- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
Denantara: Akankah Menjadi Penyelamat atau Jalan Menuju Keterpurukan
TS
LieIrfan
Denantara: Akankah Menjadi Penyelamat atau Jalan Menuju Keterpurukan
Denantara, sebuah lembaga investasi besutan Presiden Prabowo yang dibentuk dengan kewenangan mengelola kekayaan negara secara maksimal dengan dasarkepentingan masyarakat dalam jangka panjang. Denantara sendiri merupakan singkatan dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara yang selanjutnya dikenal sebagai BP Danantara. Daya berarti kekuatan, Anagata adalah masa depan, dan Nusantara adalah Indonesia. Sehingga maksud dari penamaan lembaga ini adalah untuk menjadi kekuatan masa depan Indonesia.
Danantara sendiri diberi kewenangan untuk mengelola aset-aset besar negara, seperti aset milik lembaga BUMN, mulai dari Bank Mandiri, BRI, BNI, MIND ID, Pertamina, PLN, dan Telkom Indonesia dengan total aset mencapai Rp 10.000 triliun bahkan di beberapa artikel lain menyebutkan angka Rp 14.000 triliun. Dengan adanya Danantara, pengelolaan aset yang terkonsolidasi dapat dilakukan dengan lebih terkoordinasi dan transparan. Menurut Eddy Junarsin, Ekonom dari Universitas Gadjah Mada menyatakan bahwa adanya Denantara, menjadikan proses penunjukan dan pengawasan dewan komisaris dan direksi dilakukan secara langsung oleh holding company, sehingga dasar-dasar pemilihannya menjadi lebih jelas.
Meskipun begitu, Eddy juga menilai bahwa adanya holding company juga akan memperpanjang tingkatan hierarki, yang membuat proses birokrasi semakin lambat dan menurunkan kebebasan berkreasi masing-masing perusahaan. Meskipun memiliki potensi manfaat untuk menstabilkan keuangan negara dalam jangka panjang, namun keefektifannya masih belum dapat dipastikan.
Namun, selain itu semua ada ketakutan lebih besar dengan pelaksanaan Denantara. Melihat track record negara ini dalam pengelolaan dana, ada kekhawatiran besar terhadap resiko korupsi dan penggelapan dana, mengingat dana yang akan dikelola lembaga ini merupakan dana dari aset-aset penting negara. Selain itu, karena Danantara disini fungsinya adalah mengelola dana BUMN, maka keberhasilannya juga sangat bergantung pada performa BUMN dan pengelolaan dana yang baik. Sedangkan kita sendiri tau jika selama ini kebanyakan BUMN kita merugi.
Memang, karena bentuknya adalah lembaga investasi, jika berhasil mengelola dana dengan baik maka keuntungan yang dihasilkan akan sangat besar, tetapi jika tidak maka dapat menimbulkan bencana ekonomi. Dan hal inilah yang sangat saya takutkan.
Hal lain yang membuat saya meragukan kehadiran lembaga ini adalah tentang badan pengawasnya.
Badan pengawas yang seharusnya menjadi penjaga integritas dan transparansi Danantara justru menjadi sorotan utama yang memunculkan kekhawatiran. Keputusan untuk tidak melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pengawasan Danantara adalah langkah yang penuh dengan ironi. Sebagaimana yang telah diungkapkan, meskipun kedua lembaga tersebut memiliki peran utama dalam pengawasan keuangan negara dan pemberantasan korupsi, mereka tidak dilibatkan dalam pengawasan Danantara, yang akan mengelola aset dengan total nilai yang fantastis, yaitu mencapai Rp 14.000 triliun.
Sebagai perbandingan, Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang hanya sekitar Rp 3.621 triliun pun sangat rentan terhadap potensi korupsi meski sudah diawasi oleh BPK dan KPK. Bayangkan betapa besar potensi kerentanannya apabila dana sebesar empat kali APBN ini dikelola tanpa pengawasan yang ketat dari lembaga-lembaga independen seperti BPK dan KPK.
Pengawasan Danantara yang diserahkan kepada Dewan Pengawas yang terdiri dari para mantan Presiden RI, ⎯ Jokowi, Megawati, dan Susilo Bambang Yudhoyono ⎯ yang meskipun berpengalaman dalam memimpin negara, tidak memiliki pengalaman yang tepat dan memadai dalam bidang keuangan dan investasi, semakin menambah rasa khawatir. Hal ini tentu memperlemah pengawasan terhadap pengelolaan kekayaan negara yang sangat krusial.
Seperti yang kita ketahui, pengelolaan perusahaan investasi negara yang besar dan kompleks seperti Danantara membutuhkan pengawasan oleh para profesional yang memiliki pemahaman mendalam tentang keuangan, investasi, dan audit. Para akademisi di bidang keuangan, ahli-ahli dari Bank Indonesia, OJK, dan sektor industri keuangan harusnya menjadi pilihan utama dalam pengawasan ini. Sehingga pemilihan mantan Presiden RI sebagai Dewan Pengawas Denantara adalah hal yang sangat disayangkan.
Bahkan, jika kita melihat pengalaman dari negara lain, seperti Malaysia dengan skandal 1MDB yang melibatkan politisi dan mengarah pada skandal korupsi besar, kita bisa mengambil pelajaran berharga. 1MDB adalah contoh nyata bagaimana lemahnya pengawasan dan intervensi politik dapat menjadikan perusahaan investasi negara sebagai ladang bagi korupsi, yang dampaknya merugikan negara dalam skala yang sangat besar.
Tentu saja, kita berharap bahwa Danantara dapat berfungsi sesuai dengan tujuannya, yaitu mengoptimalkan potensi kekayaan negara untuk kesejahteraan rakyat di masa depan. Namun, tanpa adanya pengawasan yang transparan, profesional, dan bebas dari intervensi politik, potensi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi sangat besar. Danantara seperti pedang bermata dua, memberikan harapan untuk menyelamatkan bangsa atau justru jalan pintas menuju keterpurukan.
Saya masih berusaha untuk berpikir positif dengan pembentukan lembaga ini, namun saya juga berharap pelaksanaan Denantara ini dilakukan dengan proses persiapan yang matang, sehingga tidak mengalami banyak masalah seperti program Makan Siang Bergizi Gratis. Apalagi mengingat potensi resiko Denantara terhadap kestabilan ekonomi Indonesia yang jauh lebih besar. Bagaimana menurut Gan dan Sis?
kucingpilot2 dan 4 lainnya memberi reputasi
5
997
33
Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama
Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan