Sejumlah investor mengeluhkan lambannya proses investasi di Kabupaten Cirebon, meski Bupati Imron berjanji akan mempermudah perizinan dan menarik lebih banyak investor.

Salah satu pengusaha yang menyampaikan keluhan adalah Direktur PT Dunia Milik Bersama, Arief Awaludyanto, yang mengaku proyek investasinya terhambat akibat gangguan dari oknum masyarakat.

Arief mengungkapkan, proyek revitalisasi pasar di Desa Jungjang, Kecamatan Arjawinangun, yang dimulai sejak 2021, hingga kini belum rampung meski progres pembangunan telah mencapai 55 persen.

"Selama empat tahun, proyek ini berjalan tertatih-tatih karena ada oknum masyarakat yang menghalangi pembangunan."

"Padahal, seluruh dokumen dan legalitas sudah lengkap, tetapi kami tetap tidak mendapat kepastian keamanan," ujar Arief saat diwawancarai media, Selasa (25/2/2025).

Akibat hambatan tersebut, perusahaannya mengalami kerugian hingga puluhan miliar rupiah.

Partai Persatuan Pembangunan Jabar Menegaskan Komitmennya dalam Membangun Ekosistem Berkelanjutan - TribunnewsTribunnews.com
Ia berharap pemerintah daerah segera turun tangan untuk memberikan jaminan keamanan bagi investor.

"Kami butuh kepastian hukum dan perlindungan. Jangan sampai potensi investasi yang bisa membuka lapangan kerja justru terhambat akibat masalah keamanan," ucapnya.

Keluhan serupa juga disampaikan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Cirebon, Asep Sholeh Fakhrul Insan.

Menurutnya, proses perizinan yang lambat menjadi penghambat utama investasi di daerah ini.

"Banyak investor harus menunggu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, hanya untuk mendapatkan izin."

"Sistem perizinan yang terpusat membuat segalanya berjalan lambat dan tidak efektif," jelas Asep.

Tak hanya itu, ia juga menyoroti adanya disparitas antara proses perizinan dan aktivitas pembangunan, yang sering kali dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk menekan perusahaan.

"Perusahaan yang mulai beroperasi sebelum izin lengkap kerap menjadi sasaran intimidasi dan ancaman demonstrasi."

"Oknum-oknum ini mencari keuntungan pribadi dengan mengganggu kenyamanan investor," katanya.

Asep membandingkan kondisi ini dengan daerah tetangga yang justru menunjukkan kolaborasi positif antara pemerintah dan masyarakat dalam mendukung investasi.

Ia mendesak Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk segera mengambil langkah konkret guna menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif.

"Cirebon memiliki potensi ekonomi besar dan bisa menjadi magnet investasi di Jawa Barat."

"Namun, tanpa sistem yang transparan dan perlindungan hukum yang kuat, cita-cita itu sulit terwujud," ujarnya.

Di sisi lain, Bupati Cirebon, Imron, yang saat ini tengah mengikuti kegiatan retreat di Magelang, sebelumnya berkomitmen untuk menciptakan iklim investasi yang ramah dan mendorong pembukaan lapangan kerja baru.

Dalam kampanye Pilkada 2024 lalu, ia berjanji akan mempermudah perizinan agar investor tertarik menanamkan modalnya di Cirebon.

"Kami ingin mempermudah perizinan agar investor datang."

"Dengan begitu, lapangan pekerjaan terbuka lebar dan masyarakat tidak perlu bekerja ke luar negeri," ucap Imron dalam kampanyenya saat itu.

Kini, para investor menanti aksi nyata dari pemerintah daerah agar janji tersebut tidak sekadar retorika belaka.

https://jabar.tribunnews.com/2025/02...rebon?page=all

Siapa yg pernah beli rumah di kompleks perumahan lalu pas mau renov disamperin akamsi minta duit..

Apalagi bikin pasar kaya gitu biasanya ada oknum reman yang menyewakan lapak di pinggir jalan dan gak mau pedagang-pedagang nya pindah ke pasar tsb..