TRIBUNJATIM.COM - Jumlah tenaga ahli di Pemerintah Provinsi Jabar membuat Gubernur Jawa Barat  Dedi  Mulyadi  tercengang.

Ia menilai jumlah tenaga ahli tak sesuai dengan banyaknya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di Pemprov  Jabar.

Tenaga ahli Pemprov Jabar diketahui mencapai 1740 orang.

Diketahui bersama bahwa Badan Kepegawaian Negara (BKN) melarang kepala daerah terpilih mengangkat staf khusus.

"Yang enggak boleh itu membuat tenaga ahli menggunakan honor perangkat daerah," ungkap Dedi Mulyadi dalam tayangan di kanal YouTubenya, Rabu (19/2/2025).

Persoalannya, kini Pemprov Jabar masih mempekerjakan ribuan tenaga ahli untuk mengelola jaringan informasi teknologi.

"Masih ada status tenaga ahli yang mengelola jaringan IT. Itu gimana?" tanya Dedi ke Sekda Pemprov Jabar,  Herman Suryatman.

"Kan kita masih perlu mereka karena dia mengoperatori kegiatan sistem IT Pemprov, bagaimana mengalihkannya?" imbuhnya.

Herman menerangkan bahwa kini sedang melakukan analisis jabatan dan analisa beban kerja.

"Kemudian baru bisa kami mapping. Dengan memanfaatkan ASN yang ada, berapa sih kebutuhan tenaga ahli?" papar Herman.

"Bisa enggak? Pak Sekdanya pinter, profesor, masak ASN Provinsi Jabar cemen, enggak bisa ngerjain IT?" ucap Dedi.

Walau begitu, Herman menekankan banyak juga ASN yang baik dalam bekerja.

"Banyak yang bagus. Bisa, walaupun kami harus membuka diri ada juga kekurangan," ujar Herman.

"Misalnya untuk engineer, kita membutuhkan tenaga yang bisa memanfaatkan AI. Tapi untuk yang lain ada," lanjutnya.

Ia merasa heran dengan jumlah tenaga ahli yang mencapai ribuan. 

Herman Suryatman merinci, terdapat 1740 tenaga ahli yang menyerap anggaran sampai Rp101 miliar.

Tenaga ahli di Pemprov Jabar terbagi menjadi tiga:

-Tenaga ahli untuk perangkat daerah 1687 menyerap Rp93 miliar

-Ad hoc seperti badan pengelola 29 orang menyerap anggaran Rp4,6 miliar

-Komisi informasi daerah 24 orang menyerap Rp3,1 miliar

Herman Suryatman menerangkan, 1740 tenaga ahli tidak semua full bekerja selama 12 bulan.

"Tidak 12 bulan semuanya, ada yang hanya 6 bulan, 3 bulan. Tapi kontraknya ada 1600," katanya, melansir Tribunnews Bogor.com.

Sedangkan ASN di Pemprov Jabar di luar guru ada sebanyak 10 ribu orang.

"Terus yang 10 ribu apa kerjanya? Itu digajinya apa itu? Tiap hari kerjanya?" tanya Dedi.

Dedi Mulyadi berkelakar, ASN yang tidak produktif sebaiknya bekerja di rumah agar tidak menambah beban pemerintah.

"ASN tidak punya produktif bekerja, ASN yang datang duduk ngobrol tapi dapat tunjangan kinerja, lebih baik diam di rumah."

"Karena datang ke kantor pun menambah beban pemerintah," tutur Dedi.

Walau begitu, Herman Suryatman  menekankan bahwa tidak semua ASN seperti itu.

Banyak pula ASN yang memiliki keahlian.

"Tidak semua pada umumnya, paling tidak untuk mengoperasikan laptop, Power Point, standar bisa," ujar Herman.

"Yang dibutuhkan tukang sapu, macul, tembok, listrik, supaya Jabar tidak berantakan," timpal Dedi Mulyadi.

tribunnews.com