Suara.com - Tagar #IndonesiaGelap memuncaki trending topik di X regional Indonesia pada 17 dan 18 Februari 2025. Selain pembahasan Indonesia Gelap, sebuah utas mengenai Tritura 2025 juga viral di media sosial.

Sebagai informasi, tagar #IndonesiaGelap viral pertama kali dari postingan milik akun BEM Universitas Indonesia (UI) di X.

Para mahasiswa menuntut pencabutan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 hingga mendesak pemerintah agar berhenti membuat kebijakan publik tanpa basis riset ilmiah.

Sebagai referensi tambahan, gerakan aksi Indonesia akan berlangsung hingga 19 Februari mendatang. "Hari ini kami mahasiswa UI merasa resah dengan kondisi bangsa akhir-akhir ini. Begitu banyak kebijakan ugal-ugalan nirsubstansi yang menyebabkan penderitaan rakyat terus berlanjut," cuit akun @bemuiofficial.

Postingan viral lain berasal dari akun @Zay34562. Akun tersebut membahas mengenai Tiga Tuntutan Rakyat (Tritura) 2025. Isi dari Tritura 2025 itu mencakup tangkap dan adili Jokowi, lengserkan Gibran dan pecat semua menteri produk Jokowi, serta mendesak pemerintah menurunkan harga-harga kebutuhan pokok.

Postingan Tritura 2025 viral setelah memperoleh 2.100 retweet dan 4.400 tanda suka. Perlu diketahui, gerakan Tri Tuntutan Rakyat sebenarnya merupakan aksi gelombang tuntutan dari elemen mahasiswa pada periode 1963-1964.


Itu merupakan aksi protes rakyat yang kecewa terhadap kebijakan pemerintahan Orde Lama. Isi Tritura yaitu pembubaran PKI beserta ormasnya, perombakan Kabinet Dwikora, dan turunkan harga pangan.

Belum diketahui siapa penggerak postingan Tritura 2025. Namun postingan itu tak kalah viral dengan gerakan Indonesia Gelap.

Netizen semakin riuh menuntut pelengseran Gibran serta menaikkan tagar #AdiliJokowi. Meski viral, tak sedikit pengguna X yang menuduh bahwa gerakan itu hanya ulah buzzer politik saja.

Salah satu tokoh yang sebelumnya viral menggemakan pemakzulan Gibran adalah mantan Menpora RI Roy Suryo. Menurut Roy Suryo, Gibran bisa dimakzulkan karena terdapat kasus akun Fufufafa hingga dugaan ijazah palsu.



Selain itu, Roy Suryo menilai penetapan Gibran sebagai Wapres RI adalah pelanggaran konstitusi. Postingan Tritura 2025 menuai beragam komentar netizen.

"Masih kurang: Kembalikan 'kesadaran' presiden, rezim dan rakyat yang telah dibius Jokowi dan antek-anteknya, untuk Indonesia benar dan lurus," tulis @he**nb**nk.

"Setuju, Fufufafa harus lengser. Ultimatum sampai lebaran, kalau nggak terealisasi, rezim wajib ganti semua," cuit @br**a**to1.

"Ini pasti buzzer gerombolan 16 persen dan Anak Abah gagal move on," tuduh @ay**h*n.

"Indonesia Gelap #AdiliJokowi," balas @ke**l**nek.
https://www.suara.com/tekno/2025/02/...ibran-lengser.
       




Demonstrasi ‘Indonesia Gelap’ Siap Kembali Digelar Jumat 21 Februari 2025: Memanggil Seluruh Warga Sipil Sekalian!
Selasa 18 Feb 2025, 20:22 WIB


Demonstrasi Indonesia Gelap direncanakan akan kembali digelar pada Jumat, 21 Februari 2025. (Sumber: X/@barengwarga)
Demonstrasi Indonesia Gelap direncanakan akan kembali digelar pada Jumat, 21 Februari 2025. (Sumber: X/@barengwarga)

POSKOTA.CO.ID – Gelombang demonstrasi kembali menggema di berbagai kota besar di Indonesia.

Aksi bertajuk “Indonesia Gelap” direncanakan akan kembali berlangsung serentak, dengan pusat perhatian di depan Istana Negara.

Demonstrasi ini merupakan kelanjutan dari aksi yang telah dimulai sejak 17 Februari 2025, dipimpin oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI).

