Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Sonny Danaparamitha, menyarankan kepala desa dan perangkat desa yang terlibat dalam kasus pemagaran laut di Kabupaten Tengerang, Banten menjadi justice collaborator.

Sonny merasa janggal karena seorang kepala desa dan perangkatnya memiliki uang sebanyak Rp17 miliar untuk membangun pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di perairan Kabupaten Tangerang, Banten.

Hal tersebut disampaikan Sonny Danaparamitha dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI, Gedung Nusantara, Jakarta, Kamis (27/2/2025).

"Kalau memang terbukti kepala desa adalah pelakunya, saya minta kades dan perangkat desa itu untuk menjadi justice collaborator," kata dia.

"Karena di kepala kita masih merasa itu adalah sesuatu hal yang mustahil. Meskipun beliau punya Rubicon dan lain sebagainya," sambung dia.

Menurut dia, dengan menjadi pihak justice collaborator, maka aparat penegak hukum bisa melindungi mereka. Hal ini guna mengusut tuntas siapa aktor di balik kasus tersebut.

Pada kesempatan itu, Sonny juga mendesak nama lengkap pelaku pemagaran laut tersebut dan jangan hanya disebutkan inisial.

"Tentu aparat yang berwenang akan melindungi keselamatan dari si justice collaborator itu," ujar dia.

Menteri Kelautan dan Perikanan (KP), Sakti Wahyu Trenggono, mengungkap sudah ada dua yang disanksi dalam kasus pemagaran laut di perairan Kabupaten Tengerang, Banten. Mereka adalah kepala desa berinisial A dan perangkat desa inisial T.

Akibat perbuatannya, KKP menjatuhkan sanksi sebesar Rp48 miliar terhadap kedua pelaku pembangunan pagar laut di Tangerang.

"Saat ini sudah dikenakan denda sebesar Rp48 miliar sesuai dengan luasan dan ukuran," ucap dia.

https://www.idntimes.com/news/indone...us-pagar-laut.