WARTAKOTALIVE.COM - Belakangan masalah gas elpiji subsidi 3 kg mengalami kelangkaan. Kelangkaan ini hingga membuat masyarakat berbondong-bondong mengantre gas elpiji.

Usut punya usut, di tahun 2025 ternyata pemerintah memangkas subsidi gas elpiji sehingga pasokan berkurang.

Sebenarnya pemerintah pun sudah jauh-jauh hari berwacana akan menghapus subsidi gas melon.

Hal itu lantaran subsidi gas elpiji 3 kg disebut kerap tidak tepat sasaran.

Apabila subsidi gas dihapus, maka masyarakat harus memakai gas elpiji non subsidi.

Sementara harga gas elpiji non subsidi sangatlah mahal bahkan untuk masyarakat kalangan menengah.

Harga gas elpiji di Indonesia pun sempat disorot oleh Pakar Kebijakan Publik Bambang Haryo Soekartono seperti dimuat Tribunnews.com Senin (7/8/2023).


Pasalnya harga gas elpiji di Indonesia dianggap tidak ngotak karena bisa dua kali lipat lebih mahal dibanding negara-negara lain seperti Malaysia.

Di mana harga gas isi ulang 5,5 kg dengan harga sekitar Rp 110.000 dan 12 kg seharga Rp 240.000.

Sementara dengan di Malaysia harga elpiji isi ulang 12 kg hanya seharga 25,8 ringgit atau setara dengan Rp 90.300.

Harga itu berlaku di Kota Kuala Lumpur, Perak, Pulau Pinang, Terengganu, Pahang, dan lain lain.

Sementara harga di Malaysia bagian Pulau Kalimantan di Kota Kinabalu dan Serawak sampai ke pelosok-pelosok harganya berbeda tidak lebih dari 1 ringgit.

“Sehingga hampir dikatakan harga adalah sama di seluruh wilayah Malaysia sampai ke pedalaman," kata BHS.

Di Indonesia harga gas elpiji bisa di luar akal sehat apabila semakin jauh dari wilayah Pulau Jawa.

Misalnya saja gas harga gas elpiji 3 kg subsidi di sebagian besar luar Jawa bisa mencapai di atas Rp 40.000 sampai Rp50.000 pertabungnya.

Padahal Indonesia sebagai penghasil gas terbesar di Asia. Ia menduga ada pihak tertentu yang menginginkan masyarakat tetap menggunakan gas elpiji yang harganya tidak realistis.

"Saat ini harga gas elpiji 3 kg tabung melon HET sudah mencapai Rp 25.000 di tahun 2023 padahal di tahun 2014 harga HET Elpiji 3 kg masih berada di Rp 13.500. Berarti terjadi kenaikan 85 persen selama kurun waktu tidak lebih dari 10 tahun. Ini tidak masuk akal," ujar Bambang Haryo, Senin (7/8/2023).

"Pertamina sebagai penyuplai gas elpiji dan bahan bakar secara monopoli mendapatkan subsidi pemerintah berupa PNM dari APBN sebesar Rp 82,3 triliun di tahun 2023. Seharusnya suplai elpiji ke seluruh Indonesia tidak boleh terkendala dari sisi biaya, apalagi saat ini juga ada tol laut yang bisa digunakan untuk pengiriman elpiji menjadi jauh lebih murah. Seharusnya tidak boleh ada disparitas harga di Jawa dan luar Jawa," ujar pemilik sapaan akrab BHS.

Lebih lanjut, alumni ITS Surabaya ini mengungkapkan ellpiji 3 kg ini banyak digunakan oleh usaha mikro kecil yang di Indonesia berjumlah sekitar 25 juta usaha mikro dan dikonsumsi masyarakat menengah ke bawah yang berjumlah sekitar 110 juta di Indonesia (data BPS).

Mantan ketua bidang Infrastruktur Kadin Pusat ini mengatakan Petronas sebagai perusahaan milik negara di Malaysia tidak diberikan satu monopoli sehingga semua penyuplai BBM yang ada di negara tersebut bisa ikut menjual gas.

Baik Shell, Petron, dan lain-lain mereka juga menjual gas kepada masyarakat publik dengan harga yang sama seperti yang berlaku di perusahaan negara Petronas.

Bahkan Petronas dan semua perusahaan penyuplai gas tersebut tidak mendapatkan subsidi dari negara.

"Padahal Malaysia itu sendiri mengimpor gas elpiji dari negara yang sama dengan Indonesia yaitu dari USA, Arab, Qatar, Anggola, Kuwait dan Singapura. Di Malaysia tabung elpiji 16kg hanya digunakan oleh UMKM /usaha mikro makanan di kedai-kedai kecil di pasar tradisional termasuk pedagang kaki lima yang ada di Malaysia. Sedangkan untuk semua pemukiman rakyat di Malaysia sampai ke pelosok sudah teraliri dengan jaringan gas 100 persen dengan harga yang jauh lebih murah dari penggunaan elpiji dan bahkan mendekati gratis hanya membayar service charge saja dengan penggunaan gas yang tidak dibatasi," ujarnya.

Sedangkan di Indonesia, menurut Bambang Haryo, hampir 100 persen pemukiman masih belum difasilitasi jaringan gas sehingga mereka harus menggunakan tabung elpiji untuk kebutuhan rumah tangganya.

BHS mengungkapkan, Jaringan gas yang sudah dibangun oleh pemerintahan Hindia Belanda masuk ke sebagian besar perumahan perumahan di kota kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Semarang, Medan dan lain lain sudah tidak difungsikan dan bahkan jaringan gas saat ini di Indonesia baru menjangkau tidak lebih dari 1 persen jumlah rumah penduduk di Indonesia.

Padahal Indonesia bisa dikatakan penghasil gas terbesar di Asia dan bahkan China, Jepang, Korea, Singapura pun memasok gas dari Indonesia.

"Ini yang sangat Ironis manajemen pertamina dan PGN di bawah kementerian BUMN dan ESDM termasuk bisa dikatakan gagal dalam menyediakan jaringan gas ke perumahan-perumahan dan industri di Indonesia yang tentu berdampak sangat besar terhadap ekonomi di Indonesia. Dan lebih menyedihkan lagi keberadaan tabung elpiji 3kg yang harganya sudah seperti tidak subsidi lagi itupun sulit didapat di daerah daerah sehingga tentu akan berdampak terhadap ekonomi yang sangat besar dan sangat merugikan masyarakat," ujarnya.

(Wartakotalive.com/DES/Tribunnews.com)

Sumber: https://wartakota.tribunnews.com/amp...aysia?page=all