Arab Saudi akan menjadi tuan rumah pertemuan puncak para pemimpin negara Arab pada Kamis, 20 Februari 2025.
Pertemuan ini akan membahas usulan kontroversial Presiden AS Donald Trump yang ingin mengambil alih Jalur Gaza.
Menurut laporan kantor berita AFP pada Jumat (14/2/2025), para pemimpin dari Mesir, Yordania, Qatar, dan Uni Emirat Arab dijadwalkan hadir dalam pertemuan tersebut.
Selanjutnya, mereka akan melanjutkan diskusi dalam pertemuan Liga Arab yang akan berlangsung di Kairo pada 27 Februari 2025, untuk membahas isu yang sama.


Pada 20 Februari, Arab Saudi akan menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) pemimpin Arab yang bertujuan untuk membahas usulan yang telah mengundang banyak kontroversi dari mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Rencana yang diusulkan ini melibatkan pengambilalihan wilayah Gaza dan kemungkinan relokasi lebih dari 2 juta warga Palestina ke negara-negara lain, termasuk Mesir atau Yordania.

Dalam KTT ini, sejumlah pemimpin kunci dari kawasan Timur Tengah diharapkan hadir. Di antara mereka adalah pemimpin Mesir, Yordania, Qatar, dan Uni Emirat Arab. Pertemuan ini juga akan menjadi panggung bagi Presiden Otoritas Palestina, Mahmoud Abbas, yang diharapkan memberikan pandangannya terkait usulan yang dipresentasikan. Diskusi dalam KTT ini akan mengambil langkah lebih lanjut dalam pertemuan Liga Arab yang akan berlangsung di Kairo pada 27 Februari yang akan datang. Pertemuan di Kairo ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih dalam tentang dampak dan implikasi dari rencana ini terhadap stabilitas kawasan.

Usulan relokasi paksa warga Palestina ini mendapat penolakan yang sangat keras dari berbagai negara Arab. Banyak negara di kawasan tersebut berpendapat bahwa langkah ini adalah suatu bentuk pemindahan paksa yang tidak dapat diterima, mengingat sensitivitas sejarah dan kemanusiaan yang menyangkut hak-hak rakyat Palestina. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengusulkan Arab Saudi sebagai lokasi potensial bagi penampungan pengungsi Palestina, usulan ini juga mendapat kecaman, bahkan dari sekutu regionalnya.

Banyak negara Arab memandang rencana yang diusulkan Trump sebagai sebuah pengulangan dari peristiwa Nakba, yang merujuk pada pengusiran massal warga Palestina yang terjadi pada tahun 1948 selama pembentukan negara Israel. Memori dan sejarah Nakba memiliki dampak mendalam bagi identitas nasional Palestina dan pengeksploitasian memori kolektif ini menjadi salah satu faktor penentu dalam reaksi terhadap rencana tersebut.

Lebih lanjut, situasi ini juga membawa Yordania dan Mesir ke dalam posisi sulit, di mana mereka terkena tekanan dari pihak Amerika Serikat. Dalam konteks ini, Trump mengeluarkan ancaman bahwa AS akan memutuskan bantuan finansial kepada Yordania dan Mesir jika mereka menolak untuk mendukung rencana yang diusulkan. Ini menunjukkan betapa kompleksnya hubungan internasional dalam konteks kebijakan luar negeri, terutama ketika menyangkut isu-isu yang sangat sensitif seperti status Palestina dan hubungan Israel dengan negara-negara Arab.

Saat ini, Yordania sendiri sudah menampung lebih dari 2 juta pengungsi Palestina, yang terdiri dari lebih dari setengah populasi negara tersebut. Situasi ini semakin memperumit dinamika sosial dan politik di Yordania, di mana banyak penduduk lokal merasakan dampak langsung dari kehadiran pengungsi. Dengan populasi pengungsi yang besar, Yordania harus menghadapi tantangan dalam hal penyediaan layanan dasar, tempat tinggal, dan kesempatan kerja bagi penduduknya.

Di sisi lain, Mesir juga menawarkan alternatif yang lebih konstruktif sebagai respons terhadap rencana Trump. Mereka telah mengusulkan ide untuk membangun kembali Gaza, sehingga warga Palestina bisa tetap tinggal di tanah mereka sendiri. Usulan Mesir ini menekankan pentingnya solusi di tempat yang menghormati hak-hak rakyat Palestina untuk tinggal di rumah mereka sambil mencari cara untuk memperbaiki kondisi kehidupan di Gaza.

sumber gambar dan berita Tribun Jogja Official