Amnesty International sesalkan kasus lagu 'bayar polisi': Tanpa tekanan, tak mungkin Sukatani minta maaf



Amnesty International Indonesia menyayangkan terjadinya kembali penarikan karya seni dari ruang publik, kali ini terhadap lagu "Bayar Bayar Bayar" karya band punk Sukatani. Menurut mereka, band itu tidak mungkin menarik lagu dan meminta maaf jika tidak ada tekanan dari pihak kepolisian.

Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, dalam pernyataannya yang diterima CNA Indonesia pada Jumat (21/2).

"Amnesty menyesalkan kembali adanya peristiwa baru penarikan karya seni dari ruang publik. Jika pada waktu sebelumnya penarikan terjadi atas karya seni lukis Yos Soeprapto, kali ini atas karya seni musik Sukatani," kata Usman.

"Menurut Amnesty, karya seni adalah bagian dari ekspresi yang sah. Legal, legitimate, dan konstitusional. Hak untuk berkesenian adalah hak asasi manusia."

Sebelumnya pada Kamis, band punk asal Purbalingga tersebut di akun Instagram mereka menyatakan menarik lagu yang memuat kalimat "bayar polisi" tersebut.  

Keputusan ini disertai dengan permintaan maaf terbuka dari Sukatani kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo serta institusi Pol
Keputusan Sukatani untuk menarik lagu Bayar Bayar Bayar memicu berbagai reaksi di media sosial dengan tanda pagar #KamiBersamaSukatani. Kebanyakan menganggap apa yang terjadi pada Sukatani adalah bentuk pembungkaman terhadap kritik sosial dalam musik dan berkesenian. 

Salah satu dukungan datang dari seniman grafis asal Malaysia, Fahmi Reza, melalui akun Instagramnya Kuasasiswa. 

"Seni adalah senjata yang bisa menggugat penguasa. Lawan intimidasi dan represi terhadap kebebasan berekspresi. Solidaritas untuk @sukatani.band, dari Malaysia," tulis Fahmi dalam caption dalam gambar yang dibuatnya sebagai dukungan untuk Sukatani.

Dikutip berbagai media, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membantah jika keputusan Sukatani tersebut atas intimidasi atau tekanan dari kepolisian. Dia bahkan menyatakan bahwa polisi "tidak anti kritik".

"Polri tidak anti kritik, kritik sebagai masukkan untuk evaluasi, dalam menerima kritik tentunya kita harus legowo dan yang penting ada perbaikan," kata Listyo seperti dikutip dari CNN Indonesia.

Namun Usman meragukan pernyataan Kapolri dengan mengatakan bahwa "tanpa adanya tekanan, tidak mungkin Sukatani membuat video permohonan maaf yang ditujukan kepada Kapolri dan jajarannya."

Menurut Usman, polisi tidak seharusnya terburu-buru membuat sanggahan yang malah akan menambah blunder di tengah rendahnya kepercayaan masyarakat dan tingginya sorotan negatif pada kinerja kepolisian.

"Kapolri harus melakukan koreksi yang serius. Setidaknya Koreksi itu akan diukur oleh publik dari terungkapnya siapa pejabat polisi yg menekan, dan diukur dari kembali tidaknya lagu itu disiarkan dalam wahana siaran digital seperti Spotify," kata Usman.

Sebagai bentuk koreksi, lanjut dia, Kapolri bisa mengundang Sukatani ke Mabes Polri untuk bernyanyi.

"(Kapolri kemudian bisa menyampaikan) kepada seluruh jajaran Polri agar dengarkan lirik lagu tersebut dan lakukan koreksi nyata dalam melayani dan melindungi masyarakat," ujar Usman.

https://www.cna.id/indonesia/sukatan...national-28611

Kepala sekolah wereng bisa2 nya bo'ong