Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mengusut kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) tahun 2018–2023.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar mengungkapkan, dalam perkembangan terbaru, pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap Direktur Utama (Dirut) PT Kilang Pertamina Internasional, Taufik Aditiyawarman (TAW).

"Penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) memeriksa TAW selaku Direktur Utama PT Kilang Pertamina Internasional (KPI)," kata Harli dalam keterangannya, dikutip Selasa (4/3/2025).

Menurut penjelasannya, Taufik diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi.

Dikutip dari Kompas.com, selain Taufik, penyidik Kejagung turut memeriksa dua saksi lainnya.

Kedua saksi tersebut yakni Manager Treasury PT Pertamina Patra Niaga berinisial ANW dan juga Manager Quality Management System PT Pertamina (Persero) berinisial AA.

Riuh Netizen Bandingkan Harga BBM Indonesia dan Malaysia


Sementara, di media sosial X, kasus pertamina subholding ini masih pembicaraan hangat.

Netizen juga membandingkan harga Pertamax di Malaysia dan Indonesia yang justru berbeda jauh.

Dalam cuitan yang diunggah oleh akun @BebySoSweet, terlihat harga jual satu liter Pertamax di Malaysia pada kisaran harga Rp 7.800 per liter.

Meski harganya tergolong murah, tapi masih menguntungkan bagi negara Malaysia.

Menurut unggahan akun @BebySoSweet, harga dengan Rp 7.800 itu masih memberikan keuntungan bagi negara Malaysia sebesar Rp 280 triliun.

Kondisi berbeda pada penjualan Pertamax di Indonesia.

Untuk satu liternya, Pertamax di Indonesia dijual dengan harga Rp 12.900.

Berdasarkan kasus yang tengah ditangani Kejaksaan Agung tersebut, harga jual yang mahal ini justru membuat negara mengalami kerugian senilai Rp 968 triliun pada periode 2018-2023.

"Malaysia, harga Pertamax Rp 7.800 per liter, negara untung Rp 280 triliun. Indonesia, harga Pertamax Rp 12.900 per liter, negara rugi Rp 968,5 triliun. KEREN KAN!" cuit akun @BebySoSweet.

Harga BBM Pertamax di Malaysia dan Indonesia
Posting akun @BebySoSweet tentang perbandingan harga BBM Pertamax di Malaysia dan Indonesia, Selasa (4/3/2024)
Diduga ada bagi-bagi fee

Dikutip dari pernyataan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang beredar luas di media sosial, mengatakan ada dugaan komisi (fee) di baliknya.

Hal ini seharusnya sudah diketahui melalui audit BPK, audit BPKP, maupun oleh Kementerian ESDM.

Ahok pun menyarankan, dilakukan pengadaan impor BBM secara terbuka, diumumkan ke publik soal siapa yang ingin menaruh BBM di Indonesia, agar harga yang ditetapkan tidak melebihi harga kilang Pertamina.

"Kilang Pertamina menjual produknya kepada Patra Niaga, ada harga. Tidak ada pakai tender, ya sudah umumkan juga kepada seluruh dunia siapa yang mau taruh BBM agar harganya tidak melebihi harga kilang Pertamina, termasuk LPG segala macam, langsung kami beli. Siapa yang duluan stok kami akan beli, siapa yang paling murah, kita akan langsung bikin kontes siapa yang paling murah, langsung tidak pakai tender, langsung di-live pakai YouTube kalau perlu pengadaannya,"ujarnya.

Ahok menegaskan hal ini bisa saja dilakukan oleh pihak Pertamina. Namun saran yang ia beberkan tersebut seakan tidak pernah digubris.

"Kenapa (cara tersebut) enggak mau dilakukan? Saya curiga ada sesuatu dong, berarti ada dugaan komisi atau fee (di balik impor BBM). Saya terakhir dengar bisa sampai dua dolar, empat dolar (komisinya). Bayangkan kalau 800 ribu barel dengan dua dolar saja, (mereka) sudah paling berkuasa di republik ini misalnya 1,6 juta dolar per hari,"pungkasnya.

Diketahui, pihak Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan sembilan tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) selama periode 2018-2023.

Mereka terdiri dari enam pegawai Pertamina dan tiga pihak swasta.

