Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat dengar pendapat dengan BSN, RRI, TVRI dan Antara di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (12/2). Adapun agenda rapat ialah membahas program kerja dan efisiensi anggaran tahun 2025.



Ketua Komisi VII DPR Saleh Partaonan Daulay menyebut Dirut TVRI dan RRI menghubungi dirinya usai viral PHK massal di lembaga penyiaran tersebut. Saleh meminta kepada untuk memberikan klarifikasi di media.

Saleh juga meminta untuk mengembalikan pekerja yang terkena PHK. Saleh meminta memikirkan karyawan tersebut jelang Ramadhan. 

Berita ini membahas dampak perintah efisiensi anggaran dari pemerintah pada lembaga penyiaran publik, yaitu TVRI dan RRI. Dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI, anggota dewan mempertanyakan kebijakan pemecatan jurnalis sebagai upaya efisiensi anggaran, yang dinilai tidak tepat. Mereka berpendapat bahwa pemotongan seharusnya dimulai dari kalangan pimpinan lembaga dan bukan dari jurnalis, yang sudah gajinya rendah bahkan di bawah UMR.






Dari informasi yang disampaikan, terjadi pemecatan sekitar seribu jurnalis akibat efisiensi anggaran yang dimulai dari atas. Jurnalis mengungkapkan kesulitan finansial setelah pemotongan gaji yang signifikan, mengurangi pendapatan mereka. Dalam konteks ini, instruksi Presiden untuk efisiensi anggaran mencapai 256,1 triliun rupiah untuk Kementerian dan lembaga, yang memengaruhi berbagai sektor, termasuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang juga mengalami pemotongan.

Sumber gambar dan Berita TvOneNews