Aku punya pandangan meski tidak tak sepenuhnya valid. Kendati ini mengandung kebenaran. Sekarang di Indonesia itu para mahasiswa tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap pemerintahan. Saat ini sudah banyak demontrasi yang di lakukan oleh mahasiswa. Pada intinya mereka memprotes ataupun menuntut tindakan pemerintah supaya lebih baik.

tapi seringkali pada akhirnya aksi aksi tersebut reda juga. Hal itu di sebabkan karena tindakan represif dari aparat atau yang lain. tuntutan dan protes para mahasiswa juga nampaknya tidak banyak di respon oleh pemerintah. dan pemerintah terkesan santai santai saja menanggapi hal tersebut sambil mengeluarkan statement biasa biasa saja yang terkadang nggak asik untuk di dengar.

"Indonesia itu negara Demokrasi, semua boleh bicara, kritik akan kami tampung, untuk permasalahan permasalahan, segera akan kami lakukan perbaikan"

kira-kira semacam itu lah...

Hal tersebut sangat berbeda waktu jaman soeharto dulu. mahasiswa menjadi unsur perubahan yang paling berpengaruh, suara mereka menjadi sumber kegelisahan pemerintahan yang otoriter. mahasiswa yang sekarang seperti ayam jago kehilangan taji

Pandangan tentang perbedaan peran mahasiswa dulu dan sekarang hakikatnya mengandung kebenaran, meski perlu dilihat dalam konteks yang lebih luas. Berikut analisisnya:

1. Perbedaan Konteks Politik: Otoriter vs. Demokratis

Pada era Soeharto: Rezim otoriter menutup ruang kritik, sehingga gerakan mahasiswa menjadi "pembuka jalan" bagi perubahan radikal. Protes mahasiswa (seperti 1998) berhasil karena menjadi katalisator ketidakpuasan massal yang terpendam. Pemerintah saat itu rentan karena kekuasaannya bergantung pada represi, bukan legitimasi publik.

- **Era Demokratis**: Pemerintah sekarang bisa "menyerap" kritik dengan retorika demokrasi ("hak bicara dijamin"), sambil mengandalkan mekanisme formal (pemilu, DPR, media) untuk meredam tekanan. Protes tidak lagi menjadi satu-satunya alat perubahan, sehingga pengaruhnya terfragmentasi.

2. Kompleksitas Isu dan Fragmentasi Gerakan

- **Dulu**: Tuntutan jelas: turunkan rezim otoriter. Musuh terdefinisi (Soeharto), sehingga gerakan mudah menyatu.
- **Sekarang**: Isu menjadi lebih kompleks (korupsi sistemik, UU kontroversial, ketimpangan, lingkungan). Gerakan mahasiswa terpecah ke berbagai isu, sulit membangun narasi tunggal. Pemerintah juga lebih lihai mengelola isu dengan kebijakan simbolis atau pencitraan.

3. Strategi Pemerintah dalam Menetralisir Kritik

- **Retorika Demokratis**: Pemerintah mengakomodasi kritik secara verbal ("kami tampung aspirasi") tanpa tindakan nyata, memanfaatkan prosedur demokrasi (misal: proses legislatif yang lambat) untuk mengulur waktu hingga protes mereda.

- **Kooptasi dan Represi Halus**: Aktivis diiming-imingi dialog atau masuk ke sistem politik, sementara aparat menggunakan taktik "represi lunak" (penangkapan singkat, tekanan administratif) yang tidak sekeras era Orde Baru, tapi tetap efektif meredam gerakan.

4. Peran Teknologi dan Masyarakat Sipil

- **Dulu**: Mahasiswa menjadi "penyambung lidah rakyat" karena minimnya akses informasi. Aksi fisik (demonstrasi, pendudukan gedung) menjadi satu-satunya cara mengguncang kekuasaan.

- **Sekarang**: Kritik bisa disuarakan lewat media sosial, petisi online, atau kolaborasi dengan NGO. Namun, banjir informasi juga membuat isu cepat tenggelam. Masyarakat sipil yang lebih variatif (LBH, pers, influencer) juga mengambil peran yang dulu dipegang mahasiswa.

5. Mengapa Mahasiswa Terasa Kehilangan Taji?

- **Minimnya Strategi Jangka Panjang**: Banyak gerakan mahasiswa kini reaktif (merespons isu sesaat) tanpa agenda transformatif. Setelah demo, tidak ada tekanan berkelanjutan melalui jalur hukum, advokasi kebijakan, atau pendidikan publik.

- **Keterbatasan Mobilisasi Massa**: Demo mahasiswa sering terisolasi dari kelompok masyarakat lain (buruh, petani). Padahal, di era demokrasi, perubahan membutuhkan koalisi luas.

6. Apakah Mahasiswa Benar-Benar Tidak Berpengaruh?

Tidak sepenuhnya. Contoh:

- **Revisi UU KPK (2019)**: Protes mahasiswa berperan memaksa pemerintah merevisi beberapa pasal kontroversial.

- **Penolakan Omnibus Law (2020)**: Meski UU tetap disahkan, gelombang protes memperkuat kritik publik terhadap kebijakan itu.

- **Isu Lingkungan**: Gerakan mahasiswa ikut mendorong agenda lingkungan ke mainstream (seperti tekanan agar Indonesia berkomitmen pada energi terbarukan).

---

Penutup: Dari "Revolusi" ke "Evolusi"
Dalam demokrasi, perubahan jarang terjadi melalui ledakan revolusioner, tapi melalui perjuangan bertahap. Mahasiswa tetap penting sebagai pengingat moral dan pengawal demokrasi, tetapi mereka perlu beradaptasi:

- Membangun aliansi dengan elemen masyarakat sipil lain.
- Menggunakan jalur hukum dan advokasi kebijakan, bukan hanya demonstrasi.
- Fokus pada pendidikan politik jangka panjang untuk membangun kesadaran kritis.

Pemerintah mungkin terlihat "santai" karena demokrasi memberi mereka legitimasi untuk mengabaikan tekanan, tapi sejarah membuktikan bahwa ketidakpuasan yang terakumulasi bisa meledak kapan saja. Peran mahasiswa adalah memastikan suara itu tidak pernah benar-benar padam. 🕊️

***

Sumber referensi :

1.Nalar
2. Wikipedia
3. Ai
4. Berita di TV