Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda merasa tak nyaman dengan beredarnya narasi pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang disebut bakal mangrak. Hal ini, menurutnya seperti membenturkan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dengan Presiden Prabowo Subianto.

"Sebagai orang politik saya merasakan hal yang kurang nyaman dengan narasi politikus, pengamat dan media-media ini seolah-olah membenturkan dua presiden kita presiden Jokowi dan presiden Prabowo," ujar Rifqi dalam rapat bersama Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (12/2/2025).

Apalagi, narasi tersebut muncul usai Presiden Prabowo menekan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025. Akibatnya, kementerian terkena dampak pemangkasan anggaran.

"Lebih dari dua minggu terkahir setelah dikeluarkan perpres nomer 1 Tahun 2025 banyak sekali asumsi publik yang dipicu oleh beberapa pernyataan bahwa IKN mandet, IKN di stop, IKN tidak punya masa depan," kata dia.

Oleh karena itu dia menyebut, dengan adanya rapat dengar pendapat dia menunjukan bahwa IKN tak mangkrak.

"Saya kira forum ini menjelaskan kepada kita bahwa APBN 2025 justru memberikan penugasan untuk pembangunan untuk otorita IKN dengan tambahan anggaran Rp8,1 triliun yang kita setujui hari ini," tegasnya.

Baca Juga:

Di Depan Prabowo, Erdogan Janji Bawa Perusahaan Kelas Dunia Bantu Sukseskan IKN

Saat rapat di DPR, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) meminta pengesahan tambahan anggaran sebesar Rp8,1 triliun pada 2025 setelah disetujui oleh Presiden Prabowo.

Kepala OIKN Basuki Hadimuljono mengatakan anggaran tersebut akan digunakan untuk membangun komplek legislatif seperti gedung MPR/DPR, serta yudikatif seperti gedung Mahkamah Agung (MA) dan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK).

"OIKN mengusulkan anggaran tambahan TA (tahun anggaran) 2025 sebesar Rp8,1 triliun untuk membangun komplek legislatif, yudikatif, dan ekosistem pendukungnya, serta membuka akses menuju IKN WP (wilayah perencanaan) 2," katanya dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR, Rabu (12/2).

Basuki menjelaskan kebutuhan anggaran OIKN pada 2025 untuk pembangunan IKN sebenarnya sebesar Rp14, 4 triliun. Namun, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) OIKN hanya Rp6,3 triliun, sehingga OIKN meminta tambahan anggaran Rp8,1 triliun agar segera menjalankan arahan Presiden Prabowo membangun gedung MPR/DPR, gedung Mahkamah Agung (MA) dan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK).

Ternyata, anggaran OIKN kemudian dipangkas sebesar Rp1,15 triliun dari Rp6,3 triliun sehingga kini hanya tersisa Rp5,24 triliun. Dengan anggaran tambahan kini disetujui DPR, maka total anggaran IKN tahun 2025 sebesar Rp13,34 triliun.

"Efisiensinya Rp1,5 triliun yang ditujukan untuk perjalanan dinas, kajian, seminar, kegiatan seremonial, dan ATK (alat tulis kantor)," katanya.

Baca Juga:

Kepala OIKN Basuki: Anggaran IKN Rp48,8 untuk 2025-2028 Disetujui Prabowo

https://www.inilah.com/ketua-komisi-...prabowo-jokowi