DPR Tunda Rapat Bahas Anggaran, Sinyal Pemerintah Mau Revisi Kebijakan Efisiensi

Senin, 10 Februari 2025 | 20:43 WIB
YP
SM
Penulis: Yustinus Patris Paat | Editor: SMR
Ilustrasi rapat paripurna DPR.
Ilustrasi rapat paripurna DPR. (Antara/Asprilla Dwi Adha)
Jakarta, Beritasatu.com – Rapat pembahasan anggaran kementerian/lembaga di sejumlah komisi di DPR ditunda. Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris mengatakan ada informasi pemerintah akan merevisi kebijakan efisiensi anggaran.

"Ada suatu informasi yang baru saja kami dapatkan kemarin bahwa pemerintah meminta kepada DPR untuk menunda pembahasan yang berkaitan dengan perubahan anggaran. Informasi yang kami dapatkan sepertinya ada upaya untuk merevisi kembali oleh pemerintah kebijakan terkait dengan efisiensi ini," ujar Charles kepada wartawan, Senin (10/2/2025).

Charles mengatakan pemerintah kemungkinan besar sedang mengkaji ulang sektor atau pos mana saja yang layak dilakukan pemangkasan anggaran dan diberi anggaran.

Hal tersebut, kata dia, untuk memastikan pemerintah tetap berjalan efektif dalam melayani masyarakat dan melaksanakan program-program strategis.

"Mungkin pemerintah juga ingin sementara waktu mengkaji kembali upaya efisiensi ini agar lebih bisa tepat sasaran dan program-program pemerintah yang memang dibutuhkan oleh masyarakat, program-program strategis, tetap bisa dijalankan di tengah upaya melakukan efisiensi yang mungkin memang dibutuhkan untuk dilakukan," tandas Charles.

Charles berharap Kementerian Kesehatan tidak terkena kebijakan efisiensi atau pemangkasan anggaran, karena Kemenkes salah satu kementerian vital untuk memastikan Indonesia Emas 2045 bisa terwujud.

"Tentunya harapan kami khususnya di sektor kesehatan, pemerintah tetap bisa menganggarkan anggaran yang cukup untuk Kementerian Kesehatan dan lembaga-lembaga lainnya untuk bisa bekerja secara efektif dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi rakyat Indonesia," pungkas Charles.

Sebelumnya Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco meminta seluruh pimpinan DPR dari Komisi I hingga Komisi XIII untuk menunda pembahasan anggaran kementerian/lembaga 2025, karena ada rencana rekonstruksi anggaran pemerintah.

Permintaan tersebut tertuang dalam surat nomor B/1972/PW.11.01/2/2025 tertanggal 7 Februari 2025 yang ditandatangani Dasco.

"Apabila terdapat Komisi yang telah melakukan pembahasan efisiensi anggaran bersama mitra kerja, maka diminta untuk melaksanakan rapat kembali setelah mitra kerja mendapat anggaran rekonstruksi terbaru," bunyi surat permintaan penundaan pembahasan anggaran tersebut.

https://www.beritasatu.com/nasional/...akan-efisiensi
Bahaya kalau BPJS  kena dampak dari efesiensi secara ada puluhan jutaan bahkan ratusan juta orang terbantu sama BPJS termasuk keluarga saya


Anggaran BMKG Dipangkas 50%, Berdampak ke Alat Deteksi Tsunami-Gempa

CNN Indonesia
Senin, 10 Feb 2025 16:42 WIB
Bagikan:


url telah tercopy

Pemangkasan anggran BMKG berdampak pada ongkos perawatan dan pengadaan alat deteksi tsunami dan gempa. Istockphoto/DigiClicks

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi V DPR telah mengesahkan pagu indikatif anggaran 2025 untuk Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas). Anggaran kedua lembaga itu kena efisiensi hingga 50 persen.
Diberitakan Antara, berdasarkan hasil rapat yang digelar Kamis (6/2), pagu indikatif APBN 2025 hasil efisiensi yang disahkan untuk BMKG adalah senilai Rp1,4 triliun dari sebelumnya senilai Rp2,8 triliun. Kemudian, Basarnas dari Rp1,01 triliun dari sebelumnya Rp1,4 triliun.

