WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Pengamat sektor migas yang juga Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman, mendesak Presiden RI Prabowo Subianto untuk menonaktifkan Menteri BUMN Erick Thohir terkait dugaan korupsi oplosan BBM Pertalite menjadi Pertamax.

Yusri berpendapat, jika Presiden Prabowo benar-benar berkomitmen dalam memerangi korupsi, langkah pertama yang harus diambil adalah menonaktifkan Erick Thohir dari jabatannya sebagai Menteri BUMN.

“Jika Presiden Prabowo Subianto benar-benar berkomitmen memerangi korupsi, maka sebaiknya Menteri BUMN segera dinonaktifkan agar kasus ini dapat cepat terselesaikan,” ujar Yusri, Senin (3/3/2025).

Yusri menegaskan, salah satu alasan Presiden Prabowo harus menonaktifkan Erick Thohir adalah karena pengelolaan ekosistem pengadaan minyak mentah, BBM, dan LPG yang menurutnya dikuasai oleh kartel minyak.

Ia menilai, rakyat sebagai pengguna BBM sangat dirugikan oleh proses bisnis yang diduga koruptif di tubuh Pertamina yang melibatkan pejabat-pejabat yang ditunjuk oleh Erick Thohir.

“Rakyat pengguna BBM sangat dirugikan oleh proses bisnis yang koruptif di Pertamina yang diduga dilakukan oleh pejabat-pejabat yang ditunjuk Erick Thohir,” jelas Yusri.

Lebih lanjut, Yusri menyoroti sikap Erick Thohir yang sempat bungkam lebih dari empat bulan sejak Kejaksaan Agung (Kejagung) mulai menggeledah kantor dan rumah direksi Pertamina pada Oktober 2024.

Namun, setelah bertemu dengan Jaksa Agung, Erick Thohir secara tiba-tiba menyatakan bahwa ia akan mengevaluasi direksi Pertamina yang menjadi tersangka.

Yusri juga meyakini bahwa tim penyidik Kejagung sangat profesional dan memiliki cukup bukti untuk mengusut kasus ini.

Ia mengingatkan bahwa pengawasan terhadap bisnis Pertamina tidak bisa lepas dari tanggung jawab Menteri BUMN.

"Proses bisnis pengadaan minyak di Pertamina tak bisa lepas dari tanggung jawab Menteri BUMN dan mantan Dirut Pertamina," papar Yusri.

sumber berita Wartakota