Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa efisiensi anggaran negara yang sedang dilakukan oleh pemerintahannya tidak mengganggu operasional sehari-hari. Anggaran yang dihemat itu akan dialihkan ke program yang lebih bermanfaat untuk masyarakat luas, seperti penyediaan pupuk hingga perbaikan sekolah.

Hal ini disampaikan Prabowo saat berbicara pada acara silaturahmi Koalisi Indonesia Maju (KIM) di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Jumat (14/2). Ia pun mengajak parpol di koalisinya itu untuk mendukung langkah penghematan ini.

“Memang saya ingin laksanakan efisiensi tapi jelas efisiensi ini tidak mengganggu pekerjaan operasi sehari-hari,” ujar Prabowo.

Prabowo pun menegaskan bahwa isu simpang siur terkait pemotongan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) akibat penghematan adalah berita yang tidak benar.

“Narasi isu gaji dipotong itu tidak benar,” tandasnya.

Prabowo mengatakan bahwa langkah penghematan ini menyangkut pengurangan kegiatan yang tidak penting, seperti perjalanan dinas ke luar negeri.

“Jadi habis itu kunker, seminar, FGD, forum group disscusion, apa yang didiskusikan? Rakyat perlu mitigasi rakyat perlu pupuk, rakyat perlu bibit, sekolah diperbaiki. Gak usah seminar lagi,” tegasnya.

Prabowo menyebut penghematan yang berhasil dilakukan sejauh ini mencapai sekitar Rp 300 triliun tanpa menyentuh program-program berjalan yang penting, termasuk di bidang pendidikan.

“Kita sudah menghemat sekitar Rp 300 triliun. Program-program berjalan tidak ada yang disentuh apalagi pendidikan,” jelasnya.

Salah satu kebutuhan yang mau dipenuhi dari anggaran dinas ke luar negeri yang dipangkas adalah untuk memperbaiki sekolah. Prabowo mengatakan sejauh ini ada 330.000 sekolah di Indonesia dan banyak yang rusak.

"Anggaran untuk perbaikan sekolah hanya cukup untuk memperbaiki mungkin 20.000 sekolah. Berapa tahun kita mau selesaikan 330.000 sekolah? Karena itu perjalanan dinas perjalanan ke luar negeri dikurangi," pungkas Prabowo.

Menurut Instruksi Presiden tersebut, terdapat 16 pos yang dipangkas demi memenuhi pagu penghematan anggaran tersebut, yaitu:

Alat Tulis Kantor dipotong 90 persen 
Acara seremonial, 56,9 persen 
Rapat, seminar dan sejenisnya, 45 persen
Kajian dan analisis, 51,5 persen
Diklat dan Bimtek, 29 persen
Honor, 40 persen
Percetakan dan Souvenir, 75,9 persen
Sewa gedung, kendaraan, dan peralatan, 73,3 persen
Lisensi aplikasi, 21,6 persen
Jasa konsultan, 45,7 persen
Bantuan Pemerintah, 16,7 persen
Pemeliharaan dan perawatan, 10,2 persen
Perjalanan dinas, 53,9 persen
Peralatan dan mesin, 28 persen
Infrastruktur, 34,3 persen
Belanja lain-lain, 59,1 persen.

Pemangkasan itu, kata Prabowo, dilakukan untuk program yang tidak jelas manfaatnya. Keuangan negara yang dipangkas itu kemudian dialihkan untuk membiayai lebih dari 20 program strategis nasional.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam forum internasional World Governments Summit 2025 yang dilakukan melalui konferensi video pada Kamis, 13 Februari 2025.

“Penghematan yang dialokasikan plus peluncuran Danantara pada 24 Februari akan digunakan untuk membiayai lebih dari 20 program strategis bernilai miliaran dolar yang akan mengubah negara ini,” kata Prabowo dipantaui melalui Youtube Sekretariat Presiden pada Jumat, 14 Februari 2025.

Program yang dimaksud Prabowo tersebut itu yakni investasi dalam pembangunan pabrik dan industri setelah berhasilnya hilirisasi dengan terbangunnya banyak smelter untuk nikel, bauksit, tembaga, dan mineral penting lainnya. Program lain yaitu menggencarkan pengembangan industri petrokimia yang substansial, serta pusat data AI yang besar.

