Indeks Demokrasi Indonesia Menurun, PDIP Singgung Andil Jokowi

Rahmatul Fajri 05/3/2025 20:20A- A+Indeks Demokrasi Indonesia Menurun, PDIP Singgung Andil Jokow
Presiden ke-7 RI Joko Widodo .(Antara)
JURU bicara PDI Perjuangan Guntur Romli mengatakan menurunnya indeks demokrasi Indonesia pada 2024 bukanlah hal yang mengejutkan. Menurutnya, sederet kriminalisasi dan represi terjadi di Indonesia sehingga menyebabkan indeks demokrasi menurun.

"Tidak mengejutkan karena terjadinya represi, intimidasi yang masif dilakukan oknum aparat, termasuk kriminalisasi menggunakan kasus hukum dan penyalahgunaan wewenang," kata Guntur, kepada Media Indonesia, Rabu (5/3).MI TV

Guntur juga menyinggung Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) yang membuat indeks demokrasi Indonesia menurun. Ia menyinggung keterlibatan Jokowi dalam memenangkan anaknya, Gibran Rakabuming Raka, pada Pilpres 2024.

"Ini dampak dari arogansi Jokowi sehingga indeks ini memperkuat Jokowi sebagai finalis OCCRP yang menyatakan pemimpin korup dan kejahatan terorganisir. Terkait Pilpres 2024, rekomendasi Rakernas V PDI Perjuangan Mei 2024 sudah menyatakan ini pilpres terburuk dalam sejarah karena negara dimanfaatkan oleh Jokowi untuk memenangkan anaknya Gibran sekaligus mengacak-acak MK (Mahkamah Konstitusi) melalui kuasa Ipar Jokowi, Paman Gibran," katanya.

Lebih lanjut, Guntur mengungkapkan PDIP akan mengambil peran di luar pemerintahan untuk melakukan pengawasan. "Poin penting dari laporan ini soal pemusatan kekuasaan dan kurangnya pengawasan, karena itu kami PDI Perjuangan semakin mantap berada di luar pemerintahan untuk melakukan kontrol dan pengawasan," katanya.

Sebelumnya, Economist Intelligence Unit (EIU) kembali merilis Indeks Demokrasi seperti tahun-tahun sebelumnya sejak 2006. Dalam rilis teranyar, EIU mencatat skor Indeks Demokrasi 2024 Indonesia sebesar 6,44.

Pada Indeks Demokrasi 2023 yang dirilis tahun lalu, Indonesia memperoleh skor 6,53. Penurunan skor itu sejalan dengan penurunan peringkat Indonesia.

Jika tahun lalu berada di peringkat 56, tahun ini Indonesia menempati posisi 59 dari 167 negara alias turun tiga peringkat. Dengan skor dan peringkat tersebut, EIU masih mengelompokkan Indonesia sebagai negara flawed democracy atau demokrasi cacat. Seperti tahun lalu, EIU menggunakan lima indikator untuk menyusun Indeks Demokrasi 2024.

Indikator dengan skor tertinggi yang diperoleh Indonesia adalah proses pemilu dan pluralisme Indonesia, yaitu 7,92. Adapun indikator lainnya adalah fungsi pemerintahan (6,79), partisipasi politik (7,22), kebebasan sipil (5,00), dan budaya politik (5,29). Dari kelimanya tersebut, indikator yang mengalami penurunan tajam dari tahun lalu adalah fungsi pemerintahan yang sebelumnya meraih poin 7,86.

Nilai kebebasan sipil Indonesia pada indeks tahun ini juga turun dibanding tahun lalu, yakni 5,29. Sementara, nilai proses pemilu dan pluralisme serta partisipasi politik tidak mengalami perubahan.

Adapun budaya politik Indonesia mengalami peningkatan nilai dari tahun sebelumnya yang hanya 4,38. EIU merilis Indeks Demokrasi 2024 dengan tajuk What's Wrong with Representative Democracy? atau Apa yang Salah dengan Demokrasi Perwakilan?.

