JATAM: Kepemimpinan Sherly Tjoanda Muluskan Oligarki Tambang
Pelantikan Sherly Tjoanda sebagai gubernur perempuan pertama di Maluku Utara dianggap dapat memuluskan jalan kuasa oligarki pertambangan.

21 Februari 2025
Jejak Sherly Tjoanda sebagai pemegang mayoritas sejumlah saham pertambangan di Maluku Utara dinilai dapat memuluskan jalan bagi kuasa oligarki tambang di masa kepemimpinannya sebagai Gubernur Maluku Utara. Foto: Facebook Sherly Tjoanda

Pasangan Calon Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda dan Sarbin Sehe resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto bersama sejumlah kepala daerah lainnya di Jakarta, Kamis, 20 Februari 2025.
Pelantikan Sherly Tjoanda sebagai gubernur perempuan pertama di Maluku Utara dianggap dapat memuluskan jalan kuasa oligarki pertambangan.
Sherly-Sarbin sebelumnya didukung oleh partai Nasdem, PPP, Demokrat, PKB, PAN, Gelora, Buruh, dan pada partai PSI pada Pilkada serentak 2024. Sebagian partai pengusung dan pendukung pasangan ini terkonsolidasi dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang memenangkan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 lalu.

“Pelantikan Sherly sebagai gubernur sejatinya membawa angin segar bagi kekuasaan politik Prabowo Subianto yang melanjutkan warisan hilirisasi Jokowi,” kata Dinamisator Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Maluku Utara, Julfikar Sangaji kepada cermat, Jumat, 21 Februari 2025.
Menurut Julfikar, kepentingan rezim Prabowo yang terus menggenjot sektor sumber daya alam termasuk industri pertambangan, dipastikan membuat gubernur Maluku Utara tak berkutik. Hal ini didukung dengan sentralisasi kewenangan pemerintah pusat.
“Hegemoni elit politik nasional yang tak terbendung itu membawa kita pada kesimpulan bahwa perjalanan kekuasaan politik Sherly Tjoanda dalam memimpin Maluku Utara lima tahun ke depan hanya menjadi badut istana,” ucapnya.
Baca Juga:  KKPJ Ternate Sembelih 8 Ekor Sapi Sambut Iduladha

Dengan kata lain, menurut dia, Sherly hanya akan bekerja melayani agenda pemerintah pusat meski dalam kenyataannya memicu penderitaan tiada henti bagi warga Maluku Utara.
JATAM juga menilai klaim Sherly Tjoanda tentang komitmennya merehabilitasi lingkungan di Maluku Utara yang terdampak pertambangan, hanya gimik belaka.
Sebelumnya dalam debat kedua Pilgub Maluku Utara pada Selasa, 19 November 2024 di Auditorium Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU), Sherly menekankan pentingnya menjadikan pelestarian lingkungan sebagai prioritas dalam kepemimpinannya.

Saat itu Sherly menyoroti kerusakan lingkungan yang terjadi di Teluk Weda Halmahera Tengah dan Teluk Buli, Halmahera Timur sebagai akibat dari dampak aktivitas tambang nikel disertai pengelolaannya.
“Kami tidak hanya berbicara, tetapi juga akan bertindak dengan langkah konkret untuk merehabilitasi lingkungan Maluku Utara,” ujar Sherly dalam debat tersebut.
Julfikar menyebut selain partai pengusungnya, Sherly Tjoanda sebenarnya merupakan aktor yang berkepentingan langsung dengan pertambangan serta industri ekstraktif di Maluku Utara.

Penelusuran JATAM menemukan setidaknya ada enam industri berbasis lahan yang terhubung dengan Sherly, yakni PT Indonesia Mas Mulia (emas), PT Amazing Tabara (emas), PT Bela Sarana Permai (Pasir Besi), PT Karya Wijaya (Nikel), PT Bela Kencana (Nikel), dan PT Bela Berkat Anugerah (Kayu Log).
“Berbagai izin usaha berbasis lahan itu rata-rata Sherly memiliki menguasai saham mayoritas. Meski di antaranya ada yang sudah dicabut. Namun situasi ini mengkonfirmasi kalau Sherly sebagai gubernur juga merupakan seorang pebisnis ekstraktif yang tidak terbebas dari kepentingan,” ucapnya.

“Sejalan dengan itu, kami menilai roda pemerintahan Provinsi Maluku Utara selama lima tahun ke depan berada dalam kendali oligarki. Di saat yang sama, tidak menutup kemungkinan Sherly dengan jabatannya sebagai gubernur bisa saja memperluas gurita bisnisnya,” sambung Julfikar.

Selain Sherly, di level kabupaten juga disinyalir menjadi badut istana. Seperti Bupati di Halmahera Timur, Halmahera Tengah, Halmahera Selatan, Kepulauan Sula dan Taliabu.
“Keseluruhan bupati yang baru dilantik ini merupakan rombongan partai dalam afiliasi KIM. Pada kelima wilayah ini juga sekaligus merupakan arena padat konsesi tambang. Di Halmahera Tengah misalnya, salah satu wilayah yang kini mengalami krisis sosial-ekologis akibat pertambangan,” ujarnya.
Daya Rusak
Juru Bicara Save Sagea di Halmahera Tengah, Mardani Lagaelol mengatakan, operasi tambang telah mengokupasi lahan-lahan produktif warga yang berakibat pada hilangnya sumber pangan, kerusakan hutan yang mengakibatkan banjir berulang, pencemaran sungai, laut, hingga udara yang memperburuk kualitas kesehatan warga. Termasuk mengancam kelestarian kawasan Karst Boki Moruru di Sagea.

Mardani mengaku kerusakan akibat operasi pertambangan tersebut masih terus berlanjut kendati terjadi peralihan kekuasaan.
“Dalam situasi ini tidak mungkin kita mengharapkan bupati baru Halmahera Tengah melakukan pemulihan. Karena kemenangan dia sepenuhnya didukung oleh partai KIM,” kata Mardani.

Krisis serupa terjadi juga di Halmahera Timur. Setelah pulau-pulau kecil yang berada di Teluk Buli yang kini hancur, diporak-porandakan oleh operasi tambang nikel, ekspansi perluasan daya rusak juga terus melebar hingga daratan pulau besar Halmahera.
Seperti di wilayah Subaim hingga Maba, tambang nikel terus menggerogoti tubuh pulau. Di saat yang sama, ekspansi tambang nikel PT Priven Lestari juga mengancam kelestarian pegunungan Wato-wato.

Padahal, pegunungan ini sesungguhnya menjadi sumber utama air bersih warga di wilayah Buli hingga Subaim.
“Mustahil jika kita hanya mengharapkan bupati maupun gubernur baru. Alih-alih berada di garis depan menyelamatkan ruang hidup tersisa, justru yang terjadi mereka hanyalah operator istana yang mempercepat proses daya rusak,” ucap Said Marsaoly, Juru Bicara Aliansi Masyarakat Buli Peduli Wato-Wato (AMBPW).
Menurutnya, kebutuhan utama yang berkaitan dengan air untuk rumah tangga makin rentan terpapar pencemaran yang mengancam kesehatan warga. “Kondisi ini tentu saja tidak bisa dibiarkan,” ujarnya.

https://www.cermat.co.id/jatam-kepem...garki-tambang/