Jokowi saat bagi Bansos di depan istana jelang Pilpres lalu.

Kader Demokrat, Benny Harman meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut bantuan sosial (bansos) era Presiden ke-7 Jokowi. Itu menyusul adanya dugaan korupsi.

Hal tersebut, berdasarkan pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan yang menyebut hanya separuh dari Rp500 triliun Bantuan bansos yang sampai di masyarakat.

“Tolong KPK selidiki apa yang dilaporkan Ketua DEN Luhut Panjaitan ini,” kata Luhut dikutip dari unggahannya di X, Selasa (11/2/2025).

Jika hanya separuh yang tersalurkan ke masyarakat yang layak mendapatkannya, Benny mempertanyakan sisanya.

“Hanya 50% dana bansos yang diterima masyarakat yang berhak. Ke mana yang lainnya,” ucap Benny.

Pernyataan Luhut itu, disebut Benny mengonfirmasi perkataan Presiden Prabowo sebelumnya. Bahwa ada APBN yang bocor hingga 45 persen.

“Ini juga mengkonfirmasikan apa yang disinyalir Presiden Bpk Prabowo Subianto sebelumnya bahwa dana APBN ada sekitar 40-45% yang bocor,” imbuhnya.

Karenanya, menurtunya hal tersebut perlu diselidiki oleh Aparat Penegak Hukum (APH).

“Apakah dikorupsi atau tidak, mohon KPK segera menyelidikinya,” terangnya.

Ia mengibaratkan pelaku di balik itu semua adalah vampir. Pantas dihukum seberat-beratnya.

“Hukum para pelakunya, seberat-beratnya. Mereka vampir. Makan dan minum darah dan keringat rakyat,” pungkasnya.


https://fajar.co.id/2025/02/11/rp250...ka-vampir/amp/

Bancakan