Ribuan mahasiswa turun ke jalan untuk menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan rakyat.

Sejak 17 Februari 2025, aksi demonstrasi telah mengguncang Jakarta hingga Surabaya. Ribuan mahasiswa turun ke jalan dengan membawa spanduk, meneriakkan tuntutan mereka.

Di Jakarta, situasi sempat memanas ketika mahasiswa berusaha menerobos barikade polisi di Simpang Empat Harmoni.

Bentrokan kecil tak terhindarkan, menyebabkan beberapa demonstran mengalami luka ringan.

Di Surabaya, aksi berlangsung lebih tertib, namun tetap menegaskan ketidakpuasan mahasiswa terhadap kebijakan pemerintah. Para peserta demonstrasi menyatakan akan terus turun ke jalan hingga tuntutan mereka mendapat respons yang nyata.

Menanggapi gelombang protes, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengimbau mahasiswa untuk lebih cermat dalam menilai kebijakan pemerintah.

Demonstrasi Indonesia Gelap direncanakan akan kembali digelar pada Jumat, 21 Februari 2025. (Sumber: X/@barengwarga)

"Kalau boleh mengimbau adik-adik mahasiswa, minta tolong juga untuk lebih jeli karena apa yang kemarin disampaikan terhadap masalah efisiensi. Bahwa tidak betul itu, tidak ada yang berdampak terhadap pendidikan terutama untuk adik-adik mahasiswa. Masalah KIP, kemudian IPI beasiswa itu tetap semua jalan, LPDP tetap semua jalan," kata Mensesneg Prasetyo Hadi di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa, 18 Februari 2025.

Namun, mahasiswa menilai pernyataan pemerintah tidak sesuai dengan kondisi nyata yang mereka alami.

Mereka menuding pemerintah kurang transparan dan tidak mendengarkan aspirasi rakyat.

Koordinator BEM SI menyatakan bahwa demonstrasi akan terus berlanjut hingga 20 Februari 2025, dengan puncaknya di depan Istana Negara.

Mereka berencana mengumpulkan lebih banyak massa untuk meningkatkan tekanan terhadap pemerintah.

"Memanggil seluruh warga sipil sekalian! JUMAT 21 FEBRUARI 2025," cuit akun @barengwarga, Selasa 18 Februari 2025.

Demonstrasi Indonesia Gelap mencerminkan ketidakpuasan mendalam di kalangan mahasiswa terhadap kebijakan pemerintah. Dengan tuntutan yang jelas dan aksi yang terorganisir, mahasiswa menunjukkan bahwa mereka masih memiliki peran penting dalam mengawal kebijakan publik.
https://poskota.co.id/2025/02/18/dem...lian?halaman=2



Sejumlah Tagar Viral Iringi Aksi Demonstrasi: Tagar Peringatan Darurat, Adili Jokowi, hingga Indonesia Gelap

Sebelum tagar Indonesia Gelap, aksi-aksi unjuk rasa besar yang digelar sebelumnya juga diiringi dengan viralnya tagar di berbagai lini masa.
18 Februari 2025 | 18.18 WIB



Bagikan

Aksi demo Tangkap dan Adili Jokowi di kawasan Sarinah, Jakarta, Jumat, 18 Oktober 2024. Dua hari menjelang lengser menggema aksi Tangkap dan Adili Jokowi. Dalam aksinya mahasiswa menilai setelah 2 periode memimpin, Jokowi akan segera tutup buku. TEMPO/Subekti
Perbesar
Aksi demo Tangkap dan Adili Jokowi di kawasan Sarinah, Jakarta, Jumat, 18 Oktober 2024. Dua hari menjelang lengser menggema aksi Tangkap dan Adili Jokowi. Dalam aksinya mahasiswa menilai setelah 2 periode memimpin, Jokowi akan segera tutup buku. TEMPO/Subekti
TEMPO.CO, Jakarta -Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar aksi bertajuk Indonesia Gelap yang dilaksanakan secara berantai pada Senin, 17 Februari 2025 hingga Rabu, 19 Februari 2025. Disertai tagar Indonesia Gelap yang viral di media sosial, aksi tersebut menuntut sejumlah permasalahan di Tanah Air yang terjadi hari-hari ini.

