasi Sungai Ciliwung yang ada di Pengadegan.

Pasalnya wilayah inilah yang memberikan dampak banjir luar biasa ketika daerah di atas Jakarta mengalami curah hujan tinggi.

"Tadi ada beberapa hal yang akan segera kita tindak lanjuti dan selesaikan. Terutama untuk normalisasi Sungai Ciliwung yang ada di Pengadegan, Cawang, dan Bidara Cina."

"Karena itulah yang kemarin memberikan dampak banjir yang luar biasa ketika di atas intensitas curah hujannya tinggi, itu akan kita tangani," terang Pramono.

Pramono juga mengungkap pihaknya telah meminta Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta untuk segera menindaklanjuti normalisasi Sungai Ciliwung ini.

Termasuk juga melakukan pembebasan lahan di sekitar Sungai Ciliwung.

Terkait pembebasan lahan di sekitar Sungai Ciliwung, Pramono juga telah siap jika harus berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN.


"Dengan demikian saya tadi sudah meminta kepada Kepala Dinas Sumber Daya Air untuk segera menindaklanjuti. Terutama untuk pembebasan LAN dan sebagainya."

"Kalau memang kita harus berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN, kami segera akan melakukan," jelas Pramono.

Pimpinan DPR Desak Alih Fungsi Lahan di Bogor Dibenahi
Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, menyuarakan pentingnya pembenahan alih fungsi lahan di kawasan Cisarua, Bogor, sebagai langkah preventif untuk mengurangi risiko banjir di Jakarta dan Bekasi.

Menurutnya, salah satu penyebab utama banjir yang sering melanda dua kota besar ini adalah peralihan fungsi lahan di Bogor yang tidak terkontrol.

“Banjir yang terjadi baru-baru ini di Jakarta dan Bekasi, salah satu faktor pemicunya adalah alih fungsi lahan di daerah Bogor, terutama di kawasan Puncak dan Cisarua."

"Nah, alih-alih fungsi lahan ini harus benar-benar menjadi fokus perhatian untuk dibenahi," ujar Saan saat ditemui awak media di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (6/3/2025).

Saan menekankan bahwa pemerintah daerah di sekitar kawasan tersebut harus lebih berhati-hati dan bijaksana dalam mengatur alih fungsi lahan agar tidak memperburuk masalah banjir yang sudah meresahkan masyarakat.

Ia juga menambahkan bahwa pengelolaan lahan di Bogor harus diperhatikan dengan seksama, mengingat wilayah ini merupakan hulu dari banyak sungai yang mengalir ke Jakarta dan Bekasi.

“Alih fungsi lahan itu harus dilakukan dengan bijaksana dan tidak sembarangan. Kawasan Bogor, khususnya Cisarua dan Puncak, memiliki peran vital dalam mengendalikan aliran air. Oleh karena itu, pemerintah daerah setempat harus lebih fokus pada penerapan kebijakan yang tepat dalam hal ini,” jelas Saan.



Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Soal Banjir Jakarta, Pramono: Kehidupan Jakarta Mulai Normal, Akan Ada Normalisasi Sungai Ciliwung, https://www.tribunnews.com/metropoli...wung?page=all.


Warganet di Twitter mengecam keras saran Normalisasi Jokowi  tapi tidak ada yang mengecam rencana Normalisasi Pramono?