Jakarta - Efektivitas program perlindungan sosial (perlinsos) dalam lima tahun terakhir atau di era Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi menjadi sorotan.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkap, dari total anggaran bantuan sosial (bansos) sebesar Rp500 triliun, hanya separuh benar-benar sampai ke masyarakat yang berhak.

"Selama lima tahun terakhir, saya melihat sendiri bagaimana efektivitas program perlindungan sosial menghadapi tantangan besar. Dari total Rp500 triliun anggaran bansos, hanya separuh yang benar-benar sampai ke tangan yang berhak," ujar Luhut dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Minggu, 9 Februari 2025.

Ia menjelaskan, ketidaktepatan sasaran tersebut disebabkan berbagai faktor, seperti data penerima ganda, penerima tidak memenuhi syarat, hingga masyarakat yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Menanggapi pernyataan Luhut, pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, mengkritik lemahnya pengawasan pemerintah dalam penyaluran bansos.

"Ya ampun, pengawasannya bagaimana selama ini ya? Bisa amsyong begini urusan bansos," tulis Adi dalam akun X miliknya.

Ia juga menyoroti ketimpangan kebijakan pemerintah, yang lebih ketat mengawasi usaha kecil dibandingkan kebocoran anggaran dalam jumlah besar.

"Ayo MUI mana fatwanya soal begini? Malah yang diuber-uber warung eceran penjualan gas 3 kg yang dituding bikin negara rugi," sindirnya.

Jika benar setengah anggaran bansos tidak tepat sasaran, maka pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto menghadapi tugas berat dalam membenahi sistem perlinsos.

"Rezim sudah ganti, yang begini mesti diungkap tuntas," tandas Adi Prayitno.

Pemerintah diharapkan dapat memperbaiki sistem pengawasan, memperbarui data penerima manfaat, serta memastikan bahwa anggaran bansos benar-benar digunakan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.

https://rmoljabar.id/bocor-luhut-ung...mpai-ke-rakyat

Horas