Demo "Indonesia Gelap" di Kalteng, Mahasiswa Putar Lagu Oke Gas Sambil Teriak Adili Jokowi


Kompas.com - 19/02/2025, 21:03 WIB Akhmad Dhani, Gloria Setyvani Putri Tim Redaksi 1 Lihat Foto Sekumpulan mahasiswa saat berjoget dengan musik Oke Gas di sekitar kepulan ban yang terbakar saat melangsungkan aksi unjuk rasa di Halaman Kantor DPRD Kalteng, Kota Palangka Raya, pada Rabu (19/2/2025).(KOMPAS.COM/AKHMAD DHANI)

PALANGKA RAYA, KOMPAS.com - Aksi Indonesia Gelap oleh gabungan mahasiswa dari berbagai kampus se-Palangka Raya di Kantor DPRD Kalteng, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, diwarnai aksi membakar ban dan berjoget dari para pengunjuk rasa.

Mahasiswa yang berdemo tersebut serentak berjoget dengan latar musik “Oke Gas” karya Richard Jersey. Aksi berjoget itu merupakan bentuk satire dari para mahasiswa terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran yang sudah berjalan 100 hari.

“Ayo kita bernyanyi dulu, Oke gas! Oke gas!” pekik sejumlah mahasiswa.

Sebagian mahasiswa juga lantang meneriakkan kalimat “Adili Jokowi”, yakni kalimat yang akhir-akhir ini ramai diberitakan lantaran tersebar di berbagai tempat di Indonesia.

Salah satu pengunjuk rasa yang vokal dan ikut bernyanyi serta berjoget itu adalah Bintang, mahasiswa dari Universitas Palangka Raya. Dalam aksi tersebut, Bintang menyampaikan keresahannya terhadap kebijakan pemerintah melakukan efisiensi anggaran pendidikan dan kesehatan serta kecenderungan pemerintah untuk melibatkan aparat bersenjata ke ranah sipil.

“Kami paham maksud efisiensi itu untuk memangkas anggaran negara dari kebutuhan yang tidak perlu, tapi kenapa yang dipangkas harus pendidikan, dan kesehatan tidak dijadikan prioritas?” teriak Bintang membakar semangat massa aksi.

Bintang menyayangkan sikap pemerintah yang dia nilai seolah menomorsekiankan sektor pendidikan dan kesehatan, kedua sektor yang menurutnya penting demi menjaga kualitas manusia Indonesia, sekarang maupun ke depannya. Dia juga khawatir terhadap pengesahan RUU TNI/Polri yang bisa semakin memungkinkan aparat bersenjata banyak terlibat dalam urusan-urusan sipil.

“Kami juga khawatir, negara kita katanya demokratis, tapi pelan-pelan semakin ke otoriter, di mana kita tahu TNI dan Polri di pemerintahan sekarang itu multifungsi,” tuturnya.

Lihat Foto Mahasiswa saat melakukan aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Kalteng, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Rabu (19/2/2025).(KOMPAS.COM/AKHMAD DHANI)

Perwakilan mahasiswa dari Universitas Agama Hindu Negeri (IAHN) Tampung Penyang, Oksan, berpendapat, ada banyak masalah di sektor pendidikan di Indonesia dan Kalteng secara khusus yang mendesak untuk diselesaikan. Siswa, kata dia, belajar di tengah kondisi sekolah yang ringkih dan keterbatasan fasilitas. Tak hanya itu, banyak sekolah yang gurunya tak diupah layak, upah tak manusiawi.

"Mari kita suarakan bersama, kami menuntut efisiensi tdk dilakukan ke sektor pendidikan,” tuturnya. Dia juga mengingatkan pemerintah agar tidak memangkas anggaran pendidikan, ini lantaran mereka khawatir jika ke depan uang kuliah tunggal (UKT) biaya kuliah bakal semakin tinggi.

“Uang UKT sudah mahal, kalau dipotong anggaran pendidikan, bisa makin mahal,” tuturnya. Menurutnya, anggaran pendidikan sudah seharusnya tidak dipotong demi kelangsungkan pendidikan generasi bangsa Indonesia ke depan.

“Kami sebetulnya sepakat dengan efisiensi anggaran untuk belanja tidak penting, tapi tolong jangan untuk sektor pendidikan, kita ingin menyambut Indonesia Emas 2045, bukan Indonesia Cemas,” ungkap Oksan dengan suara lantang.