Sebelum tagar Indonesia Gelap, aksi-aksi besar yang digelar sebelum-sebelumnya juga digerakkan seiring viralnya tagar di lini masa. Beberapa hastag tersebut di antaranya Peringatan Darurat pada Agustus 2024, MahasiswaBergerak era Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi, Gejayan Memanggil, hingga belakangan #AdiliJokowi.

Tempo merangkum sederet tagar yang viral seiring terjadinya aksi, berikut ulasannya:

1. #IndonesiaGelap

Tagar Indonesia Gelap menjadi trending topic di media sosial X pada Senin kemarin. Berdasarkan pantauan Tempo, tagar yang viral tersebut merupakan slogan yang digunakan oleh warganet untuk menyoroti berbagai permasalahan dalam pemerintahan era Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Tagar Indonesia Gelap menggema seiring aksi para mahasiswa yang digelar pada Senin hingga Rabu. Koordinator BEM SI Satria Naufal mengatakan tajuk tersebut dimaknai sebagai ketakutan warga Indonesia terhadap nasib masa depan bangsa. Menurut dia, di bawah kepemimpinan Prabowo, masyarakat justru sering kali dibayangi oleh isu dan kebijakan yang tidak mendukung kepentingan rakyat.

“Bagi kami, Indonesia Gelap sudah cukup mewakilkan ketakutan, kekhawatiran, serta kesejahteraan warga,”  kata dia saat dihubungi, Senin, 17 Februari 2025. “Teguran bagi pemerintah untuk terus melihat pada seluruh aspek dalam menjalankan pemerintahan.”

Sejumlah tuntutan yang akan dibawa dalam aksi bertajuk ini ialah efisiensi Kabinet Merah Putih secara struktural dan teknis; mendesak Prabowo keluarkan Perpuu Perampasan Aset; tolak revisi UU TNI, Polri, Kejaksaan; evaluasi total pelaksanaan Makan Bergizi Gratis; pendidikan gratis; tolak revisi UU Minerba; hapus dwifungsi militer di sektor; reformasi Polri; tolak revisi peraturan tata tertib DPR; hingga realisasi anggaran tukin dosen.

2. #PeringatanDarurat

Pada Agustus 2024, media sosial sempat ramai dengan tagar Peringatan Darurat dan video garuda berlatar biru beserta tulisan Peringatan Darurat. Peringatan itu muncul sebagai bentuk protes terhadap keputusan DPR RI dan Pemerintah yang menolak mematuhi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Warganet ramai-ramai memasang gambar ini sebagai foto profil atau mengunggahnya di status media sosial mereka.

Adapun aksi ini dipelopori oleh akun-akun terkenal seperti @narasinewsroom, akun Najwa Shihab @najwashihab, @matanajwa, dan @narasi.tv di platform Instagram dan X. Dalam unggahan tersebut, hanya tertulis peringatan darurat di atas gambar Burung Garuda, tanpa keterangan tambahan. Sejumlah pesohor turut memasang gambar serupa, di antaranya Pandji Pragiwaksono.

“Rakyat Bersatu Tak Bisa Dikalahkan. Presidennnya Gemoy, Pemerintahnya Goyang,” tulis Pandji dalam keterangan fotonya, dikutip Tempo, Rabu, 21 Agustus 2024.

Peringatan darurat ini menyebar luas di media sosial menyusul pembahasan revisi UU Pilkada oleh DPR RI sebagai respons terhadap dua putusan MK, yakni Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Nomor 70/PUU-XXII/2024. Kedua putusan yang diterbitkan pada 20 Agustus 2024 itu menggagalkan skenario kotak kosong dalam Pilkada 2024 dan menutup peluang Kaesang Pangarep untuk dicalonkan dalam Pilgub.

Meskipun MK telah menetapkan syarat batas usia minimum calon kepala daerah dihitung sejak penetapan pasangan calon, DPR RI dalam pembahasan kilatnya memilih untuk mengikuti Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 23 P/HUM/2024. Putusan tersebut mengubah batas usia minimum 30 tahun untuk calon gubernur dan 25 tahun untuk calon bupati atau wali kota, sehingga berlaku saat pelantikan kepala daerah terpilih.

