Kompas.id - Saat berpidato sebagai ketua umum partai, Presiden Prabowo memaparkan total nilai penghematan oleh pemerintah mencapai 44 miliar dollar AS atau setara dengan sekitar Rp 750 triliun.

Munculnya angka Rp 750 triliun itu menimbulkan pertanyaan. Sebab, target penghematan anggaran yang kini dilakukan pemerintah sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 adalah Rp 306,7 triliun.

Seusai menghadiri rapat dengan Komite IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2/2025), Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan efisiensi yang menghasilkan Rp 750 triliun tersebut.

Merujuk pernyataan Presiden, dana Rp 750 triliun tersebut diperoleh melalui tiga putaran. Putaran pertama sebagaimana disebut Presiden senilai Rp 300 triliun, menurut Suahasil, berasal dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN). BA BUN adalah pos anggaran yang dikelola oleh Menteri Keuangan dan tidak di bawah anggaran K/L tertentu.

Suahasil menjelaskan, putaran pertama
senilai Rp 300 triliun sebenarnya merupakan dana cadangan yang sudah disiapkan pemerintah Jokowi sejak tahun sebelumnya di penyusunan APBN 2025. Nilainya dimasukkan dalam pos belanja lainnya di bawah satuan anggaran BA 999.08 di bawah BA BUN. 

”Itu sejak beberapa tahun lalu kita sudah melakukan penyisiran, dan tahun ini kita melakukan penyisiran juga,” ujarnya. 


Putaran kedua senilai Rp 306,7 triliun, merupakan penghematan anggaran di kementerian dan lembaga negara serta transfer daerah sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025. "Efisiensi seperti yang dituliskan dalam Inpres No 1/2025 adalah Rp 256,7 triliun dari anggaran kementerian dan lembaga (K/L) serta Rp 50 triliun dari transfer ke daerah (TKD). Itu nanti kita combine (menjadi Rp 306 triliun), nantinya akan dikembalikan lagi sebesar Rp 56,7 triliun ke kementerian dan lembaga apabila program prioritas masing-masing telah ditetapkan,” kata Suahasil. 

Baca: Luhut: Abu Dhabi Siap Joint Venture dengan Danantara untuk Energi Terbarukan

Adapun putaran ketiga adalah target setoran dividen badan usaha milik negara (BUMN) senilai Rp 300 triliun. Dari dana ini, rencananya Rp 100 triliun dikembalikan ke BUMN guna pengembangan usaha. Dengan demikian, dividen yang akan disetor ke pemerintah adalah Rp 200 triliun.

Maka jika ditotal dana cadangan yang tersedia dalam tiga tahapan tersebut adalah sebesar Rp 750 triliun. Dana tersebut akan digunakan Presiden Prabowo untuk program prioritas untuk kesejahteraan rakyat, dan sebagian lagi untuk Danantara.

”Dititipkan” ke Jokowi

Catatan Kompas, Prabowo sempat menitipkan dana cadangan kepada pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) saat menyusun Rancangan APBN 2025 pada Agustus-September 2024. Waktu itu, Prabowo belum resmi menjabat meski telah ditetapkan sebagai presiden terpilih hasil Pemilu 2024.

Dana cadangan itu disisihkan di APBN 2025 sebagai dana diskresi yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan pemerintahan Prabowo. Nilainya adalah Rp 491,2 triliun yang dimasukkan dalam pos belanja lainnya di bawah satuan anggaran BA 999.08 di bawah BA BUN. 

Dana Rp 491,2 triliun awalnya disisihkan sebagai kas cadangan, salah satunya untuk membiayai penambahan jumlah K/L di era Prabowo serta kebutuhan tak terduga lainnya. Dana cadangan itulah yang saat ini masih tersisa sekitar Rp 300 triliun di dompet BA BUN dan dimaksud sebagai langkah penghematan putaran pertama. 

Suahasil mengatakan, efisiensi anggaran yang kini dilakukan pemerintah pada dasarnya bertujuan untuk membuat kondisi APBN lebih efisien. ”Agar dananya bisa digunakan untuk kegiatan yang meningkatkan produktivitas serta menumbuhkan ekonomi lokal, usaha mikro, kecil, dan menengah, dan lain-lain,” ujarnya. 

Secara terpisah, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menilai, efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah memang langkah penting untuk meningkatkan kualitas belanja negara. Akan tetapi, ia mengingatkan, kebijakan itu harus disikapi dengan hati-hati.

”Saya pikir efisiensi anggaran ini sebagai langkah yang sangat penting. Namun, langkah ini tetap harus dilakukan secara saksama. Kita harus berhati-hati bagaimana kita mengalokasikan dan mendapatkan Rp 300 triliun tersebut,” ujar Luhut dalam Indonesia Economic Summit 2025 di Jakarta, Selasa (18/2/2025).

Menurut Luhut, DEN sepakat dengan langkah efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah selama dampak dari kebijakan itu dapat terukur dalam menciptakan dampak berganda (multiplier effect) terhadap perekonomian nasional. DEN juga telah memberi saran kepada presiden secara holistik dan proporsional.

https://www.kompas.id/artikel/prabow...jak-tahun-lalu