Lewat rilis teranyar, EIU menyoroti kemenangan Prabowo Subianto lewat Pilpres 2024 yang disokong oleh presiden sebelumnya, Joko Widodo. "Aliansi Tuan Prabowo dengan pendahulunya telah meningkatkan ketakutan mengenai pemusatan kekuasaan serta kurangnya pengawasaan dan keseimbangan," demikian bunyi laporan EIU.

EIU juga menggarisbawahi langkah Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Jokowi mendampingi Prabowo sebagai wakil presiden, lewat putusan Mahkamah Konstitusi yang kontroversial. Bagi EIU, perubahan dalamputusan MK telah merusak independensi peradilan. (Faj/P-2
https://mediaindonesia.com/politik-d...g-andil-jokowi


Indeks Demokrasi Turun, Indonesia Disebut Alami Otoritarianisasi

Tri Subarkah 05/3/2025 19:18A- A+Indeks Demokrasi Turun, Indonesia Disebut Alami Otoritarianisasi
Ilustrasi(MI/Seno)
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi. Berdasarkan rilis tersebut, Indonesia dikategorikan sebagai negara flawed democracy alias demokrasi cacat.

Namun, Ketua Pusat Kajian Demokrasi, Konstitusi, dan Hak Asasi Manusia (Pandekha) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yance Arizona menggarisbawahi, kategori tersebut menunjukkan bahwa Indonesia sedang mengalami otoritarianisasi.[/

"Penurunan peringkat Indonesia ini menunjukkan Indonesia sedang mengalami proses authoritarianizaton atau otoritarianisasi, sebagai proses menuju negara otoritarian," terangnya kepada Media Indonesia, Rabu (5/3).MI TV


Ia berpendapat, penurunan indeks demokrasi Indonesia sudah dapat diprediksi jauh-jauh hari, mengingat proses Pemilu 2024 yang penuh dengan kecurangan dan manipulasi. Terlebih, pemenang Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2024 terlibat dalam skandal etik yang terbukti di Mahkamah Konstitusi (MK).

Yance menjelaskan, jika skornya terus merosot, Indonesia bakal terkategori sebagai negara hybrid regime atau rezim hibrida. Kategori tersebut merujuk pada negara yang mencampurkan antara pemerintahan sipil dan militer menuju pemerintahan otoritarian.

"Kita melihat bagaimana simbol-simbol militer ditampilkan secara terbuka oleh pemimpin yang terpilih melalui mekanisme sipil dengan pemilu. Acara retret menteri dan kepala daerah memperkuat simbol tersebut," jelas Yance.

Bahkan, indikator itu terus diperkuat dengan rencana pemerintah merevisi Undang-Undang (UU) Polri dan UU TNI yang semakin membuka keran peran kedua lembaga tersebut masuk dalam urusan sipil dan pemerintahan. Bagi Yance, hal tersebut akan menghidupkan dan memperkuat sistem dwifungsi ABRI yang sempat berlaku saat pemerintahan Orde Baru.

Ia pun pesimistis pemerintah dan DPR saat ini dapat diandalkan untuk memperbaiki kondisi demokrasi di Tanah Air. Pasalnya, lembaga eksekutif dan legislatif dinilai sama-sama memiliki komitmen yang lemah dalam pelembagaan demokrasi dan sistem negara hukum.

"[n]Saat ini yang bisa diharapkan hanya gerakan masyarakat sipil untuk melakukan pengawasan, koreksi, dan pembangkangan atas kebijakan-kebijakan yang tidak prorakyat," kata Yance.

Di samping masyarakat sipil, ia juga menggarisbawahi peran partai politik di luar pemerintahan untuk memperkuat posisi sebagai oposisi sejati yang berpihak pada rakyat dan menjauhkan diri dari kongkalingkong rezim penguasa.

Sebagai informasi, skor indeks demokrasi Indonesia 2024 versi EIU adalah 6,44. Angka itu turun 0,09 poin dibanding rilis tahun lalu. Sejalan dengan itu, peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 juga mengalami penurunan dibanding 2023. Tahun ini, Indonesia berada di peringkat 59, sementara tahun lalu 56 dari 167 negara yang disurvei. (Tri/M-3)
https://mediaindonesia.com/politik-d...oritarianisasi
ancaman menjadi negara otoriter..