Prabowo Berdiskusi dengan Pemred Media Selama 6 Jam Sehari Setelah Demo Indonesia Gelap

Pertemuan Prabowo dengan pemred media diawali dengan makan siang bersama. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi selama enam jam.
23 Februari 2025 | 09.17 WIB



Presiden Prabowo Subianto berdiskusi santai dengan puluhan pimpinan redaksi media massa, termasuk Direktur Pemberitaan LKBN Antara Irfan Junaedi di kediamannya di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Sabtu 22 Februari 2025. ANTARA/HO-Tim Media Presiden Prabowo
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menemui sejumlah pemimpin redaksi dan jurnalis senior dari berbagai media di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu, 22 Februari 2025.

“Setelah hampir 20 bulan sejak pertemuan terakhir kita pada 18 Juni 2023, akhirnya hari ini kami kembali bertemu dalam suasana penuh kehangatan dan kebersamaan selama enam jam,” tulis Prabowo dalam unggahan foto di media sosial X dan Instagram-nya, 22 Februari 2025.

Dalam foto yang diunggah, terlihat pemimpin redaksi berbagai media seperti pendiri Narasi Najwa Shihab, pemred SCTV Retno Pinasti, pemred Detik.com Alfito Deannova Gintings, pemred IDN Times Uni Zulfiani Lubis, pemred Katadata Yura Syahrul, Presiden Direktur Nusantara TV Don Bosco Selamun, Direktur Pemberitaan Lembaga Kantor Berita Nasional Antara Irfan Junaedi dan sejumlah pemred lainnya.

Dalam pertemuan tersebut, Prabowo mengaku berdiskusi dan bertukar pandangan mengenai berbagai isu serta kebijakan strategis. Ia mengatakan media memegang peran penting sebagai ujung tombak penyampaian informasi yang utuh dan terpercaya kepada masyarakat.

“Semoga pertemuan ini semakin memperkuat sinergi dan kontribusi media dalam membangun bangsa,” ujarnya.

Berdasarkan keterangan tertulis tim media Prabowo, pertemuan itu diawali dengan makan siang bersama. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi di ruang perpustakaan Prabowo yang berlangsung selama enam jam.

Retno Pinasti, Pemred SCTV dan Indosiar menyatakan dalam pertemuan tersebut berlangsung komunikasi dua arah untuk meluruskan isu yang berkembang.

“Inilah perlunya komunikasi dua arah yang lancar gitu ya, kita sih berharap ini lebih bisa clear untuk menghilangkan kesalahpahaman gitu, mungkin tidak hanya dengan media tetapi kalau kita lihat akhir-akhir ini, banyak sekali kesimpangsiuran, kesalahpahaman,” tutur Retno.

Direktur Pemberitaan LKBN Antara Irfan Junaedi mengatakan, dalam pertemuan itu Presiden Prabowo menjelaskan secara detil terkait alasan berbagai kebijakan yang diputuskan, termasuk soal efisiensi atau rekonstruksi anggaran belanja, hingga program besar pemerintah, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Kita mendapatkan penjelasan apa yang menjadi dasar cerita di balik itu semua sehingga kita bisa tahu, kenapa program efisiensi atau rekonstruksi anggaran dijalankan," kata Irfan.

Yura Syahrul, pemimpin redaksi Katadata, menuturkan bahwa Prabowo dalam pertemuan itu menjelaskan secara gamblang dan komprehensif serta transparan berbagai kebijakaan strategis untuk pemerintahan saat ini dan di masa depan.

“Intinya, saya sangat mengapreasi pertemuan ini karena Presiden menjelaskan secara komprehensif dan transparan mengenai berbagai kebijakan strategis pemerintah saat ini dan ke depan. Beliau juga mau merespons pertanyaan mengenai berbagai isu yg berkembang saat ini kepada teman-teman pemred,” kata Yura.

Pertemuan Prabowo dengan pemred media ditutup dengan makan malam bersama serta diakhiri dengan bercengkrama di meja makan dan foto bersama.

Pertemuan itu terjadi sehari setelah sejumlah elemen masyarakat menggelar demonstrasi terhadap pemerintahan Prabowo Subianto. Demonstrasi yang digelar dengan tema Indonesia Gelap itu merupakan demonstrasi terbesar sejak Prabowo dilantik pada 20 Oktober lalu.

Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) bersama Koalisi Masyarakat Sipil turun ke jalan dalam aksi bertajuk Indonesia Gelap di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Aksi ini menjadi respons atas kebijakan-kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai kontroversial, menciptakan ketidakstabilan ekonomi, serta merugikan masyarakat kecil.

Demonstrasi yang digelar tepat setelah pemerintahan Prabowo-Gibran genap 100 hari ini menandakan ketidakpuasan yang semakin meningkat terhadap jalannya pemerintahan. Misalnya, program Makan Bergizi Gratis dan bantuan sosial pangan. Meskipun mendapat apresiasi dari sebagian masyarakat, program ini juga memunculkan banyak masalah, mulai dari pembengkakan anggaran, dugaan korupsi, hingga insiden keracunan siswa di Solo akibat konsumsi makanan dari program tersebut.

Selain itu, kebijakan mendadak seperti pembatalan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta pemangkasan anggaran kementerian dan lembaga melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 justru memperburuk situasi.

Dalam demonstrasi ini, BEM SI dan Koalisi Masyarakat Sipil mengajukan sejumlah tuntutan, antara lain:

- Efisiensi Kabinet Merah Putih secara struktural dan teknis agar tidak terlalu besar dan boros anggaran.
- Mendesak Presiden Prabowo mengeluarkan Perppu Perampasan Aset guna mengoptimalkan pemberantasan korupsi.
- Menolak revisi UU TNI, Polri, dan Kejaksaan yang dinilai melemahkan transparansi dan akuntabilitas.
- Evaluasi total pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis, agar tidak menjadi lahan korupsi.
- Mewujudkan pendidikan gratis bagi seluruh rakyat tanpa ada diskriminasi kelas ekonomi.
- Menolak revisi UU Minerba yang berpotensi menguntungkan oligarki tambang.
- Menghapuskan dwifungsi militer di sektor sipil, agar demokrasi tetap terjaga.
- Reformasi menyeluruh terhadap institusi Polri, guna mencegah penyalahgunaan wewenang.

Ketua BEM Universitas Indonesia (UI), Iqbal Chiesa, menyoroti kebijakan pemangkasan anggaran yang justru dinilai memperburuk kondisi rakyat.

“Kami mahasiswa UI merasa resah dengan kondisi bangsa akhir-akhir ini. Terlalu banyak kebijakan yang dibentuk secara ugal-ugalan, terlalu banyak penderitaan yang terus-menerus dirasakan oleh rakyat Indonesia,” ungkapnya dalam pernyataan resmi BEM UI.

https://www.tempo.co/politik/prabowo...-gelap-1210907
Semoga warganet tak memboikot mereka-mereka yang ikut diskusi dengan Presiden Prabowo

Poster-poster Tuntut Keadilan dalam Aksi Indonesia Gelap di Yogyakarta

Mahasiswa dalam aksi Indonesia Gelap mengkritisi sejumlah kebijakan Prabowo yang dianggap tidak berpihak kepada masyarakat dalam poster-poster.
23 Februari 2025 | 08.02 WIB



Bagikan

Poster dalam aksi demonstrasi Indonesia Gelap di Yogyakarta, pada Kamis, 20 Februari 2025. Foto: TEMPO/Angelina Tiara Puspitalova
Perbesar
Poster dalam aksi demonstrasi Indonesia Gelap di Yogyakarta, pada Kamis, 20 Februari 2025. Foto: TEMPO/Angelina Tiara Puspitalova
TEMPO.CO, Jakarta - Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Yogyakarta dan rakyat bersatu lakukan aksi Indonesia Gelap pada Kamis, 20 Februari 2025. Berbagai elemen masyarakat itu unjuk rasa sebagai bentuk protes terhadap sejumlah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Aksi yang dimulai sekitar pukul 11.30 tersebut mengakibatkan kemacetan parah di kawasan Jalan Malioboro, sehingga pihak kepolisian harus mengalihkan arus lalu lintas untuk menghindari kepadatan yang lebih besar.

