KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat,  Dedi Mulyadi, menegaskan komitmennya dalam memberantas  tambang ilegal yang merusak lingkungan dan merugikan negara.

Dalam wawancara di program GASPOL! Kompas.com pada Rabu, 19 September 2025, Dedi mengungkapkan bahwa penutupan tambang ilegal bukanlah hal baru baginya.

Ia mengaku sudah aktif menindak aktivitas tambang ilegal sejak menjabat sebagai Bupati Purwakarta.

"Saya nutup tambang ilegal bukan sekarang loh. Dari dulu. Sejak bupati," ujar Dedi Mulyadi dengan tegas.

Dedi menyebutkan bahwa saat dirinya memimpin Purwakarta, wilayah tersebut hampir bersih dari praktik tambang ilegal. Setiap hari ia mengurus persoalan tersebut demi menjaga kelestarian lingkungan dan kepentingan masyarakat.

"Tiap hari, saya ngurusin itu. Tiap hari," tambahnya.

Menurut Dedi, menutup tambang ilegal adalah bagian dari tanggung jawab seorang pemimpin yang sudah didukung oleh landasan hukum.

"Enggak repot. Ya tugas pemimpin. Terus, kalau jadi pemimpin itu kan sudah punya backing, surat keputusan. Undang-undang, ngapain takut nama backing lagi," katanya.

Ia juga menanggapi wacana penggunaan pendekatan hukum tindak pidana korupsi (tipikor) untuk menindak tambang ilegal

Menurutnya, pendekatan ini relevan untuk memastikan hukum ditegakkan secara tegas dan adil.

1. Melindungi Ekosistem Alam

Sebagai tokoh yang menjunjung tinggi nilai-nilai leluhur Sunda, Dedi Mulyadi menekankan pentingnya menjaga kesuburan alam Jawa Barat.

Ia percaya bahwa wilayah Sunda memiliki potensi alam yang besar dan harus dirawat dengan baik.

"Alam Sunda itu kan sudah alam yang sangat subur. Tanah-tanahnya semuanya potensial, lingkungannya potensial," jelasnya.

Menurutnya, tambang ilegal berpotensi besar merusak ekosistem alami, mulai dari hutan hingga kawasan perbukitan. Kerusakan lingkungan ini dapat memengaruhi keseimbangan alam dan merugikan masyarakat sekitar.

2. Mencegah Kerusakan Infrastruktur

Selain mengancam ekosistem, aktivitas tambang ilegal juga menyebabkan kerusakan pada infrastruktur.

Jalan rusak akibat aktivitas angkutan tambang yang berlebihan adalah salah satu contoh nyata yang sering terjadi di wilayah tambang ilegal.

Tambang ilegal juga menyebabkan negara kehilangan potensi pemasukan yang seharusnya masuk ke kas negara. Aktivitas tambang yang tidak terdaftar secara resmi menghindari pajak dan retribusi yang menjadi hak pemerintah.

"Yang ketiga, hilangnya pendapatan negara," ujar Dedi.

Pendapatan negara yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pun hilang karena praktik ilegal ini.

4. Memutus Rantai Premanisme

Salah satu alasan paling serius di balik komitmen Dedi Mulyadi menutup tambang ilegal adalah untuk memberantas praktik premanisme yang sering muncul di sekitar aktivitas tambang.

"Tambang itu identik dengan premanisme. Coba kalau ditambang, ngangkat sudah ada yang malakin. Belok, ada yang malakin. Nanti nurunin barang, malakin," ungkapnya.

Ia menilai praktik tambang ilegal membuka ruang bagi pihak-pihak yang mencari keuntungan dengan cara menekan para pekerja.

Sementara para kuli tambang harus bekerja keras, ada segelintir orang yang hanya duduk santai menikmati hasil tanpa usaha.

"Satu sisi ada orang yang kerja keras, dia harus bongkar batu, belah batu, mikul batu, ngangkat pasir. Nah, kemudian satu sisi ada orang yang menikmati duit hanya duduk, ngongkang-ngongkang, minum, dapet duit terus. Itu kan cermin ketidakadilan," tambahnya.

Sebagai perbandingan, Dedi menyoroti dunia pertanian yang dinilainya jauh lebih adil.

"Orang nyangkul dipalak? Nggak ada. Orang motong padi dipalak? Nggak ada," ujarnya.

Dedi Mulyadi menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara manusia dan alam dengan mengedepankan nilai keadilan, humanisme, dan harmoni lingkungan.

Ia mengajak semua pihak untuk lebih peduli terhadap dampak negatif tambang ilegal terhadap lingkungan dan kehidupan sosial.

"Kan sebenarnya itu problemnya. Sehingga, coba dicek deh," tutupnya.

kompas.com