KAKI Tolak Usulan Jembatan Suramadu Berbayar: Penyambung Silaturahmi, Bukan Tempat Bayar Upeti


16 Februari 2025 | 15.45 WIB


SURABAYA | JATIMSATUNEWS.COM – Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Jawa Timur menolak usulan anggota DPRD Jatim, Nurul Huda dari Fraksi PPP, yang menginginkan Jembatan Nasional Suramadu kembali berbayar. Ketua KAKI Jatim, Moh Hosen, menegaskan bahwa Suramadu adalah jembatan nasional yang menjadi penyambung silaturahmi dan penggerak ekonomi, bukan sarana untuk menarik pungutan dari masyarakat.

"Kami menolak keras wacana Jembatan Suramadu kembali berbayar. Jembatan ini adalah akses vital bagi masyarakat, yang dampaknya sangat besar dalam meningkatkan infrastruktur, SDM, dan kesejahteraan Madura,[/]" kata Hosen, Sabtu (15/2/2025).

Jembatan Suramadu, yang dibangun sejak 2003 dan diresmikan pada 2009 dengan biaya Rp4,5 triliun, telah memberikan manfaat besar bagi perekonomian Madura sejak digratiskan oleh Presiden Joko Widodo pada 2018. Menurut Hosen, kebijakan tersebut telah mendorong distribusi barang dan jasa dengan biaya lebih murah.

"Jika berbayar lagi, harga barang bisa meningkat, biaya transportasi bertambah, dan mobilitas masyarakat terganggu. Ini jelas merugikan warga Madura yang menggantungkan aktivitas ekonominya melalui jembatan ini," tandasnya.

Hosen juga mengkritik alasan yang disampaikan Ra Huda terkait tingginya angka kriminalitas di kawasan Suramadu sebagai dalih memberlakukan tarif masuk. Ia menilai solusi yang diperlukan adalah peningkatan keamanan, bukan dengan membebani masyarakat.

"Kalau masalahnya kriminalitas, itu tugas kepolisian dan aparat untuk meningkatkan pengamanan, bukan malah menjadikan masyarakat sebagai korban dengan harus membayar biaya masuk," tegasnya.

Lebih lanjut, Hosen mengungkapkan bahwa anggaran pemeliharaan Jembatan Suramadu pada 2024 sudah mencapai Rp40 miliar, terdiri dari Rp15 miliar untuk pemeliharaan jembatan, Rp15 miliar untuk jalan, dan Rp10 miliar untuk pengawasan serta rest area.

"Seharusnya DPRD Jatim lebih fokus pada pengawasan anggaran ini agar benar-benar digunakan secara optimal, bukan malah mencari celah untuk membebani rakyat dengan tarif baru," ujar Hosen.

Sebelumnya, Ra Huda mengusulkan agar Jembatan Suramadu kembali berbayar dengan dalih perbaikan infrastruktur dan pengurangan angka kriminalitas. Ia bahkan mengusulkan tarif Rp10.000 untuk mobil, Rp15.000 untuk truk, dan Rp3.000 untuk motor. Namun, usulan tersebut menuai pro dan kontra di tengah masyarakat.

Bagi KAKI Jatim, keberadaan Jembatan Suramadu yang gratis adalah bukti keberpihakan pemerintah terhadap kesejahteraan rakyat, terutama masyarakat Madura. Oleh karena itu, mereka berkomitmen mengawal agar kebijakan ini tetap dipertahankan.

https://www.jatimsatunews.com/2025/0...oogle_vignette
Rakyat menolak jembatan berbayar!!


Jembatan Suramadu Berbayar Lagi? Ini Usulan DPRD Jatim

14 Februari 2025olehkilasjatim
oleh kilasjatim

KILASJATIM.COM, Surabaya – Anggota DPRD Jawa Timur, Nurul Huda atau yang akrab disapa Ra Huda, mengusulkan agar Jembatan Suramadu kembali diberlakukan tarif masuk. Usulan ini muncul sebagai respons terhadap keresahan masyarakat akibat meningkatnya aksi kriminalitas di kawasan jembatan yang menghubungkan Surabaya dan Madura tersebut.

Kasus pencurian kendaraan bermotor hingga dugaan pembegalan dengan modus senar pancing semakin membuat masyarakat khawatir saat melintasi jembatan tersebut. Menurut Ra Huda, kebijakan tarif masuk dapat menjadi salah satu solusi untuk menekan angka kriminalitas sekaligus mendanai perbaikan infrastruktur yang rusak.

“Belakangan ini banyak warga yang datang kepada saya dan pb]meminta agar Jembatan Suramadu kembali berbayar, karena banyak jalan yang rusak. Jika ada biaya masuk, dana tersebut bisa digunakan untuk perbaikan,” ujar Ra Huda pada Kamis, 13 Februari.

Politisi PPP yang juga merupakan anggota Komisi D DPRD Jawa Timur ini menilai bahwa penerapan tarif masuk akan mengurangi beban pemerintah dalam hal perawatan jembatan. “Kalau berbayar, biaya perbaikan bisa diambil dari hasil penjualan tiket atau karcis, sehingga pemerintah tidak perlu mengeluarkan anggaran negara,” jelasnya.

Ra Huda mengusulkan tarif yang tetap terjangkau, yakni Rp10.000 untuk mobil, Rp15.000 untuk truk tronton, dan Rp3.000 untuk sepeda motor. Ia berencana untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur guna membahas mekanisme penerapan kembali tarif masuk di Jembatan Suramadu.

Wacana ini menuai beragam respons dari masyarakat. Sebagian mendukung langkah tersebut jika memang dapat meningkatkan keamanan dan perawatan jembatan. Namun, tidak sedikit pula yang menilai bahwa kebijakan ini akan memberatkan warga Madura yang setiap hari harus melintasi jembatan untuk bekerja atau berbisnis di Surabaya.

Di media sosial, beberapa warganet bahkan berkelakar agar Jembatan Suramadu dibongkar jika hanya membawa masalah kriminal. Sementara itu, sejumlah pihak menilai bahwa solusi terbaik adalah dengan meningkatkan sistem pengamanan, seperti pemasangan CCTV, penerangan lebih baik, serta patroli rutin dari pihak kepolisian. (den

https://kilasjatim.com/jembatan-sura...an-dprd-jatim/
Setuju berbayar karena butuh perawatan dan menyaring orang lewat gerbang tol