Selain itu, Komisi V DPR Ri juga menyepakati besaran APBN 2025 setelah efisiensi untuk Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (DPDT), dan Kementerian Transmigrasi.


Anggaran Kementerian PU senilai Rp29,5 triliun dari sebelumnya Rp110,9 triliun, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) senilai Rp1,61 triliun dari sebelumnya Rp5,2 triliun, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dari sebelumnya senilai Rp2,1 triliun menjadi Rp1,1 triliun, kemudian Kementerian Transmigrasi dari senilai Rp122,4 triliun menjadi Rp75,02 triliun.


Ketua Komisi V Lasarus menegaskan efisiensi anggaran harus dilakukan karena udah diatur dalam tata tertib dan ditetapkan lewat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.

Dalam aturan itu, Presiden Prabowo Subianto menargetkan total penghematan anggaran negara sebesar Rp306,69 triliun. Rinciannya, Rp256,1 triliun dari belanja kementerian/lembaga (K/L) dan Rp50,59 triliun dari dana transfer ke daerah.

"Pagu indikatif itu kewenangan penuh pemerintah, ya, itu sudah pakem, makanya ada Inpresnya dan turun surat dari Menteri Keuangan. Setelah disahkan pagu indikatifnya kita akan rapat khusus dengan kementerian dan lembaga terkait, yang kemudian diperdalam lagi programnya dengan eselon 1-3," kata Lasarus.

Sementara itu, Kepala Basarnas Kusworo berharap program layanan untuk masyarakat yang menjadi tugas Basarnas bisa tetap optimal.

"Layanan terhadap masyarakat tetap 24 jam dan itu tidak boleh tidak dilakukan," ujarnya.

Terpisah, BMKG mengajukan permohonan dispensasi terkait pemotongan anggaran kepada Presiden Prabowo demi ketahanan nasional dan keselamatan masyarakat Indonesia dari ancaman bencana yang sewaktu-waktu dapat terjadi.


Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama BMKG Muslihhuddin mengatakan secara prinsip mendukung dan mengikuti arahan efisiensi anggaran sesuai instruksi presiden. Namun, ia mengatakan pemotongan anggaran tersebut akan berdampak signifikan terhadap belanja modal dan belanja barang, termasuk terhadap pemeliharaan alat yang tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2025.

Muslihhuddin menjelaskan terdapat batas minimum anggaran yang perlu dipenuhi untuk memastikan layanan di bidang Meteorologi, Klimatologi, Geofisika, serta modifikasi cuaca.

BMKG menilai efisiensi anggaran ini berdampak pada banyak Alat Operasional Utama (Aloptama) yang terancam mati. Sebab, kemampuan untuk pemeliharaan berkurang hingga sebesar 71 persen. Sehingga observasi dan kemampuan mendeteksi dinamika cuaca, iklim, kualitas udara, gempa bumi, dan tsunami juga terganggu.

Hampir 600 alat sensor untuk pemantauan gempa bumi dan juga tsunami yang tersebar di seluruh Indonesia merupakan salah satu Aloptama yang dimiliki oleh BMKG dan mayoritas kondisinya saat ini sudah melampaui usia kelayakan.

"Ketepatan akurasi informasi cuaca, iklim, gempa bumi dan tsunami menurun dari 90 persen menjadi 60 persen dan kecepatan informasi peringatan dini tsunami dari 3 menit turun menjadi 5 menit atau lebih dan jangkauan penyebarluasan informasi gempa bumi dan tsunami menurun 70 persen," kata Muslihhuddin, dilansir Antara.

(antara/tsa)
https://www.cnnindonesia.com/nasiona...tsunami-gempa.

BMKG termasuk vital