Menurut mereka, pendidikan dan kesehatan masyarakat sangat penting di Indonesia demi menjamin masa depan anak-anak bangsa Indonesia ke depan menjadi generasi yang cerdas. Ketua DPRD Kalteng Arton S Dohong yang hadir langsung menemui massa aksi berjanji akan menyampaikan aspirasi yang disampaikan oleh para mahasiswa se-Kalteng itu kepada jajaran pemerintah pusat.

“Kami mengapresiasi berbagai aspirasi, ide, dan gagasan yang disampaikan oleh rekan-rekan mahasiswa hari ini, apa yang disampaikan akan kami lanjutkan ke pemerintah, ini janji (kami),” tuturnya.
https://regional.kompas.com/read/202...age=all#page2.

Gerakan di Kalteng

Demo 'Indonesia Gelap' di Solo, Mahasiswa Duduki Gedung DPRD

Agil Trisetiawan Putra - detikJateng
Rabu, 19 Feb 2025 20:01 WIB

Massa demo 'Indonesia Gelap' dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Solo Raya menduduki Gedung DPRD Solo, Rabu (19/2/2025). Foto: Agil Trisetiawan Putra/detikJateng

Solo - Massa demo 'Indonesia Gelap' dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Solo Raya menduduki Gedung DPRD Solo di Kelurahan Karangasem, Kecamatan Laweyan, Kota Solo.
Di halaman DPRD Solo, mahasiswa berorasi dan meminta bertemu dengan Ketua DPRD Solo. Sempat terjadi ketegangan dengan aparat keamanan saat sejumlah mahasiswa menaiki tangga Ruang Paripurna DPRD Solo. Ketegangan itu bisa segera diredam.

Demo mahasiswa yang dimulai sekira pukul 14.30 WIB itu akhirnya selesai sekira pukul 18.00 WIB. Demo itu diakhiri dengan pembacaan pernyataan sikap yang kemudian ditandatangani oleh anggota DPRD Solo.

Koordinator aksi Syaifullah mengatakan, aksi diawali dengan jalan mundur, simbol bahwa Indonesia mengalami kemunduran.

"Aksi hari ini sebagai salah satu bentuk bahwa Solo Raya tidak akan diam jika ada kebijakan yang merugikan masyarakat. Kita akan terus melawan, kita akan terus bergerak jika ada aparat sudah seenaknya membuat peraturan yang menyeleweng dari kebenaran," kata Syaifullah kepada awak media, di Kantor DPRD Solo, Rabu (19/2/2025).

Massa demo 'Indonesia Gelap' dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Solo Raya menduduki Gedung DPRD Solo, Rabu (19/2/2025). Foto: Agil Trisetiawan Putra/detikJateng

Dalam aksi itu, mahasiswa membentangkan spanduk bertuliskan 'INDONESIA GELAP'. Seperti diketahui, tagar #IndonesiaGelap kini tengah ramai di media sosial hingga direspons oleh Ketua Dewan Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan.

"Sekarang teman-teman bisa melihat bersama, bagaimana kondisi Indonesia saat ini. Jika Pak Luhut mengatakan Indonesia bukan Indonesia yang gelap, lantas apa yang gelap. Generasi bangsa ini mau dibawa ke mana kalau kondisi bangsa terus seperti ini," ujar Syaifullah.

Menurut Syaifullah, kebijakan pemerintah saat ini masih terpengaruh oleh pemerintah sebelumnya.

"Pemerintah saat ini belum berdiri sendiri, masih terpengaruhi dan masih terus melakukan kebijakan yang merugikan masyarakat," ucap dia.

"Selama tuntutan kita tidak tercapai, kita siap aksi datang dengan penuntutan kedua kalinya dengan massa yang lebih banyak," sambung Syaifullah.

Tuntutan demo 'Indonesia Gelap' di Solo antara lain minta pencabutan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang memotong anggaran dari sektor-sektor penting bagi rakyat, evaluasi total program makan bergizi gratis, minta pengesahan RUU Masyarakat Adat disahkan, minta Perppu Perampasan Aset, hingga realisasikan anggaran tunjangan kinerja dosen

https://www.detik.com/jateng/berita/...i-gedung-dprd.

Gerakan di Solo


Fakta-fakta Puncak Demo Indonesia Gelap yang akan Digelar Besok


BEM SI akan menggelar puncak aksi bertajuk Indonesia Gelap pada Kamis, 20 Februari 2025.
19 Februari 2025 | 09.19 WIB


Perbesar
Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia bersama Koalisi Masyarakat Sipil melakukan aksi demonstrasi bertajuk Indonesia Gelap di Patung Kuda, Monas, Jakarta, 17 Februari 2025. Tempo/Ilham Balindra
TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah elemen mahasiswa akan menggelar puncak demo mahasiswa bertajuk “Indonesia Gelap” pada Kamis, 20 Februari 2025. Aksi tersebut merupakan lanjutan dari demonstrasi yang sebelumnya berlangsung di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Senin, 17 Februari 2025.