Demonstrasi ini berlangsung di sepanjang rute dari Taman Parkir Abu Bakar Ali hingga Titik Nol Kilometer Yogyakarta. Para mahasiswa, yang berasal dari berbagai kelompok, termasuk UGM, mengenakan pakaian serba hitam sebagai simbol dengan pita berwarna kuning. Warna hitam yang mereka gunakan melambangkan kekecewaan dan pesimisme terhadap kepemimpinan Prabowo, Gibran Rakabuming Raka, serta Kabinet Merah Putih yang dianggap tidak memberikan harapan cerah bagi masa depan Indonesia.

Mereka membawa beberapa poster menyoroti berbagai kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat, salah satunya pemangkasan anggaran pendidikan. Salah seorang peserta aksi, Afif, mengungkapkan bahwa realitas saat ini menunjukkan bagaimana rakyat semakin terbebani oleh pemerintah yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi dan kelompoknya.


Poster dalam aksi demonstrasi Indonesia Gelap di Yogyakarta, pada Kamis, 20 Februari 2025. Foto: TEMPO/Angelina Tiara Puspitalova

“Poster ‘Rakyat Diperas, Anggaran Pendidikan Dipangkas, Indonesia Cemas’ itu menggambarkan kondisi saat ini. Rakyat terus diperas untuk memenuhi keinginan pemerintah yang tidak sesuai dengan prioritas utama. Pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur justru semakin terabaikan. Ini adalah ironi besar karena seharusnya pemerintah hadir untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan malah mengurangi anggaran pendidikan,” kata Afif, mahasiswa UGM dalam wawancara di tengah aksi.

Afif mengkritisi adanya dugaan sistematisasi kebodohan yang dilakukan pemerintah agar rakyat lebih mudah dimobilisasi dalam berbagai kepentingan politik, seperti saat pemilu dengan bantuan sosial yang dianggap hanya sebagai alat untuk mempengaruhi suara masyarakat.

Senada dengan Afif, seorang mahasiswa lain bernama Kezia menegaskan bahwa pemerintah saat ini melakukan bentuk penindasan struktural yang kejam. “Ketika pemerintah secara sistematis membiarkan kebodohan terjadi, itu adalah bentuk penindasan struktural. Masyarakat yang tidak mendapatkan pendidikan layak akan lebih mudah dimanipulasi,” kata dia.

Saat ditanya mengenai poster aksi ini, Kezia mahasiswa UGM menegaskan bahwa mahasiswa memiliki tanggung jawab moral sebagai penyambung lidah rakyat. Seperti arti dalam poster, "Kami bergerak karena alasan kemanusiaan. Kami adalah suara rakyat yang tidak bisa berbicara langsung kepada pemerintah. Sejak Presiden Prabowo menjabat, justru semakin banyak ketidakadilan yang dirasakan masyarakat,” kata Kezia, menegaskan.

Sementara itu, masa aksi dari non mahasiswa bernama Rojali menyoroti poster kesenjangan sosial yang semakin melebar di bawah pemerintahan saat ini. “Poster ini seperti bukan membahagiakan rakyat ya, tetapi kebijakan pemerintah ini justru semakin meresahkan. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Anggaran-anggaran yang seharusnya untuk kesejahteraan malah tidak jelas penggunaannya,” ujarnya.

Aksi ini berlangsung dengan tertib meskipun sempat menyebabkan kemacetan panjang di sekitar Jalan Malioboro. Aparat kepolisian terlihat berjaga ketat untuk menghindari adanya kemungkinan bentrokan antara demonstran dan pihak keamanan.

Sebagai penutup, aksi sore hari ini dengan beberapa mahasiswa dan rakyat tetap bertahan di Titik Nol Kilometer Yogyakarta sambil terus menyuarakan tuntutan mereka. Mereka menegaskan akan terus melakukan aksi lanjutan jika pemerintah tidak segera merespons aspirasi yang mereka sampaikan. Aksi mahasiswa ini menjadi bukti bahwa mahasiswa dan rakyat harus tetap berada di garis depan dalam memperjuangkan keadilan dan hak-hak rakyat.
https://www.tempo.co/politik/poster-...akarta-1210886

seruan hari kamis lalu