Keputusan ini menuai kontroversi karena dianggap membuka jalan bagi Kaesang yang saat itu berusia 29 tahun untuk maju di Pilkada, mengingat ia akan genap berusia 30 tahun pada Desember 2024, beberapa bulan setelah masa pendaftaran calon kepala daerah dibuka. Kendati MK membatalkan putusan MA, dalam rapat Panitia Kerja (Panja) RUU Pilkada DPR malah menyepakati bahwa batas usia calon kepala daerah tetap merujuk pada putusan MA.

Seiring viralnya tagar #PeringatanDarurat, ribuan massa menggelar aksi unjuk rasa kawal Putusan MK tersebut di depan kompleks Parlemen DPR RI, Jakarta, pada Kamis, 22 Agustus 2024. Agenda serupa juga digelar di berbagai kota besar di Indonesia seperti Surabaya, Surakarta, hingga Makassar. Saat itu DPR akan menggelar rapat paripurna untuk menggolkan aturan mengadopsi putusan MA.

Di Jakarta, ribuan massa dari beragam elemen menggeruduk Kompleks Gedung DPR, Senayan. Tampak beragam poster berisikan suara masyarakat menghiasi jalannya aksi tersebut. Di antara bertuliskan, “Indonesia Darurat Demokrasi, Matinya Demokrasi Indonesia”, “Lawan Komplotan Pembegal Konstitusi”, dan “Tolak Pilkada Akal-Akalan Penguasa: Kawal Putusan MK”.

Setelah didemo, rapat paripurna pengesahan RUU Pilkada yang rencananya digelar Kamis, ditunda. Alasannya, anggota DPR RI yang hadir tidak memenuhi kuorum. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengumumkan penundaan didampingi pimpinan DPR lain, Lodewijk Freidrich Paulus dan Rachmat Gobel.

“Sesuai dengan aturan yang ada bahwa rapat tidak bisa diteruskan. Sehingga acara har ini pelaksanaan pengesahan RUU Pilkada otomatis tidak bisa dilaksanakan,” kata Sufmi Dasco di Kompleks Parlemen DPR RI, Kamis, 22 Agustus 2024.

3. #MahasiswaBergerak

Pada 2019, tagar Mahasiswa Bergerak juga ramai muncul di media sosial seiring aksi protes ratusan mahasiswa di Gedung DPR di kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Dalam agenda yang dilangsungkan pada Kamis 20 September 2019 itu, mereka berkumpul untuk menyuarakan penolakan atas pengesahan revisi UU KPK dan rencana pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP.

Menurut pantauan Tempo, massa aksi demonstrasi berasal dari sejumlah perguruan tinggi, seperti Universitas Indonesia, Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi Bandung, Universitas Paramadina, Universitas Trisakti, Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Universitas Indraprasta PGRI (Unindra), serta berbagai perguruan tinggi lainnya.

Para mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi itu menyampaikan mosi tak percaya kepada DPR. Mosi ini disampaikan lantaran parlemen tak menggubris kritik masyarakat soal revisi UU KPK yang akhirnya disahkan DPR. Mereka merasa reformasi telah dikorupsi. Mahasiswa juga mengkritik DPR yang seolah tutup telinga terhadap tuntutan penundaan pengesahan RKUHP.

“KPK dikebiri, KPK dikerangkeng! KPK yang seharusnya bisa bekerja optimal malah dilemahkan,” teriak salah seorang mahasiswa dari atas mobil komando.

4. #GejayanMemanggil

Tagar Gejayan Memanggil juga.menjadi trending topik di X, dulu Twitter, pada Senin, 23 September 2019 menyusul tagar #MahasiswaBergerak beberapa hari sebelum. Viralnya tagar tersebut seiring dilakukannya seruan bagi mahasiswa dan masyarakat Yogyakarta dan sekitarnya untuk menggelar aksi damai di kawasan Gejayan, Yogyakarta.

Diketahui, Gerakan Gejayan Memanggil merentang sejak era Presiden Soeharto. Tradisi unjuk rasa di bilangan Gejayan, Yogyakarta ini bermula pada 8 Mei 1998. Kala itu, lokasi tersebut menjadi tempat demonstrasi mahasiswa menuntut segera dilakukan reformasi. Peristiwa ini jadi kenangan kelam lantaran berakhir bentrok dengan aparat. Ratusan orang luka dan Moses Gatutkaca meninggal dalam tragedi itu.

