Jakarta - Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan merepons instukrsi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri agar kepala daerah PDIP tak ke retret. Menteri Koordinator Pangan itu menyebut retret penting digelar untuk rakyat.

"Saya kira retret itu pengalaman saya sebagai menteri peserta waktu itu ya, itu kan penting untuk rakyat ya," ujarnya dikutip detikNews, Jumat (21/2/2025).

Zulhas-sapaan akrab Zulkifli Hasan, mengatakan pemerintah punya target untuk swasembada pangan. Program itu bisa terealisasi jika ada kesamaan visi misi pemerintah pusat dan daerah.

"Misalnya kita ingin swasembada pangan, nah itu kan harus ada sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, kita harus menyamakan visi misi agar kita bisa swasembada pangan," ujarnya.

Di kegiatan retret itulah keselarasan pemerintah pusat dan daerah dapat terbangun. Ia menekankan kegiatan retret bukan untuk partai melainkan demi kepentingan rakyat.

"Nah, kebersamaan itu di retret dibangun, kesadaran kita bahwa kita ini bupati gubernur menteri, itu tugas utama kita bagaimana kan mencintai rakyat sehingga rakyat kita itu dapat perhatian penuh, mereka akan berubah lebih baik gitu," ujarnya.

"Dan program-program kita bisa kita capai karena kita ini jadi punya semangat visi, misi, pengertian yang sama, jadi ini untuk rakyat sebetulnya, bukan untuk partai ya, ini untuk rakyat agar bisa swasembada pangan. Gabah bisa dibeli dengan harga Rp 6.500, tidak di satu kabupaten ada yang murah ada yang mahal, tapi betul-betul petani bisa terima dengan harga Rp 6.500," lanjut Zulhas.

Zulhas menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. "Ini kan sinergi antara pusat provinsi kabupaten untuk memajukan Indonesia menurut saya sih (retret) penting sekali, itu saja pendapat saya," ujarnya.

Megawati Soekarnoputri memerintahkan semua kepala daerah yang berasal dari PDI Perjuangan menunda kegiatan retret yang diadakan pemerintah di Akmil, Magelang, Jawa Tengah.

Hal itu tertuang dalam instruksi Megawati dalam surat nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan Kamis (20/2). Jubir PDIP, Guntur Romli, membagikan surat tersebut dalam bentuk dokumen elektronik via aplikasi WhatsApp (WA).

Instruksi ini muncul usai penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Hasto diketahui ditahan setelah menjalani pemeriksaan kedua sebagai tersangka pada Kamis (20/2/2025) pukul 18.08 WIB. KPK sudah menetapkan Hasto sebagai tersangka pada Desember 2024. Kini, Hasto akan menjalani penahanan di Rutan KPK untuk 20 hari pertama.

https://www.detik.com/sumut/berita/d...t-untuk-rakyat

Rakyat Ndasmu