Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyesalkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang tidak mengambil kesempatan membenahi Pertamina saat menjadi komisaris utama di perusahaan tersebut.

Ahok justru baru muncul bicara tentang korupsi Pertamina usai dirinya mundur. Terlebih lagi, korupsi itu sudah diungkap oleh Kejaksaan Agung.

“Beberapa hari ini kita menyimak wawancara Pak Ahok soal kasus Pertamina Patra Niaga. Beliau mengaku melihat banyak ketidakberesan saat menjadi komisaris utama. Pak Ahok seharusnya menjadi whistle blower saat ada di posisi tersebut namun itu tidak terjadi,” kata Wakil Ketua Umum DPP PSI, Andy Budiman, Selasa (4/3).

Ahok Punya Kewenangan
Jika benar memiliki indikasi korupsi di Pertamina, Ahok seharusnya menindaklanjuti sesuai aturan main yang ada. Kata Andy, saat menjabat Komisaris Utama, Ahok punya kewenangan besar untuk mencegah dan mengawasi Direksi.

Bahkan saat baru menemukan indikasi, Komut bisa membuat mekanisme pemeriksaan.

“Pertamina punya Tata Kerja Organisasi yang mengatur tentang Whistle Blower System (WBS) untuk mencegah dan menemukan jika terjadi dugaan pelanggaran. Misalnya fraud, kecurangan dalam laporan keuangan, konflik kepentingan, korupsi, suap, dan lain-lain," lanjut Andy.

Menurut dia, jika Ahok baru bicara pada hari-hari ini setelah tidak menjabat, Ahok abai dan tidak menjalankan kewajiban sebagai Komut Pertamina.

“Kenapa Pak Ahok tidak melakukan itu semua? Kewajibannya sebagai Komisaris Utama tidak dijalankan sebagaimana mestinya,” pungkas Andy.

Sumur:
merdeka.com

sekarang nih partai jd nyerang ahok
alamat makin gurem nih partai ditinggal pendukungnya