Bloomberg Technoz, Jakarta - Fenomena langka deflasi tahunan yang terjadi pada Februari lalu, memicu perdebatan apakah kondisi konsumsi rumah tangga di Indonesia sejatinya mengirimkan sinyal kelesuan bahkan di tengah aktivitas belanja masyarakat yang biasanya meningkat jelang Ramadan hingga mengerek kenaikan harga barang dan jasa.

Mencermati data Indeks Harga Konsumen yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik, terindikasi bahwa apabila faktor diskon tarif listrik dikeluarkan dari hitungan inflasi headline, pada Februari lalu Indonesia sejatinya masih mencatat inflasi sebesar 1,83% year-on-year.

Tahun ini, ibadah puasa Ramadan dimulai pada awal 1 Maret. Sehingga Februari bisa disebut sebagai bulan pra-Ramadan. Apabila membandingkan dengan inflasi bulan pra-Ramadan pada tahun-tahun sebelumnya, inflasi IHK pada Ramadan tahun ini adalah yang terendah sejak 2021.

Pada 2021 ketika bulan Ramadan dimulai pada pertengahan April, inflasi pada bulan sebelumnya hanya tercatat 1,37% yoy. Rendahnya inflasi kala itu kemungkinan terdampak perekonomian yang masih mati suri akibat Pandemi Covid-19.

Sedangkan secara bulanan, bila mengeluarkan faktor diskon listrik, pada Februari lalu IHK tercatat inflasi sebesar 0,04% month-on-month. Itu bahkan menjadi inflasi pra-Ramadan terendah setidaknya dalam satu dasawarsa terakhir seperti dilacak ke belakang oleh riset Bloomberg Technoz.

Inflasi yang rendah tak selalu kabar baik. Lebih-lebih sampai terjadi deflasi tanpa ada faktor pemicu khusus. Inflasi yang rendah bisa menjadi indikasi kelesuan ekonomi. Inflasi yang rendah jelang musim perayaan di Indonesia juga menjadi hal langka, yang perlu diwaspadai.

Inflasi dan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang erat. Teori ilmu ekonomi yang dikenal sebagai 'Kurva Phillips' memperlihatkan hubungan jangka panjang antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi, juga antara inflasi dengan tingkat pengangguran.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan memicu tingkat inflasi jadi tinggi. Sebaliknya, makin rendah inflasi, pertumbuhan ekonomi juga rendah.

Sementara itu, semakin rendah pengangguran maka kian tinggi pula tingkat inflasi. Di sisi lain, ketika inflasi rendah kemungkinan tingkat pengangguran tinggi.

Teori itu bisa membantu memahami mengapa pertumbuhan ekonomi dalam satu dasawarsa terakhir di Indonesia stagnan di kisaran 5%.

Pandangan itu juga bisa membantu menjelaskan, mengapa fenomena vibecessionmakin kuat belakangan, yaitu ketika data ekonomi disebut baik-baik saja oleh otoritas, akan tetapi di akar rumput terdengar semakin banyak keluhan kelesuan penjualan, penurunan pendapatan akibat kehilangan pekerjaan, juga membludaknya pengangguran usia muda karena pekerjaan makin sulit didapatkan.



Menghitung periode 2014-2024, pertumbuhan ekonomi RI tak sampai 5%, tepatnya rata-rata 4,3% per tahun dengan capaian tertinggi pada tahun 2022 dengan pertumbuhan 5,31% dan terendah ketika masa pandemi tahun 2020 yakni -2%. Pada periode tersebut, rata-rata inflasi hanya 3,42% per tahun.

Sementara periode 10 tahun sebelumnya, yaitu rentang 2004-2014, rata-rata pertumbuhan ekonomi mencapai 5,73% dengan capaian pertumbuhan tertinggi pada 2008 sebesar 7,70% dan terendah pada 2005 di angka 4,30%. Inflasi pada periode tersebut tercatat 7,26%.

Menurut kajian yang pernah dilansir oleh INDEF (Institute for Development of Economics and Finance), arah perekonomian pada periode 2004-2014 di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, adalah mengejar pertumbuhan ekonomi optimal meski inflasi jadi tinggi.

Kesejahteraan yang ditumbulkan dari pertumbuhan ekonomi diharapkan masih lebih besar dibanding terkikisnya daya beli akibat inflasi.

