KOMPAS.com - Baru-baru ini, otoritas Bursa Efek Indonesia (BEI) terpaksa melakukan suspensi atau penghentian perdagangan saham BUMN konstruksi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau WIKA.

Suspensi saham WIKA dilakukan BEI karena perusahaan pelat merah itu resmi gagal melunasi dua surat utang yang jatuh tempo pada 18 Februari 2025.

Saham WIKA sebenarnya sudah terjun bebas dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Penurunan harga saham WIKA ini sejalan dengan kinerja keuangan perusahaan yang sering merugi. Setali tiga uang, harga saham WIKA pun babak belur.

Mengutip Data Historis Saham yang bisa dilihat di laman resmi Wijaya Karya, persis 5 tahun yang lalu atau tepatnya 18 Februari 2020, harga saham WIKA pada penutupan perdagangan masih cukup tinggi di level Rp 2.050 per lembarnya.

Teranyar atau per 18 Februari 2025, harga saham WIKA ditutup pada level Rp 204 per lembarnya. Harga saham WIKA ini terus mendekati level saham gocap, sebutan untuk saham harga terendah yakni Rp 50 per lembarnya.

Merujuk pada laporan keuangan terakhir yang dirilis perusahaan yakni Laporan Keuangan Triwulan III-2024, total utang perusahaan sudah menembus Rp 50,72 triliun.

Utang yang membebani WIKA ini meliputi utang jangka pendek Rp 16,51 triliun dan utang jangka panjang Rp 34,21 triliun. Sementara aset perusahaan tercatat Rp 66,98 triliun.

Pada triwulan III-2024, WIKA memang mencatat laba bersih Rp 696,37 miliar, namun di periode yang sama tahun sebelumnya yakni triwulan III-2023, WIKA mencatat rugi sampai Rp 6,45 triliun.

Melansir pemberitaan Harian Kompas, beban keuangan Wijaya Karya membengkak di antaranya karena perlu mencari pinjaman guna menambah penyertaan modal senilai Rp 5,5 triliun untuk konsorsium proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Pengamat BUMN dari Datanesia Institute, Herry Gunawan, menilai, masalah tata kelola dalam perencanaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung terlihat dari pembengkakan biaya proyek dari kesepakatan 6,07 miliar dollar AS (Rp 91,5 triliun) menjadi 8 miliar dollar AS (Rp 120 triliun).

Alih-alih ditanggung oleh kontraktor, pembengkakan biaya proyek justru dibebankan kepada konsorsium, yakni PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) yang notabene sebanyak 39,11 persen sahamnya dimiliki oleh Wijaya Karya.

Beban keuangan turut ditanggung Wijaya Karya karena sejak awal perusahaan ditugasi menjadi pendamping kontraktor sehingga terkena imbas beban pada fase konstruksi.

"Itu peta awalnya. Jadi, masalah utama di tata kelola proyek yang antara lain adanya pembengkakan biaya proyek," kata Herry.

Secara teknis, Herry melanjutkan, terlalu menggebunya pemerintah mewujudkan kereta api cepat Jakarta-Bandung, tanpa mempertimbangkan aspek ekonomi secara bisnis, membuat Indonesia nyaris tidak punya posisi tawar di hadapan investor dan kontraktor proyek yang berasal dari China.

Posisi negosiasi yang rendah membuat pihak asal Indonesia yang terlibat dalam proyek ini semakin enggan transparan mengungkap permasalahan yang ada. Di sisi lain, keuangan perusahaan negara yang mendapat mandat dalam proyek ini akan terus terbebani.

https://money.kompas.com/read/2025/0...ak-mampu-bayar

Gagal Bayar