BANDUNG, KOMPAS.com - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Barat turut menyoroti aksi premanisme yang dilakukan oleh oknum organisasi masyarakat (ormas) hingga menyebabkan batalnya investasi ratusan triliun.

Selain membuat investor tidak nyaman berinvestasi di Indonesia, ulah oknum ormas ini juga sampai menyebabkan gangguan keamanan dan menghambat operasional industri.

Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan DPD Apindo Jabar, Komaruddin Khalid, mengaku kerap mendapatkan laporan dan keluhan dari para pelaku usaha atas ulah oknum ormas yang meresahkan di dunia industri.

Bahkan, atas perilaku meresahkan mereka, banyak investor yang akhirnya tidak jadi menanamkan modalnya di Jabar akibat rongrongan oknum ormas.

"Memang di tingkat tertentu sudah meresahkan. Ada di satu daerah yang mau bangun (pabrik) sebetulnya diundang oleh pemda, akhirnya bergeser ke wilayah lain yang dianggap lebih kondusif," ujar Komaruddin saat dihubungi, Rabu (12/2/2025).

Dia menerangkan, gangguan yang dilakukan oknum ormas ini sudah berlangsung selama bertahun-tahun sehingga seolah menjadi budaya setempat.

Hal ini terjadi karena tidak adanya tindakan tegas dari pemangku kebijakan, sehingga membuat oknum ormas ini bisa seenaknya meminta proyek kepada para pelaku usaha.

Komaruddin juga mengungkapkan, oknum ormas ini sering ikut campur dalam urusan pembebasan lahan untuk industri.

Kemudian, mereka kerap meminta dilibatkan dalam proses pengurukan hingga pembangunan pabrik.

Tidak sampai di situ, dengan mengatasnamakan masyarakat atau putra daerah setempat, oknum ormas ini sering mendesak investor untuk memperkerjakan orang pilihan mereka, meskipun orang-orang tersebut tidak sesuai kriteria dan kemampuan serta jauh di bawah kualifikasi yang dibutuhkan.

"Gangguan dari hulu ke hilir, misalnya ada pembebasan lahan, suka ikut jadi makelar, buat kesulitan antara pemilik dan investor karena mark-up terlalu tinggi," kata dia.

"Minta proyek sampai nanti pengadaan karyawan, itu yang mereka lakukan rekrutmen mengatasnamakan perusahaan, jadi semua harus melewati mereka," tambah Komaruddin.

Selain kepada para pelaku usaha, oknum ormas ini pun terkadang meresahkan masyarakat dengan berkedok mampu memasukkan kerja ke suatu perusahaan.

Mereka memberlakukan tarif hingga jutaan rupiah kepada para pencari kerja.

Padahal, pada kenyataannya, banyak warga yang menjadi korban penipuan atas perilaku oknum ormas tersebut.

"Meresahkan juga kepada masyarakat setempat, karena kalau mau kerja harus melalui mereka dan ada tarifnya kalau mau masuk kerja. Ini sudah menjadi tradisi bahkan budaya," tuturnya.

Komaruddin meminta pemerintah daerah untuk menertibkan oknum ormas ini, mengingat Jabar merupakan daerah dengan investasi tertinggi di Indonesia.

Apabila perilaku premanisme tersebut dibiarkan, dikhawatirkan akan berdampak pada iklim investasi dan menghambat pertumbuhan ekonomi.

"Ditertibkan ormas itu, kemudian ya tentu pemerintah TNI-Polri yang ada di garis depan soal ketertiban harus lebih tegas lagi bila ada ormas yang meresahkan," pungkasnya.

kompas.com