PDIP soal Pelajar Papua Demo Tolak MBG: Mereka Butuh Tempat Belajar


Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan, Komarudin Watubun di Rapat Kerja Daerah khusus PDIP Sulsel, Jumat (27/9/2024). Foto: Dok. Istimewa

Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun buka suara terkait demo penolakan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilakukan sejumlah pelajar di Papua.

Menurutnya yang dibutuhkan anak-anak di Papua adalah tempat belajar karena orang tua masih bisa memberikan anaknya makanan.
“Nah oleh karena itu, tuntutan anak-anak itu harus dipahami. Karena mereka butuh tempat belajar yang presentatif. Makan minum mereka, orang tua bisa kasih makan,” kata Komarudin kepada wartawan di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Selasa (18/2).

Anak-anak sekolah dasar di Monumen Kapsul Waktu di Merauke, Papua, Jumat (16/11/2018). Foto: Dok. Biro Pers Setpers
Apalagi anak-anak Papua ini, kata Komarudin, ada yang menempuh pendidikan hingga Universitas Harvard. Ada juga yang orang tuanya petani, sehingga kebutuhan gizi mereka tercukupi.
“Anak-anak Papua banyak sekolah di Harvard, ada kuliah sampai Harvard, Cambridge. Ada anak petani. Berarti kan tidak kekurangan gizi juga kan? Mereka butuh, mereka menuntut sekarang ruang kelas yang bagus,” ungkap dia.
Selain itu, dia menilai tindakan yang dilakukan aparat sudah melampaui batas. Sebab masih ada pendekatan lain yang dapat digunakan. Apalagi, kata Komarudin, kita menginginkan program MBG ini diterima oleh semua masyarakat.

“Karena memang dikasih perut kenyang, baru belajar di bawah pohon kan susah juga. Jadi sebenarnya aparat tidak perlu menangani itu secara represif, cukup pendekatan yang baik supaya program Pak Prabowo ini bisa diterima oleh rakyat dengan baik,” pungkasnya.

Aksi protes pelajar menolak Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Wamena, Senin (17/2/2025). Foto: Dok. Istimewa
Sebelumnya, demo menolak Makan Bergizi Gratis (MBG) dilakukan sejumlah pelajar di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, Senin (17/2).
Informasi penting disajikan secara kronologis
Dalam orasinya, pendemo meneriakkan penolakan MBG. "Kami tidak butuh makan siang gratis, kami butuh pendidikan gratis," katanya.
Para pendemo kemudian melakukan pelemparan terhadap aparat karena diadang. Sementara para aparat menembakkan gas air mata untuk membubarkan para pelajar.

https://kumparan.com/kumparannews/pd...WeWdIKUBj/full


seruan anggota PDIP


Fakta-fakta Demo Pelajar Papua Tuntut Pendidikan Gratis Bukan Makanan Gratis

OPM minta pelajar Papua tidak mengkonsumsi menu yang disajikan program makan bergizi gratis yang dibagikan oleh aparat militer Indonesia.
18 Februari 2025 | 20.48 WIB

Bagikan

Ribuan pelajar di Wamena, Papua Pegunungan, berkumpul di halaman kantor bupati Jayawijaya. Mereka berunjuk rasa untuk menyuarakan penolakan terhadap kebijakan makan bergizi gratis, 17 Februari 2025. Foto : Ronny untuk Tempo
Perbesar
Ribuan pelajar di Wamena, Papua Pegunungan, berkumpul di halaman kantor bupati Jayawijaya. Mereka berunjuk rasa untuk menyuarakan penolakan terhadap kebijakan makan bergizi gratis, 17 Februari 2025. Foto : Ronny untuk Tempo
TEMPO.CO, Jakarta - Ribuan pelajar di Wamena, Papua Pegunungan, menggelar aksi demonstrasi sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Aksi yang digelar pada Senin, 17 Februari 2025 itu diperkirakan diikuti oleh sekitar 3.500 pelajar, yang terdiri dari pelajar SMP, SMA, dan mahasiswa.

Menurut Kabag Ops Polres Jayawijaya Ajun Komisaris Polisi Suparmanto, aksi tersebut berlangsung sejak pukul 08.00 waktu setempat di halaman kantor Bupati Jayawijaya, Papua Pegunungan. “Kami memfasilitasi untuk beraudiensi agar kericuhan dan hal tidak diinginkan bisa dihindari,” kata dia kepada Tempo melalui sambungan telepon, Senin.

Di tengah kabar demo tersebut, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) mengeluarkan imbauan untuk berhenti mengkonsumsi makanan gratis yang dibagikan oleh aparat militer pemerintah Indonesia di sekolah-sekolah. Lebih lanjut, berikut rangkuman informasi selengkapnya mengenai fakta demo tolak Makan Bergizi Gratis di Papua.


[b]TPNPB-OPM mengeluarkan imbauan agar aktivitas sekolah di Papua, terutama di daerah konflik, dihentikan. Juru Bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom, menyatakan bahwa aksi mogok belajar ini dilakukan karena sekolah-sekolah tersebut akan dijadikan pos militer oleh aparat pemerintah Indonesia.[/b\

“Selain menjadi guru, aparat militer pemerintah Indonesia juga akan bertugas sebagai tenaga kesehatan atau dokter di daerah Papua,” kata Sebby dalam keterangan resminya pada Senin, 17 Februari 2025.

