Setelah Kabur Aja Dulu dan Indonesia Gelap Trending, Kini 'Nyesel Gabung Republik' Viral, Ada Apa?
Tayang: Senin, 3 Maret 2025 12:02 WIB


AKSI INDONESIA GELAP - Sejumlah massa aksi menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Jumat (21/2/2025). Lini masa media sosial (medsos) ramai dipenuhi tanda pagar atau tagar #KaburAjaDulu, #IndonesiaGelap, hingga yang terbaru ‘Nyesel Gabung Republik’. Tribunnews/Jeprima

TRIBUNNEWS.COM, SOLO - Lini masa media sosial (medsos) ramai dipenuhi tanda pagar atau tagar #KaburAjaDulu, #IndonesiaGelap, hingga yang terbaru ‘Nyesel Gabung Republik’.

Sebenarnya apa yang terjadi di Indonesia hingga tanda pagar-tanda pagar ini bermunculan?

Tagar Kabur Aja Dulu

Tanda pagar #KaburAjaDulu, muncul sebagai bentuk kekecewaan masyarakat Indonesia melihat kondisi sosial dan ekonomi di dalam Negeri.

Tren tagar #KaburAjaDulu dinilai sebagai bentuk keinginan masyarakat untuk meninggalkan Indonesia untuk bekerja atau melanjutkan pendidikan di luar negeri.

Tagar #KaburAjaDulu disertai dengan ajakan untuk para anak muda untuk menempuh pendidikan, bekerja hingga sekedar tinggal di luar negeri.

Tagar #KaburAjaDulu dikaitkan dengan sistem pendidikan di Indonesia yang mahal, minimnya ketersediaan lapangan kerja, dan upah buruh atau pekerja yang rendah.

Di antara Warganet ada yang mengunggah informasi terkait kesempatan studi atau bekerja di luar negeri untuk kabur dari Indonesia.

Baca juga: Sisi Lain KGPAA Hamangkunegoro yang Tulis Nyesel Gabung Republik, Pernah Terlibat Kecelakaan


Tagar Indonesia Gelap

Selain #KaburAjaDulu, #IndonesiaGelap juga sempat memuncaki trending di media sosial di Indonesia.

Pada pertengahan Februari 2025, #IndonesiaGelap memuncaki trending pertama di media sosial X.

Ini bersamaan dengan aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia yang dipusatkan di Astana Negara.

Pada hari yang sama, aksi ‘Indonesia Gelap’ bersamaan dengan momentum pelantikan kepala daerah secara serentak.

Kemunculan tagar tersebut adalah ketika Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memberlakukan kebijakan pelarangan penjualan elpiji 3 kg di tingkat pengecer mulai berlaku pada 1 Februari 2025.

Kebijakan ini bertujuan merapikan subsidi agar lebih tepat sasaran. Namun dalam eksekusi memunculkan gejolak di masyarakat hingga kesulitan mendapatkan gas elpiji.


Aksi Indonesia Gelap

Pada Kamis (20/2/2025) puncak aksi demonstrasi #IndonesiaGelap dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) yang dipusatkan di Istana Negara.

Berikut ini 13 tuntutan massa aksi Indonesia Gelap:

Ciptakan pendidikan gratis, ilmiah dan demokratis, serta batalkan pemangkasan anggaran pendidikan.

Cabut proyek strategis nasional wujudkan reforma agraria sejati. Proyek strategis nasional atau PSN, kerap menjadi alat perampasan tangan rakyat. Kami menuntut pencabutan PSN yang tidak berpihak pada rakyat dan mendorong pelaksanaan reforma agraria sejati.

Tolak revisi undang-undang minerba. Revisi undang-undang Minerba hanya menjadi alat pembungkam bagi rezim untuk kampus-kampus dan lingkungan akademik ketika bersuara secara kritis.

Hapuskan multi fungsi ABRI. Keterlibatan militer dalam sektor sipil berpotensi menciptakan represi dan menghambat kehidupan yang demokratis.

Sahkan rancangan undang-undang masyarakat adat. Masyarakat adat membutuhkan perlindungan hukum yang jelas atas tanah dan kebudayaan mereka.

Cabut instruksi presiden nomor 1 tahun 2025 yang mana instruksi presiden ini dinilai sebagai ancaman terhadap bagian-bagian yang disuruh dari kepentingan rakyat seperti pendidikan dan kesehatan.

Evaluasi total program makan bergizi gratis. Program makan gratis harus dievaluasi secara menyeluruh agar tepat sasaran, terlaksana dengan baik, dan tidak menjadi alat politik semata.

Realisasikan anggaran tunjangan kinerja dosen. Kesejahteraan akademisi harus diperhatikan demi peningkatan kualitas pendidikan tinggi dan melindungi hak-hak buruh kampus.