Itu berbeda dengan 10 tahun era Presiden Joko Widodo yang cenderung fokus pada pemerataan pendapatan dan tingkat kesejahteraan. Inflasi mungkin rendah dan diharapkan bisa menjaga daya beli masyarakat. Namun, ketika selisih antara bertambahnya kesejahteraan karena pertumbuhan ekonomi ternyata lebih kecil dibanding penurunan daya beli akibat inflasi, maka yang terjadi secara agregat tingkat kesejahteraan masyarakat turun.

Menjaga daya beli masyarakat dengan menahan laju inflasi serendah mungkin akhirnya menjadi hal yang sia-sia apabila pada saat yang sama produktivitas ekonomi juga menurun. Inflasi yang rendah sehingga menyeret pertumbuhan ikut rendah juga jadi mubazir bila tujuan pemerataan kesejahteraan tidak tercapai.



Salah satu indikator yang bisa dilihat adalah kinerja neraca dagang. Terakhir kali Indonesia mencatat defisit neraca dagang adalah pada 30 April 2020. Setelah itu, atau hampir lima tahun terakhir, neraca dagang terus mencetak surplus.

Namun, perlu dilihat, surplus neraca dagang itu nyatanya lebih karena kinerja impor yang melemah, terdampak kinerja ekspor yang melambat akibat kelesuan ekonomi global. Alhasil, inflasi rendah tetapi terjadi surplus dagang yang timbul akibat kemerosotan impor sejatinya bukan surplus yang berkualitas.

Ambil contoh kinerja neraca dagang terakhir pada Januari. Surplus perdagangan melonjak di luar dugaan, mencapai US$ 3,45 miliar, padahal laju ekspor melambat. Penyebab surplus adalah karena impor terkontraksi hingga -2,67%.

Penyebab kontraksi impor pada Januari di antaranya adalah pelemahan impor konsumsi hingga terkontraksi -7,16%, terdalam sejak Agustus 2024. Ditengarai kontraksi itu adalah karena aktivitas domestik yang melemah. adalah dua hal. Pada saat yang sama, aktivitas pembelian untuk produksi manufaktur melalui impor barang perantara juga terkontraksi -3,15%. Impor barang modal juga melambat, hanya tumbuh 1,75% pada Januari.

Pengangguran Melejit

Roda perekonomian yang gagal digenjot kencang pada akhirnya sulit memicu pertumbuhan lapangan kerja yang memadai. Kondisi lapangan kerja di Indonesia masih buruk kendati angka resmi tingkat pengangguran turun, seperti data terakhir oleh BPS yakni 4,91% per Agustus 2024. Angka itu mencerminkan jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,47 juta orang, terendah sejak 2019.

Namun, bila dicermati lebih detil data ketenagakerjaan, terindikasi bahwa angka Setengah Pengangguran (underemployment)di Indonesia juga makin tinggi.

Setengah Pengangguran atau dulu disebut dengan istilah 'Pengangguran Terpaksa', adalah istilah untuk menyebut penduduk bekerja dengan jam kerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam per minggu) dan masih mencari pekerjaan atau bersedia menerima pekerjaan lain

Tingkat underemployment pada Agustus 2024 adalah sebesar 8%. Hal ini berarti dari 100 penduduk bekerja terdapat sekitar 8 orang yang termasuk setengah penganggur.

Jumlah setengah penganggur pada 2024 mencapai 11,56 juta orang, naik tajam dibanding setahun sebelumnya yang 'hanya' 9,34 juta orang. Angka 11,56 juta orang itu juga menjadi yang tertinggi sejak Pandemi Covid-19. Pada Agustus 2020, jumlah underemployment mencapai 13,09 juta orang.



Bisa disimpulkan, angka inflasi yang rendah apalagi sampai deflasi sejatinya memberi peringatan yang perlu diwaspadai. Inflasi yang rendah, lebih-lebih sampai ada deflasi, bukanlah kabar baik bagi perekonomian. Sebab, inflasi rendah tanpa diikuti peningkatan produktivitas perekonomian justru bisa menyeret penurunan daya beli masyarakat dan pada akhirnya menurunkan kesejahteraan.

Tanpa perbaikan struktural, perekonomian domestik akan terjebak dalam stagnasi pertumbuhan yang tidak berkualitas. Bonus demografi pada akhirnya luput dioptimalkan. Alih-alih, pengangguran usia muda makin membludak.

https://www.bloombergtechnoz.com/det...g-bulan-puasa/

Datanya lengkap, dasar teorinya ada, kesimpulan juga disediakan.

Tapi bajjer pasti tetap denial..