Elite Partai Demokrat, Andi Arief, menyoroti polemik dugaan korupsi di PT Pertamina Patra Niaga dan mempertanyakan kinerja Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) selama menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina.

Andi Arief menyinggung pembangunan kilang minyak yang sudah lama menjadi isu publik.

Ia mempertanyakan berapa banyak kilang yang telah dibangun selama Ahok menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina.

"Soal pembangunan kilang minyak jadi wacana publik sejak lama," ujar Andi Arief di X @Andiarief (1/3/2025).

"Tolong titip pertanyaan buat Pak Ahok berapa banyak kilang yang sudah di bangun dimasa menjadi komut?," tambahnya.

Ia juga menilai bahwa dalam berbagai wawancara Ahok di sejumlah stasiun televisi, pertanyaan mengenai progres pembangunan kilang tidak pernah ditanyakan.

Andi Arief bilang, berdasarkan pengakuan Ahok dalam beberapa kesempatan, Komut tidak bisa mengawasi anak perusahaan karena alasan tersendiri.

"Karena anak perusahaan itu memiliki komisarisnya sendiri. Alasan apaan itu, dalam bahasa lain Ahok merasa gak berdaya," ujarnya.

Andi tidak habis pikir, dimana fungsi pengawasan Ahok sebagai Komut pada saat produksi kilang sengaja diturunkan komplotan petinggi pertamina melakukan pemufakatan jahat, dan produksi minyak mentah dalam negeri oleh KKKS sengaja ditolak mereka agar bisa impor minyak mentah.

Padahal tidak sesuai UU dimana Pertamina wajib mencari pasokan minyak bumi yang berasal dari kontraktor dalam negeri, sebelum merencanakan impor minyak bumi.Hal itu sebagaimana tegas diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 42 Tahun 2018.

Pertanggungjawaban Ahok dipertanyakan ketika tidak mereview ulang kontrak-kontrak harga pembelian impor apabila dibandingkan dengan harga produksi minyak bumi dalam negeri terdapat perbandingan komponen harga yang tinggi.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap skandal korupsi dalam ekspor-impor minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina.

Pada saat telah dilakukan pengadaan impor minyak mentah dan impor produk kilang, penyidik menemukan fakta adanya mark up kontrak shipping atau pengiriman, yang dilakukan oleh tersangka YF selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, sehingga negara mengeluarkan fee sebesar 13 persen sampai dengan 15 persen secara melawan hukum dan tersangka MKAR mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut.

“Pada saat kebutuhan minyak dalam negeri mayoritas diperoleh dari produk impor secara melawan hukum, maka komponen harga dasar yang dijadikan acuan untuk penetapan Harga Index Pasar (HIP) Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk dijual kepada masyarakat menjadi mahal atau tinggi, sehingga dijadikan dasar pemberian kompensasi maupun subsidi BBM setiap tahun dari APBN,” terang Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar.


https://fajar.co.id/2025/03/01/ahok-...n-menohok/amp/