Massa 'Jogja Memanggil' Sampaikan 10 Persoalan dalam Demonstrasi Indonesia Gelap

Ismanov menekankan pentingnya membangun demokrasi kerakyatan.

Rep: Muhammad Rozy/ Red: Fernan Rahadi
   
Ribuan orang menggelar aksi demonstrasi Jogja Memanggil di Malioboro hingga Titik 0 KM pada Kamis (20/2/2025). Mereka menyampaikan 10 poin persoalan yang menjadi alasan ketidakpercayaan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.Foto: Muhammad Rozy
Ribuan orang menggelar aksi demonstrasi Jogja Memanggil di Malioboro hingga Titik 0 KM pada Kamis (20/2/2025). Mereka menyampaikan 10 poin persoalan yang menjadi alasan ketidakpercayaan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA, -- Ribuan orang menggelar aksi demonstrasi Jogja Memanggil di Malioboro hingga Titik 0 KM pada Kamis (20/2/2025). Mereka menyampaikan 10 poin persoalan yang menjadi alasan ketidakpercayaan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.


Sebanyak 10 poin tersebut di antaranya adalah kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) 12 persen, kelangkaan gas 3 kilogram dan solar, konflik agraria, UU Cipta Kerja yang tidak berpihak pada rakyat, dwifungsi dan militerisasi, kegagalan reformasi, program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menghabiskan anggaran negara, pemangkasan anggaran pendidikan, pemerintah yang tidak peduli pada kesehatan rakyat, dan pelanggaran HAM.


Menurut massa Jogja Memanggil, permasalahan ini hanyalah sebagian kecil dari persoalan yang diciptakan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran bersama elite politik dan pengusaha super kaya di Indonesia.

Ismanov, perwakilan aksi demonstrasi, menyatakan dengan tegas, bahwa pihaknya tidak akan menuntut apapun kepada penguasa dan pengusaha. "Melainkan memilih untuk melawan! Kami menyerukan turunkan Prabowo-Gibran! Bubarkan kabinet Merah Putih!"

Menurut Ismanov, seruan ini didasarkan pada keyakinan bahwa Prabowo-Gibran merupakan pemimpin yang tidak bisa lagi dimaafkan dan tidak pantas dipercaya untuk berpihak pada rakyat. "Membayangkan mereka memenuhi tuntutan rakyat hanyalah kesia-siaan belaka," katanya.

Ismanov juga menekankan pentingnya membangun demokrasi kerakyatan untuk merebut kembali kedaulatan rakyat dari elite politik dan pengusaha. Konsep ini pertama kali dilontarkan oleh Mohammad Hatta dan menegaskan bahwa rakyat harus memiliki kedaulatan penuh dalam menjalankan pemerintahan.


Tiga poin penting dalam konsep ini adalah:


1.Partisipasi Langsung: Rakyat harus aktif berpartisipasi dalam politik, tidak hanya sekadar memilih saat pemilu dan pilkada.


2.Otonomi Individu: Setiap individu harus memiliki kedaulatan atas pemenuhan kebutuhan dasarnya, tanpa dibatasi oleh aturan umum.


3.Inklusi: Tidak boleh ada individu yang disingkirkan dari proses politik dan pengambilan keputusan, terlepas dari orientasi seksual, usia, ras, atau kepercayaan.
https://rejogja.republika.co.id/beri...ndonesia-gelap

Saat Kericuhan Pecah di Aksi Indonesia Gelap Hari ini
Dalam aksi Indonesia Gelap ini, Koalisi Masyarakat Sipil membawa puluhan tuntutan terhadap pemerintahan Prabowo dan Gibran.

Massa aksi melempari batu ke arah petugas kepolisian usai demo Indonesia Gelap di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, 21 Februari 2025. Tempo/Advist Khoirunikmah.
TEMPO.CO, Jakarta - Sebagian massa aksi melempar petasan ke arah aparat kepolisian saat aksi Indonesia Gelap di kawasan Patung Kuda, Jakarta pada Jumat, 21 Februari 2025. Peristiwa itu terjadi saat Koalisi Masyarakat Sipil membubarkan diri usai menyampaikan aspirasinya.

Mobil komando yang dibawa Koalisi Masyarakat Sipil perlahan mundur meninggalkan lokasi aksi. Diikuti sejumlah massa aksi dari pelbagai elemen. Namun, sebagian yang lain melanjutkan aksinya.

Mereka melemparkan petasan ke arah polisi. Jarak antara massa aksi dengan polisi sekira 3 kilometer. Posisi mereka dipisahkan dengan beberapa barrier beton.

Tak hanya melempar petasan, sebagian massa aksi itu membakar pembatas jalan. Dari kejauhan, polisi mengimbau kepada sebagian massa aksi untuk tidak merusak fasilitas umum.

"Pembatas jalan adalah fasilitas lalu lintas untuk masyarakat," kata seorang polisi melalui pengeras suara.

Imbauan itu tak digubris oleh massa aksi. Humas Koalisi Masyarakat Sipil Tegar Afriansyah menduga aksi ricuh itu disebabkan karena ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan sekarang ini.

Sebagian massa aksi, kata dia, juga tak puas atas respons pemerintah terhadap aksi Indonesia Gelap ini. Dia menilai masyarakat ingin aksinya didengar langsung oleh pemerintah.

"Mungkin aksi damai tidak pernah didengar, akhirnya rakyat mengambil tindakan sendiri," kata Tegar kepada Tempo, Jumat, 21 Februari 2025.

Adapun dalam aksi Indonesia Gelap ini, Koalisi Masyarakat Sipil membawa puluhan tuntutan terhadap pemerintahan Prabowo dan Gibran. Di antaranya penyediaan pendidikan gratis, mencabut proyek strategis nasional yang bermasalah, sahkan RUU Masyarakat Adat, menolak dwifungsi TNI, cabut aturan tentang pemangkasan anggaran, hingga evaluasi total makan bergizi gratis.

Adapun kericuhan aksi usai sekitar pukul 20.30 WIB. Massa membubarkan diri tanpa terlibat bentrok dengan aparat. Berbagai kerusakan dan sampah yang timbul akibat kericuhan segera dibersihkan oleh petugas. Jalan sekitar Patung Kuda yang sempat ditutup telah dibuka kembali.
https://www.tempo.co/politik/saat-ke...ri-ini-1210495

dikhawatirkan emo ini tidak akan berhenti minggu ini saja dengan asumsi dana swadaya sampai semua tuntutan terpenuhi termasuk pembubaran kabinet