PUNGLI DI SEKOLAH - Gubernur Jawa Barat Terpilih Dedi Mulyadi menemui siswa siswi dan guru SMAN 7 Kota Cirebon pada Jumat (7/2/2025) siang. Di momen itu ada siswa yang curhat soal pungli terkait Program Indonesia Pintar atau PIP. 

Curhatan siswa itu disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi  Mulyadi.

Kala itu, Dedi Mulyadi berkunjung ke SMAN di Kota Cirebon.

Mulanya, Dedi datang terkait dengan kegagalan input di Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) yang membuat siswa tak bisa daftar Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP).

Usai mendengarkan beberapa persoalan terkait PPDS, Dedi Mulyadi bertemu dengan orang siswi SMA yang ingin melaporkan berbagai pungutan sekolah yang dialami para siswa.

"Kita tuh masih banyak yang pengen dilaporin, Pak, selain kasus PDSS. Sumbangan PIP Rp 1,8 juta dipotong Rp 250.000," ujar siswa tersebut dalam Instagram @dedimulyadi71 yang diposting Sabtu (8/2/2025).

PIP adalah singkatan dari Program Indonesia Pintar.

Program ini merupakan bantuan dari pemerintah berupa uang tunai yang diberikan kepada peserta didik dari keluarga miskin atau rentan miskin agar mereka bisa melanjutkan pendidikan.

Menurut siswa tersebut dari awal pihak sekolah sudah mensosialisasikan dana PIP akan dipotong sekolah untuk dikembalikan ke partai.

Dedi Mulyadi lalu menjelaskan, sumbangan tersebut bukan dari partai tapi bantuan pemerintah yang disalurkan melalui anggota DPR RI untuk daerah pemilihannya (dapil).

Dedi lalu bertanya, bagaimana cara sekolah mengambilnya karena bantuan tersebut masuk ke rekening masing-masing siswa.

Siswa itu mengatakan saat dirinya ke bank, di sana sudah ada dua petugas TU sekolah.

Petugas tersebut akan meminta buku tabungan, kartu ATM, dan pin.

"Buku tabungan, kartu, dan pin dikasih ke sekolah. Semua seangkatan disamain pin-nya. Kalau ada yang berbeda, dijapri pihak sekolah," tutur siswa tersebut.

Di momen itu ada siswa yang curhat soal pungli terkait Program Indonesia Pintar atau PIP. 

Selain itu, siswa dimintai uang gedung sebesar Rp 6,4 juta.

Itu pun hasil nego orangtua siswa dalam rapat dari nilai awal yang diminta Rp 8,4 juta.

Selanjutnya, para siswa masih bayar SPP Rp 200.000 dari yang seharusnya gratis.

Ditambah uang LKS di atas Rp 300.000, dan ada sumbangan masjid yang besarannya dipatok sekolah.

"Kelas 10 ada sumbangan masjid. Harusnya kan sumbangan itu seikhlasnya, kami ini dipatok Rp 150.000," tutur siswa tersebut.

Dalam postingan tersebut, Dedi Mulyadi  memberikan caption: sengkarutnya sangat masya Allah sekali.

Meski demikian hingga kini belum ada tanggapan dari pihak sekolah soal curhatan siswa tersebut.

Di kesempatan lain, Dedi Mulyadi  memberi sejumlah aturan di sekolah.

Baru-baru ini, pria yang akrab disapa Kang Dedi ini mengimbau sekolah jangan menjadi ladang untuk berdagang.

Pihak sekolah tidak boleh menjual buku dan lembar kerja siswa (LKS).

"Sekolah tak boleh menjual buku LKS, seragam," tegas Dedi pada unggahan di akun TikTok Kang Dedi Mulyadi dan dikonfirmasi ulang Kompas.com, Jumat (7/2/2025).

Hal lain yang dilarang Dedi, yakni pihak sekolah tidak boleh membuat kegiatan-kegiatan yang di dalamnya ada pungutan.

Salah satu kegiatan itu yakni studi tour yang di dalamnya ada pungutan.

"Termasuk kegiatan seperti renang dan sejenisnya yang di dalamnya ada pungutan-pungutan pada siswa," tambah Dedi.

tribunnews.com