Pemerintah, kata Prabowo, juga menyalurkan dana ke dalam program-program yang memajukan ketahanan pangan. Tujuannya menjadikan Indonesia sebagai pengekspor pangan dalam beberapa tahun ke depan.

“Bersama dengan inisiatif untuk meningkatkan produksi protein, mendukung akuakultur, dan mengembangkan proyek energi bersih dan terbarukan, dengan memanfaatkan sumber daya mineral dan terbarukan kami yang kaya,” kata Ketua Umum Partai Gerindra ini.

Baca: Golkar, PAN, PSI Hingga Jokowi Tegaskan Mendukung Penuh Prabowo Maju di Pilpres 2029

Sebelumnya, pada hari yang sama, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menegaskan kriteria kegiatan pemerintahan yang terpengaruh oleh efisiensi anggaran yang digencarkan pemerintah.

"Kriteria efisiensi kementerian lembaga yang kita lakukan menyangkut kriteria-kriteria aktivitas yaitu perjalanan dinas, seminar, ATK, peringatan, dan perayaan serta kegiatan seremonial lainnya,” kata Sri Mulyani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

Dengan demikian, kebijakan efisiensi ini, tidak akan terdampak pada PHK pegawai honorer, biaya UKT Perguruan Tinggi Negeri (PTN), hingga beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP).

“Langkah ini tidak boleh, saya ulangi, tidak boleh mempengaruhi keputusan perguruan tinggi mengenai UKT," kata Sri Mulyani.

Efisiensi ini bertujuan agar alokasi anggaran negara dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Pos belanja yang tidak berdampak langsung pada masyarakat akan dipangkas, sementara program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, salah satunya termasuk MBG, akan diprioritaskan.

"Tujuan dari program ini adalah untuk menjamin anak-anak Indonesia mendapatkan asupan gizi yang cukup, sehingga mereka dapat melaksanakan kegiatan belajar dengan baik," kata Sri Mulyani.

Menurutnya, Program MBG merupakan investasi jangka panjang yang membutuhkan anggaran besar, namun memiliki dampak yang luar biasa terhadap kualitas pendidikan dan kesejahteraan anak-anak Indonesia.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hanya mengalokasikan anggaran program makan bergizi sebesar Rp71 triliun pada 2025. Dengan anggaran tersebut, penerima manfaat program MBG ditargetkan sebanyak 17,9 juta siswa, ibu hamil, dan balita pada akhir 2025.

Anggaran ini akan meningkatkan total dana untuk program tersebut dari semula Rp71 triliun menjadi Rp171 triliun.

Dengan tambahan anggaran tersebut, penerima manfaatnya ditargetkan menjadi 40 juta jika disusun secara moderat hingga 82,9 juta untuk target optimis. Penerima terdiri dari siswa, ibu hamil, dan balita pada akhir 2025.

Bendahara negara itu memproyeksikan pertambahan anggaran MBG tersebut akan memberi kontribusi sebesar 0,7% terhadap pembentukan produk domestik bruto (PDB).

Sementara itu, tenaga kerja yang terlibat diproyeksikan berkisar 185 ribu orang. Lalu, kemiskinan diperkirakan berkurang hingga 0,19 persentase poin.

Penambahan dana ini juga diyakini dapat menimbulkan efek berganda yang positif bagi usaha kecil dan menengah di Indonesia, yang akan terlibat dalam penyediaan makanan bergizi.

Penambahan anggaran ini merupakan respons terhadap keinginan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pencapaian target penerima manfaat. Sebelumnya, target tersebut diperkirakan akan tercapai pada akhir 2025, namun Presiden Prabowo meminta agar target tersebut dapat dipenuhi pada September 2025.

Sri Mulyani menambahkan bahwa pemerintah juga telah memberi arahan kepada Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), untuk mendukung program ini.

Lembaga keuangan diharapkan dapat memberikan akses kredit kepada perusahaan yang terlibat dalam pelaksanaan MBG, guna memastikan mereka dapat memenuhi kebutuhan modal kerja dan produksi dengan lancar.

***


https://jateng.kilat.com/nasional/10...h-seminar-lagi