Selain di Jakarta, beberapa hari ini demo mahasiswa terjadi di sejumlah daerah, seperti Bandung, Lampung, Surabaya, Malang, Samarinda, Banjarmasin, Aceh, dan Bali. Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) mengatakan aksi salah satunya untuk menentang kebijakan pemotongan anggaran besar-besaran hampir di semua kementerian, lembaga dan pemerintahan daerah yang disebut oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai langkah efisiensi.



Puncak aksi bertepatan dengan pelantikan kepala daerah

Koordinator Pusat Aliansi BEM SI Herianto mengatakan pemilihan tanggal puncak aksi karena bertepatan dengan pelantikan kepala daerah terpilih pada 20 Februari 2025. Mahasiswa, kata Herianto, ingin memperingatkan kepala daerah terpilih tanggung jawab moral untuk menghadirkan keadilan bagi masyarakat.

"Jadi bebannya bukan pemerintah pusat saja. Pemerintah daerah juga harus berpikir posisi di sana," kata Herianto saat dihubungi, Selasa, 18 Februari 2025.

Pelantikan kepala daerah secara serentak akan dilangsungkan di Istana Negara Jakarta. Sebanyak 481 kepala daerah akan dilantik langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada Kamis, 20 Februari nanti.

Demonstrasi berlanjut karena pemerintah tidak memberikan respons

Menurut Herianto, langkah BEM SI menggelar aksi lanjutan salah satunya karena pemerintah tidak merespons aspirasi mahasiswa pada Senin, 17 Februari 2025. Herianto berharap pemerintah merespons cepat aspirasi mahasiswa sebab masyarakat menunggu.

Terpisah, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan mahasiswa yang melakukan aksi bertajuk Indonesia Gelap perlu lebih jeli mengenai isu efisiensi anggaran pemerintahan Prabowo Subianto. Menurut dia, efisiensi anggaran tidak akan berdampak terhadap pendidikan. Menurut dia, pemerintah juga akan memastikan bahwa efisiensi anggaran tidak berdampak terhadap peningkatan biaya pendidikan.

Tuntutan para mahasiswa

Selain tuntutan pencabutan kebijakan pemangkasan anggaran, BEM SI menuntut ada transparansi pembangunan. Banyak pembangunan proyek strategis nasional (PSN) dianggap justru merugikan masyarakat dengan melakukan penggusuran. Tidak hanya itu, BEM SI meminta penolakan revisi UU Minerba. Lalu, menolak dwifungsi TNI dan meminta sahkan RUU perampasan aset.

Setidaknya, ada 13 tuntutan yang disampaikan massa aksi pada demonstrasi Senin lalu. BEM SI dan koalisi masyarakat sipil merespons keresahan masyarakat terhadap kinerja kabinet pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Istana klaim Prabowo hormati tuntutan mahasiswa

Sementara itu, Mensesneg Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto menghormati 13 tuntutan yang dilayangkan mahasiswa dalam aksi bertajuk Indonesia Gelap. Menurut dia, pemerintah sudah biasa mengadapi beragam jenis aspirasi dari masyarakat.

“Kami mewakili pemerintah, saya sendiri mewakili Bapak Presiden. Kami dulu sebelum diberi amanah oleh rakyat untuk pemerintah, kita berjuang di jalur politik, ya sudah biasa itu menghadapi aspirasi-aspirasi,” kata Prasetyo Hadi kepada awak media di Kompleks Parlemen Senayan pada Selasa, 18 Februari 2025.

Politikus Partai Gerindra ini mengatakan pemerintah menerima aspirasi itu dengan tangan terbuka. Namun ia mengharapkan masukan yang diberikan harus konstruktif. Menurut dia, ada pihak yang cenderung ingin membentur-benturkan pemerintah dengan masayarakat.

Selain itu, Prasetyo berharap mahasiswa yang melakukan aksi tidak merusak fasiltias umum. “Mohon maaf adik-adik, please tolong jangan merusak fasilitas-fasilitas,” ujar dia.
https://www.tempo.co/politik/fakta-f...-besok-1209092

Gerakan besok

Demo di DPRA, Mahasiswa Tuntut Pusat Kembalikan Otsus Aceh Seperti Semula


Tayang: Rabu, 19 Februari 2025 18:41 WIB | Diperbarui: Rabu, 19 Februari 2025 18:41 WIB
Penulis: Indra Wijaya | Editor: Nurul Hayati
zoom-inlihat fotoDemo di DPRA, Mahasiswa Tuntut Pusat Kembalikan Otsus Aceh Seperti Semula
SERAMBINEWS.COM/ INDRA WIJAYA
Mahasiswa USK berjalan masuk ke halamaan Kantor DPRA, Rabu (19/2/2025). 