Selain itu, TPNPB-OPM juga mengimbau warga sipil di Papua untuk berhenti mengkonsumsi makanan gratis yang dibagikan oleh aparat militer pemerintah Indonesia. Sebby menyebut makanan gratis yang dibagikan aparat sebagai racun yang akan membunuh generasi Papua. Oleh karena itu, ia mengajak warga untuk tetap mengkonsumsi hasil pertanian mereka sendiri.

Sebby menegaskan bahwa TPNPB meminta militer Indonesia untuk menghentikan operasi di sekolah-sekolah dengan dalih pembagian makanan bergizi. “Jika itu masih terjadi, TPNPB siap melakukan mogok pendidikan bagi pelajar di tanah Papua,” ujar Sebby.


Pelajar Tolak Makan Bergizi Gratis
Ribuan pelajar turun ke jalan sejak pukul 08.00 waktu setempat. Berdasarkan keterangan polisi, pelajar itu datang dari Wamena, Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo. Berdasarkan potongan video yang dilihat Tempo, mereka menyuarakan penolakan terhadap kebijakan makan bergizi gratis yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

“Tolak makan bergizi gratis, berikan kami pendidikan gratis,” demikian tertulis di salah satu spanduk. Asken Yohans, salah seorang pelajar yang ikut demo, mengatakan dia dan ribuan siswa di Wamena dan Papua secara umum membutuhkan akses terhadap pendidikan gratis dan fasilitas sekolah yang memadai.

“Kitorang tidak ingin makan bergizi gratis, yang kitorang ingin sekolah mudah, mau berobat mudah, itu sudah,” Yohans kepada Tempo melalui telepon.


Demo Pelajar Sempat Ricuh
Berdasarkan potongan video yang dilihat Tempo, demonstrasi pelajar tersebut sempat ricuh. Kericuhan terjadi sekitar pukul 09.00 WIT, saat massa bergerak ke arah menara salib yang berlokasi di depan kantor Bupati Jayawijaya. Kericuhan itu berlangsung di Jalan Hom-hom, beberapa ratus meter dari kantor bupati Jayawijaya.

Asken mengatakan polisi menembakkan gas air mata ke arah kerumunan pelajar. Barisan massa yang dibentuk oleh pelajar sempat tercerai berai akibat tembakan gas air mata itu. “Ada beberapa kali tembakan gas air mata, itu polisi awalnya tidak kasih jalan buat maju,” katanya.

Polisi membenarkan demonstrasi pelajar itu sempat ricuh dan menembakkan gas air mata. Namun, polisi mengatakan tembakan gas air mata itu dilakukan sesuai prosedur. Alasan polisi menembakkan gas sir mata karena ada lemparan batu dari arah kerumunan kepada aparat yang bertugas.

“Gas air mata sebagai langkah pencegahan agar kericuhan tidak meluas,” kata Kabag Ops Polres Jayawijaya Ajun Komisaris Polisi Suparmanto. Menurutnya, lemparan batu itu datang dari kelompok yang mengenakan pakaian bebas. “Memang ada lemparan batu, sepertinya itu bukan dari pelajar,” kata dia.


Istana Berikan Respon Terhadap Demo
Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan sikap menolak program makan bergizi gratis merupakan hak setiap individu. Namun, Hasan meminta agar unjuk rasa tersebut tidak untuk membatalkan program, karena masih ada masyarakat yang ingin menikmati manfaat dari program ini.

"Kalau mau bilang 'kami engga usah dikasih'. Tidak apa-apa. Tapi kalau sampai berunjuk rasa untuk membatalkan dan menolak, itu menghalangi hak orang lain," kata dia di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 17 Februari 2025.

Selain itu, Hasan berharap penolakan itu tidak berujung pada kekerasan. Sekali lagi dia memberi ruang masyarakat menyampaikan pendapatnya. "Kalau masyarakat mau berunjuk rasa dan menyampaikan pendapat silakan. Tapi jangan sampai melakukan kekerasan," kata Hasan.


Badan Gizi Nasional Sebut Sudah Menyangkut Masalah Lain
Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana memilih untuk tidak memberikan komentar terkait penolakan terhadap program makan bergizi gratis tersebut. Menurutnya, penolakan itu berkaitan dengan isu lain yang ada di daerah tersebut.

"Ini masalahnya sudah lagi bukan masalah program makan bergizi, tapi sudah menyangkut masalah hal yang lainnya," kata Dadan ketika ditemui di Kementerian Desa PDT, Jakarta Pusat, pada Senin, 17 Februari 2025.

Mengenai penolakan makan bergizi gratis di Papua, Dadan meminta tak menanyakan itu ke dirinya. Menurut dia, hal tersebut lebih pantas dijawab oleh TNI atau Kepolisian. "Jadi yang berhak menjelaskan terkait itu, Tentara Nasional Indonesia, kepolisian atau badan intelijen negara," kata dia.
https://www.tempo.co/hukum/fakta-fak...ratis--1208931
fakta perkembangan demo di Papua. Selain itu warganet mendukung aksi demo ini