Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menanggapi kabar anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) diblokir oleh Kementerian Keuangan.
Menurutnya, saat ini target Presiden Prabowo Subianto memindahkan ibu kota tidak akan berubah.
Rencananya, ibu kota tetap akan pindah ke IKN di Kalimantan Timur pada 2028 mendatang.
Ditemui di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta pada Sabtu (8/2/2025) sore, Bahlil menyebut pembangunan IKN juga akan terus berjalan.
Namun, ia tidak merinci progress dari pembangunan IKN yang anggarannya sedang diblokir tersebut.



Pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Ibu Kota Negara (IKN) yang baru di Kalimantan Timur terus menunjukkan progres yang signifikan. Bahlil Lahadalia, yang menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar, memberikan penegasan bahwa rencana pemindahan ini tetap berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Target utama dari pemindahan ini adalah untuk mencapai tahapan finalisasi pada tahun 2028, di mana pemerintah berharap dapat menyelesaikan berbagai infrastruktur dan fasilitas yang diperlukan untuk menjadikan IKN sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia.

Sebagaimana diketahui, pemindahan ibu kota ini dilatarbelakangi oleh berbagai faktor, termasuk kepadatan penduduk Jakarta dan tantangan lingkungan yang dihadapi kota tersebut. Kebutuhan untuk menciptakan pusat pemerintahan yang lebih berkelanjutan dan terintegrasi menjadi alasan utama pemindahan tersebut. Selain itu, Kalimantan Timur dipilih karena posisinya yang strategis dan potensi sumber daya alam yang melimpah, yang diharapkan dapat mendukung perkembangan IKN ke depan.

Terlepas dari tekad untuk tetap melanjutkan proyek ini, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, salah satunya adalah kenyataan bahwa anggaran pembangunan IKN sempat mengalami pemblokiran oleh Kementerian Keuangan. Meskipun demikian, hal ini tidak menghentikan langkah pemerintah untuk melanjutkan proyek tersebut. Dodi Hanggodo, selaku Menteri Pekerjaan Umum (PU), memberikan keterangan bahwa hingga tahun 2025, masih belum ada realisasi anggaran yang sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025.



Selain itu, dalam perkembangan keluaran anggaran, Kementerian Pekerjaan Umum menghadapi pemangkasan anggaran yang cukup signifikan, yakni sebesar Rp81 triliun. Meskipun menghadapi pemotongan anggaran yang cukup besar, Dodi menegaskan bahwa pembangunan IKN tetap akan terus berjalan. Ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan proyek strategis ini tidak terhenti, meskipun terdapat kendala dalam hal pendanaan.

Dalam konteks pendanaan untuk proyek IKN, perhatian khusus diberikan pada alokasi yang dilakukan oleh pemerintah, terutama di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur, mengungkapkan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo telah menetapkan alokasi anggaran sebesar Rp48,8 triliun. Alokasi ini mencakup periode dari tahun 2025 hingga 2029, dan merupakan bagian dari rencana untuk memastikan pendanaan yang cukup guna mendukung pembangunan infrastuktur di IKN.

Pengalokasian anggaran ini merupakan bagian dari strategi besar pemerintah untuk memastikan kelancaran pembangunan IKN, yang diharapkan dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Upaya untuk merencanakan dan mengelola pendanaan dengan efisien menjadi sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan IKN yang berkelanjutan.

sumber gambar dan berita TribunNews