Aksi tersebut merupakan buntut aksi lanjutan yang dilakukan oleh perkumpulan BEM di ibukota. Mereka melakukan aksi buntut adanya efisiensi anggaran yang diterapkan oleh Pemerintah Indonesia.

Laporan Indra Wijaya | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Seribuan mahasiswa Universitas Syiah Kuala (USK) melakukan aksi demonstrasi gerakan Indonesia Gelap di halaman Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Rabu (19/2/2025).


Para mahasiswa yang berada dibawah komando Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) USK tersebut, tiba di Kantor DPRA pada pukul 15.30 WIB.

Dalam aksis tersebut, mereka membawa spanduk yang bertuliskan #Indonesiagelap dan #ProgramPrioritasRakyatTertindas.

Dengan menggunakan almamater kebanggaan dan pakaian serba hitam, para mahasiswa tersebut kini sudah berada di halaman kantor legistlatif Aceh tersebut.

Aksi tersebut merupakan buntut aksi lanjutan yang dilakukan oleh perkumpulan BEM di ibukota.

Mereka melakukan aksi buntut adanya efisiensi anggaran yang diterapkan oleh Pemerintah Indonesia.

Mereka menyampaikan orasi kekesalannya perihal kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto yang melakukan efisiensi anggaran.

Kebijakan tersebut menurut mereka, merugikan seluruh sektor dan lampisan masyarakat.

Sehingga mereka mendesak agar Pemerintah Pusat mengevaluasi kebijakan tersebut, serta menuntut harus ada transparansi perihal program strategis nasional.

Para pendemo menyampaikan aspirasinya yang diterima langsung oleh perwakilan Komisi 3 DPRA.

Aksi damai tersebut berlangsung aman tanpa ada aksi protes dan dorong-dorongan antara petugas keamanan dan mahasiswa.

Namun seusai aksi, Ketua BEM USK, Muhammad Ikram dan koordinator lapangan menolak untuk memberikan keterangan kepada wartawan.

Mereka enggan memberikan pernyataan kepada wartawan perihal poin tuntutan yang dilayangkan.

"Tuntutan seperti yang disampaikan di orasi. Kami tidak mau pencitraan," kata seorang korlap dari atas mobil dan pergi meninggalkan wartawan bersama Ketua BEM USK.

Meski sudah didesak oleh wartawan untuk memberikan keterangan, mereka menolak dan langsung berangkat menggunakan mobil bak terbuka.

Dalam poin tuntutan yang diterima Serambinews.com dari anggota Komisi III DPRA, mahasiswa menuntut Pemerintah Pusat agar mengembalikan dana Otsus seperti semula.

Mereka juga menuntut DPRA untuk mengawal realisasi anggaran Otsus dan transparansi anggaran di seluruh sektor.

Selain mereka menuntut Pemerintah Pusat untuk melakukan evaluasi terhadap Inpres No 1 Tahun 2025 perihal efesiensi anggaran.

Selain mereka menuntut DPR RI untuk mengevaluasi dan mengawasi program Makan Bergizi Gratis agar tepat sasaran dan tidak membebani keuangan negara.

Terakhir para pendemo menuntut Pemerintah melalui DPRA untuk menjadikan pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas utama, sebagaimana yang diamanatkan dalam konstitusi.

Sementara itu Kapolresta Banda Aceh, Kombes Fahmi Irwan Ramli mengatakan, pihaknya mengerahkan 600 personel untuk mengamankan jalannya aksi.

"Mereka melakukan aksi, terkait tuntutan kebijakan pemerintah pusat yang berdampak ke daerah," katanya.

Tuntutan para pendemo kata Fahmi, sudah diterima oleh perwakilan DPRA yang nantinya akan diserahkan ke pimpinan untuk diteruskan ke pemerintah pusat.

"Alhamdulillah dari tadi siang hingga selesai, aksi berjalan dengan baik dan tidak ada konflik. Kita mengapresiasi adik-adik mahasiswa," pungkasnya.(*)



https://aceh.tribunnews.com/2025/02/...mula?page=all.
Penulis: Indra Wijaya | Editor: Nurul Hayati
tuntutan dari Aceh