Para tersangka itu yakni: Riva Siahaan selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, SDS selaku Direktur Feed Stock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional, YF selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping.

Kemudian AP selaku VP Feed Stock Management PT Kilang Pertamina Internasional, MKAR selaku beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa, ⁠DW selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim, ⁠GRJ selaku Komisaris PT Jenggala Maritim sekaligus Dirut PT Orbit Terminal Mera.

Ditambah dua tersangka baru yang diumumkan pada Rabu (26/2/2025) malam yakni Maya Kusmaya selaku Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga dan Edward Corne selaku VP Trading Produk Pertamina Patra Niaga.

Tim penyidik telah menahan para tersangka untuk 20 (dua puluh) hari ke depan.

Selain itu, tim penyidik juga telah melakukan penggeledahan di sejumlah tempat.

Di antaranya penggeledahan di dua kediaman pengusaha minyak Muhammad Riza Chalid yakni yang terletak di Jalan Panglima Polim, Jakarta Selatan dan Jalan Jenggala 2, Jakarta Selatan.

Penyidik juga melakukan penggeledahan di PT Orbit Terminal Merak (OTM) di Cilegon, Banten, milik tersangka Muhammad Kerry Adrianto Riza (MKAR) dan tersangka Gading Ramadhan Joedo (GRJ). Muhammad Kerry merupakan anak dari Riza Khalid.

Tak hanya itu, Kejagung pun telah melakukan penggeledahan di Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Tanjung Gerem milik Pertamina di Cilegon, Banten.

Kejaksaan Agung ( Kejagung ) menyita 10 kontainer berisi dokumen dari penggeledahan di Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Tanjung Gerem milik Pertamina di Cilegon, Banten.

Penggeledahan pada Jumat (28/2/2025) itu terkait pengembangan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina (Persero).

“Hasil geledah Tanjung Gerem yakni dokumen sebanyak 10 kontainer dokumen dan tiga dus,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar dikutip Selasa (4/3/2025).

Selain itu, lanjut dia, penyidik Kejagung juga menyita sejumlah barang bukti elektronik lainnya di lokasi tersebut. “Hasil geledah lainnya barang bukti elektronik,” jelas dia.

Sementara itu, dari kediaman Riza Chalid di kawasan Panglima Polim, penyidik menyita sebuah DVR.

Tim penyidik masih menganalisis keterkaitan sejumlah barang bukti yang ditemukan di PT OTM dan kediaman Riza Chalid pada Kamis lalu.

Sosok Taufik Aditiyawarman yang Baru Diperiksa Kejaksaan Agung

Taufik Aditiyawarman adalah seorang profesional yang sudah cukup lama merintis karir di Pertamina.

Sebelum didapuk sebagai Direktur Utama pada PT Kilang Pertamina Internasional (KPI), pria kelahiran Ciamis, Jawa Barat, pada 23 Agustus 1967, ini pernah diangkat menjadi Direktur Operasi dan Produksi PT Pertamina Hulu Energi, efektif sejak tanggal 23 Agustus 2019.

Jabatan lain yang pernah diembannya adalah sebagai Wakil Presiden Proyek PHE ONWJ 2013-2016, Vice President Surface Facilities Pertamina EP mulai tahun 2016, dan Direktur Pengembangan PEPC tahun 2019.

Taufik merupakan jebolan Teknik Mesin ITB Bandung pada 1992, selain memperoleh Sertifikat Pascasarjana dalam Mengelola Proyek, MBS University of Manchester United Kingdom.

Taufik juga mengantongi gelar Magister Manajemen Bisnis bidang Administrasi Keuangan dari Universitas Indonesia pada tahun 2002 dan memperoleh gelar Profesional Manajemen Proyek PMI pada tahun 2012 serta gelar Executive Development Program dari Wharton Business School, University of Pennsylvania, Philadelphia, AS pada tahun 2014.

Pertamina Diminta Beri Kompensasi Konsumen yang Dirugikan
Terbaru, Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI-P, Mufti Aimah Nurul Anam, mendorong Pertamina memberikan kompensasi kepada masyarakat yang dirugikan imbas kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023.