Adapun Aksi Gejayan Memanggil digelar pada 2019 untuk memperingati 20 tahun Peristiwa Gejayan dan Peristiwa Semanggi. Serangkaian aksi dari mahasiswa dan sejumlah elemen mewarnai September tahun itu. Mereka mendesak pemerintah membatalkan revisi UU KPK, menunda pengesahan RKUHP, segera mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, dan tuntutan lainnya.

Aksi Gejayan Memanggil kembali bergelora pada Kamis, 8 Oktober 2020. Kali ini, aksi yang digelar oleh kelompok yang menamakan diri Aliansi Rakyat Bergerak tersebut menyuarakan penolakan terhadap Undang-undang atau UU Cipta Kerja (Omnibus Law) yang disahkan pada Senin, 5 Oktober 2020.

Aksi Gejayan Memanggil juga digelar pada 2021. Namun kali ini aksi protes bukan dilakukan dengan turun ke jalan. Aksi ditaja dengan membuat mural kritikan kepada penguasa di tembok-tembok pinggir jalan. Kegiatan itu dilakukan sebagai bentuk protes lantaran kepolisian gemar menghapus mural bernada kritik terhadap pemerintah.

Teranyar, Aksi Gejayan Memanggil digelar sejumlah elemen masyarakat di pertigaan Gejayan, Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta pada Senin 12 Februari 2024. Massa aksi sebagian besar mahasiswa memakai jaket almamater. Mereka berangkat dari Bundaran UGM dengan long march ke pertigaan Gejayan yang jaraknya sekitar tiga kilometer.

Massa bergerak membawa sejumlah spanduk hingga poster berisi kritikan terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Dalam aksi itu, mereka menguliti dosa atau rekam jejak hitam rezim Jokowi dan tiga pasangan calon presiden-wakil presiden (capres-cawapres) yang bertarung pada Pemilu 2024.

“Hari ini para elite oligarki menggaungkan bahwa kita sedang berada dalam pesta demokrasi dan kontestasi pemilu, mereka mulai menebar berbagai janji untuk mengait hati dan mendapatkan suara rakyat,” kata Juru Bicara Jaringan Gugat Demokrasi (Jagad), Sana Ulaili, yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bergerak, Gejayan Memanggil, hingga Forum Cik Ditiro itu.

5. #AdiliJokowi

Tagar Adili Jokowi menggema di X beberapa waktu lalu, tepatnya Rabu, 12 Februari 2025. Tagar tersebut digunakan pengguna X untuk mengangkat isu mendesak aparat penegak hukum untuk mengadili Presiden ke-7 RI tersebut. Setidaknya lebih dari 10 ribu Tweet turut yang menyertakan unggahan dengan #AdiliJokowi.

Sebelum tagar #AdiliJokowi viral, sebelumnya telah dilakukan unjuk rasa mengadili Jokowi dan keluarga secara serentak pada Jumat, 7 Februari 2025. Salah satunya massa mengatasnamakan Aliansi Rakyat Menggugat (ARM) di Polda Metro Jaya. Melibatkan sekitar 500 orang, mereka menuntut Polda Metro mengusut sejumlah pelanggaran hukum yang terjadi di era pemerintahan Jokowi, termasuk kasus dugaan korupsi keluarganya.

Bukan hanya di Jakarta, demo juga dilakukan elemen masyarakat di markas polisi daerah lain. Di Jawa Barat, Polda Jabar didemo ratusan orang mengatasnamakan Masyarakat Tertindas Barat (Martin). Mereka juga membentangkan sejumlah spanduk, di antaranya bertuliskan, “Tangkap Jokowi” dan “adili Jokowi”.

Di Jawa Timur, tuntutan adili Jokowi juga digaungkan elemen mengatasnamakan Gerakan Arek Suroboyo di depan Polda Jatim, Jalan Ahmad Yani, Surabaya. Dalam aksi tersebut, mereka menuntut pengusutan tuntas dugaan kasus Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang diduga melibatkan Jokowi dan keluarganya.

“Teman-teman, saudara-saudara. Masyarakat ini kelaparan, tetapi mereka yang berkuasa malah merongrong dan merusak tatanan,” kata koordinator aksi, Yusak.
https://www.tempo.co/politik/sejumla...-gelap-1208845

Apakah akan jadi gerakan rakyat  mendekati 1998 atau 2016?