TRIBUNNEWS.COM, MAGELANG - Pemerintah akan menggelar retret atau pembekalan kepala daerah di Akademi Militer, Magelang pada Jumat (21/2/2025) hingga Jumat (28/2/2025).

Sebanyak 503 kepala daerah terpilih periode 2025-2030 dijadwalkan mengikuti orientasi retret.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, mengatakan retret adalah program rutin yang digelar pemerintah untuk kepala daerah.

Menurut dia, pelaksanaan retret bagi kepala daerah merupakan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Bima Arya mengaku pernah ikut retret sewaktu menjabat sebagai Wali Kota Bogor.

“Jadi ada landasan hukumnya,” kata dia, saat ditemui di Gedung A Yani, Kompleks Akmil Magelang, Kamis (21/2/2025).

Menurutnya, retret bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan.

"Biasanya kegiatan seperti ini berlangsung lebih dari satu bulan di Lemhannas atau BPSDM, tapi kali ini dipadatkan menjadi tujuh hari," tambahnya.

Terkait jumlah kepala daerah yang tidak hadir dalam kegiatan tersebut, Bima Arya mengaku belum bisa memastikan lantaran menunggu data lengkap.

Selain itu, pihaknya juga akan mengumumkan sikap Kemendagri terhadap peserta yang absen pada sore hari.

Mengenai kemungkinan adanya sanksi bagi kepala daerah yang tidak hadir, Bima Arya menyatakan bahwa tidak ada konsekuensi hukum secara langsung berdasarkan undang-undang.

Namun, keputusan lebih lanjut akan disampaikan setelah data kehadiran terkumpul.

"Sanksinya lebih kepada aturan dari kepanitiaan. Undang-undang tidak mengatur adanya konsekuensi hukum bagi yang tidak hadir," ujarnya.

Ts komment :

Bikin kaget saja ada sanksi nya pas lihat yt tadi
Duh bikin kaget saja

Semestinya sebulan di lemhanas atau BPSDM sekarang di padetkan jadi 7 hari tampaknya kena efisiensi, dari tidur di hotel jadi tidur di tenda kena efisiensi lagi
Dulu bisa bawa adjudant dan assisten saat ini cuma bawa diri sendiri saja adjudant dan assistent tidak ikut dlm kegiatan (kena efisiensi lagi )



Duh beneran Kaget banget dengar ada sanksi nya tadi
Langsung cari info nya



Hmmm, tidak perlu di beri sanksi juga tidak perlu di persulit seperti prakiraan setiap aksi pasti ada reaksi

Mereka tidak datang pada " pembekalan kepala daerah " itu adalah kerugian mereka sendiri karena ini adalah kesempatan dari sebulan menjadi 7 hari lain waktu belum tentu seperti ini.

Duh bikin gw kaget (jantungan) lagi nonton kompas live kedatangngan kepala daerah terus reporter bilang ada sanksi nya



Menggunakan kata " PEMBINAAN " pasal 8 ayat 3