Mendesak presiden mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang perampasan aset. Sebab korupsi adalah hal yang mendesak dan hal ini harus segera diatasi mau perpu untuk memberantas kejahatan ekonomi dan korupsi.

Menolak revisi undang-undang TNI, Polri, dan Kejaksaan yang mana revisi ini berpotensi menguatkan impunitas para aparat juga militer dan memperlemah penguasaan terhadap aparat.

Efisiensi dan rombak Kabinet Merah Putih. Borosnya para pejabat yang tidak bertanggung jawab harus diatasi dengan rombak para pejabat yang bermasalah.

Menolak revisi peraturan Dewan perwakilan Rakyat tentang tata tertib yang mana revisi tatib ini. Sangat bermasalah dan bisa menimbulkan kesewenang wenangan dari lembaga DPR.

Reformasi kepolisian Republik Indonesia. Kepolisian harus di reformasi secara menyeluruh untuk menghilangkan budaya represif dan meningkatkan profesionalisme.

Baca juga: Hadiri Kongres VI Demokrat, Prabowo: Yang Melihat Indonesia Gelap Itu Siapa?

Nyesel Gabung Republik

Ramai di media sosial soal unggahan kontroversial dari KGPAA Hamangkunegoro, Putra Mahkota Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat atau Keraton Solo.

Dikutip dari Kompas.com, dalam Instagram story pribadinya, @kgpaa.hamengkunegoro, ia menuliskan kalimat "Nyesel gabung Republik" atau menyesal bergabung ke Republik, baru-baru ini.

Tidak hanya itu, KGPAA Hamangkunegoro juga mengunggah sebuah kalimat sindiran di sosial media serupa.

"Percuma Republik Kalau Cuma Untuk Membohongi," demikian isi tulisan tersebut.


Reaksi Pemerintah

Saat ini, viral di media sosial tagar #IndonesiaGelap serta seruan kritikan terhadap pemerintah Indonesia saat ini.

Melihat itu, Ketua Dewan Ekonomi Indonesia (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan pun menanggapi ramainya tagar tersebut.

Luhut menegaskan bahwa situasi di Indonesia masih dalam kondisi yang cukup baik, meskipun terdapat berbagai tantangan yang dihadapi.

"Kalau ada yang bilang Indonesia gelap, yang gelap itu kau, bukan Indonesia. Jangan asal mengklaim ini itu," ujarnya dalam acara The Economic Insights 2025 di Jakarta pada Rabu (19/2/2025), dikutip dari Kompas.com.


Ia juga menyoroti keluhan terkait minimnya lapangan pekerjaan di Indonesia.

Menurutnya, masalah serupa juga terjadi di berbagai negara.

"Ada yang bilang 'lapangan kerja kurang', di mana yang tidak kekurangan lapangan kerja? Amerika juga menghadapi masalah, negara mana pun mengalami tantangan," tambahnya.

Dia pun membeberkan bahwa pemerintah tidak tinggal diam ketika terjadi masalah kekurangan lapangan kerja.

Pemerintah telah memberdayakan 300 orang generasi muda yang bekerja di Perum Peruri untuk mengelola GovTech.

Selain itu sebut Luhut, Indonesia justru beruntung karena memiliki pasar yang besar dengan jumlah penduduk yang mencapai 282 juta jiwa per Semester I 2024.

Diprediksi pada 2030 jumlah ini akan bertambah menjadi 300 juta jiwa.

"Jadi kita harus lihat ini. Kita sebagai orang Indonesia harus bangga juga bahwa we are doing right gitu, we are doing so good so far," tuturnya.

Baca juga: Komentari Tagar Kabur Aja Dulu, PSI: Silakan Merantau ke Luar Negeri, Tapi Bukan karena Hasutan

Sebagai informasi, #IndonesiaGelap terus menggema di media sosial X sejak awal Februari kemarin dan menjadi sorotan utama warganet. Tagar ini mencerminkan kegelisahan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai bermasalah.

Kemunculan #IndonesiaGelap bermula dari kritik warganet terhadap berbagai kebijakan yang dianggap merugikan rakyat.

Beberapa di antaranya adalah aturan baru terkait penjualan elpiji 3 kg yang menyebabkan kelangkaan gas, efisiensi anggaran yang berdampak pada gelombang PHK, hingga pemangkasan tunjangan bagi dosen dan tenaga pendidik.

Situasi ini memicu gelombang protes, yang berpuncak pada aksi demonstrasi besar-besaran mahasiswa di berbagai daerah pada Senin, 17 Februari 2025.

https://www.tribunnews.com/regional/...a-apa?page=all