Diduga, PT Pertamina Patra Niaga mengoplos bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dan menjualnya dengan harga Pertamax.

Jika dugaan oplosan BBM Pertamax ini benar terjadi, kata dia, Pertamina diminta untuk bertanggung jawab kepada masyarakat.

“Maka kami usulkan semua konsumen yang terkait dengan hal ini, yang merasa dirugikan, untuk bagaimana mereka diberikan kompensasi, kalau itu memang benar-benar terjadi,” kata Mufti, dalam keterangannya kepada Kompas.com, Selasa (4/3/2025).

Hal ini diusulkannya usai jajaran anggota Komisi VI DPR dari PDI-P melakukan sidak pada Senin (3/3/2025) di SPBU Pertamina, Palmerah Utara, Jakarta, untuk mengecek kualitas dan ketersediaan BBM.

Dari sidak tersebut, ia menemukan adanya kekecewaan dan kekhawatiran masyarakat akibat kasus dugaan korupsi di Pertamina, yang disebut merugikan negara sekitar Rp 193,7 triliun.

“Ternyata betul, keresahan dirasakan oleh konsumen. Kepercayaan mereka terhadap Pertamina semakin menurun, yang ini tentu menjadi perhatian kita bersama untuk kita perbaiki,” ungkap Mufti.

Legislator dari Dapil Jawa Timur II itu berharap Pertamina bisa segera memperbaiki diri untuk mengembalikan kepercayaan publik.

“Kepercayaan publik sudah semakin berkurang terhadap Pertamina. Ini yang harus kita kembalikan bersama-sama, ini menjadi PR bagaimana kita diskusikan agar kemudian masyarakat bisa kembali percaya terhadap Pertamina,” ucap dia.

Di sidak itu juga hadir Direktur Rekayasa dan Infrastruktur Darat PT Pertamina Patra Niaga, Eduward Adolof Kawi, dan Direktur Perencanaan dan Pengembangan Bisnis Pertamina Patra Niaga, Harsono Budi Santoso, ke lokasi.

Dari penjelasan singkat pihak Pertamina Patra Niaga, Mufti menilai memang ada banyak ruang untuk bisa dilakukan kecurangan terkait tata kelola BBM.

“Ruangnya sangat banyak sekali, banyak celah untuk bagaimana melakukan pengoplosan. Baik mulai dari importasi dari luar ke dalam, kemudian di depo-depo tadi itu bisa dilakukan di mana pun. Kecuali di tempat SPBU sudah tidak punya ruang untuk mereka melakukan pengoplosan,” papar dia.

Selain Mufti Anam, anggota Fraksi PDI-P lainnya yang hadir dalam sidang itu adalah Wakil Ketua Komisi VI DPR Adisatrya Suryo Sulisto, Darmadi Durianto, Rieke Diah Pitaloka, Sadarestuwati, Ida Nurlaela Wiradinata, Budi Sulistyono, GM Totok Hedisantosa, dan I Gusti Ngurah Kesuma Kelakan.

Sementara itu, Adisatrya selaku Wakil Ketua Komisi VI DPR mengatakan akan segera mengundang manajemen PT Pertamina Patra Niaga beserta sub-holdingnya dalam rapat.

Menurutnya, Fraksi PDI-P juga akan memperdalam lagi soal temuan sidak, tanpa mencampuri proses hukum yang sedang berjalan di Kejaksaan Agung.

Adisatrya juga menyinggung soal usulan Panitia Kerja (Panja) DPR terkait kasus korupsi di Pertamina.

Menurutnya, banyak anggota Komisi VI DPR yang mendorong dibentuknya Panja.

“Sudah banyak permintaan dari anggota Komisi VI yang mendorong keberadaan Panja ini. Saya pun setuju, kita akan bahas lebih lanjut di Komisi VI dan keputusannya akan segera,” kata Adisatrya.

Dia juga berharap Pertamina bisa kembali meningkatkan kepercayaan masyarakat setelah adanya kasus korupsi ini. “Apalagi ini menghadapi Lebaran, mudah-mudahan tidak terganggu lah,” ucap Adisatrya.

https://medan.tribunnews.com/amp/202...ntung-rp-280-t


Maling nya banyak alias berkoalisi, dan kang ceboknya juga banyak