Sumenep – Isu dugaan pemotongan dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Sumenep seperti tidak terkendali.

Konon, program yang seharusnya membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk memperbaiki atau membangun rumah ini justru dikabarkan mengalami pemotongan dana, dan ini tentu saja menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. 

Seperti telah ditulis Suara Madura (14/02/2025), salah seorang anggota DPRD Sumenep, Hosnan Abrori, turut terseret dalam dugaan kasus ini. Nama Hosnan disebut-sebut dalam alur pengusulan penerima bantuan yang dikoordinasikan oleh dua orang berinisial AK dan AN. 

Media itu dengan terang-terangan menulis kronolgi dengan begitu detailnya. Dimulai dari seorang pendamping program berinisial PM yang menyebut bahwa penerima BSPS di Kepulauan Sumenep merupakan aspirasi dari Said Abdullah. Dalam praktiknya, PM menuturkan bahwa AK dan AN bertugas mengusulkan calon penerima dan juga berperan dalam dugaan pemotongan dana. 

Dalam keterangan kepada media Suara Madura, PM mengungkan:

AK dan AN yang terlibat langsung dalam pengusulan calon penerima BSPS Sumenep. Mereka juga yang mengeksekusi pemotongan dana dan kerap menyebut nama Hosnan yang kini menjadi anggota DPRD.

Selain itu, PM juga menyebut bahwa Rizky Pratama, selaku Koordinator Kabupaten (Korkab) BSPS Sumenep, diduga memainkan peran utama dalam skema tersebut. Skema ini disebut berjalan dengan rapi dan terstruktur, di mana tidak ada pengusul atau penerima bantuan yang langsung berkomunikasi dengan Hosnan atau Rizky Pratama. 

"Dari aspirator ke bawah, ada Hosnan dan Korkab BSPS, lalu ke AK, AN, dan RY. Tiga nama terakhir ini yang mengumpulkan dana hasil pemotongan per penerima bantuan," beber PM kepada media itu lebih lanjut. 

Sementara itu, Hosnan Abrori membantah keterlibatan dirinya dalam dugaan pemotongan dana tersebut. Kepada Suara Madura, ia menegaskan tidak mengenal AK dan AN serta tidak mengetahui jumlah penerima bantuan BSPS dari aspirasi Said Abdullah. 

"Saya tidak kenal AK dan AN. Saya juga tidak tahu berapa jumlah penerima yang berasal dari aspirasi Pak Said," ujar Hosnan. 

Ia juga menegaskan bahwa program BSPS di Sumenep dari aspirasi Said Abdullah tidak mengalami pemotongan dana sama sekali. 

"Yang saya pastikan, program BSPS Sumenep dari Pak Said tidak ada potongan, nol rupiah. Saya juga berharap pihak di bawah tidak bermain-main," katanya. 

Ketika media itu menanyakan hubungannya dengan Rizky Pratama, Hosnan mengakui bahwa ia mengenalnya, namun hanya sebatas pertemanan. 

Kasus ini semakin menimbulkan polemik, dan banyak pihak meminta Badan Kehormatan (BK) DPRD Sumenep untuk turun tangan. 

Masyarakat Sumenep pun berharap agar Badan Kehormatan DPRD segera memanggil semua pihak yang disebut dalam laporan media untuk mengungkap kebenaran kasus ini demi mengembalikan citra nama anggota DPRD Sumenep yang ikut terseret. (*)