Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkap anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) 2025 belum ada.

Ia mengatakan anggaran masih diblokir oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta pada Kamis (6/2/2025), Dody menjelaskan pemblokiran itu terbait kebijakan efisiensi anggaran.

Nantinya blokir akan dibuka setelah pagu anggaran indikatif hasil efisiensi sudah disetujui Komisi V DPR RI.

"Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada. Kan anggaran kita diblokir semua. Anggarannya enggak ada, progresnya buat beli makan siangnya Pak Menteri. Itu progresnya," kata Dody tertawa di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

Kementerian PU baru saja terkena efisiensi anggaran sebesar Rp 81,38 triliun.


Dari Rp 110,95 triliun, kini mereka hanya memiliki Rp 29,57 triliun.

Maka dari itu, Dody mengatakan belum ada progres pembangunan terkini yang bisa diberikan.

Dody juga berkelakar progres yang ada hanya untuk “makan siang menteri.”

Namun, Dody juga memaparkan progres pembangunan IKN pada tahun 2024, yang tercatat mencapai 87,9 persen dari alokasi anggaran tahun lalu.

Untuk 2024, dukungan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum untuk IKN sebesar Rp 40,29 triliun.

Meski anggaran untuk 2025 diblokir, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), memastikan pembangunan IKN tetap berlanjut.

AHY mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 48,8 triliun untuk IKN dari 2025 hingga 2029.

Anggaran tersebut akan digunakan sesuai tahapan yang telah disusun.

Sebelumnya ketika rapat bersama Komisi V DPR RI, Dody mengungkap bahwa dukungan infrastruktur dasar IKN tahun 2024 sebesar Rp 40,29 triliun. Ini adalah status per 31 Desember 2024.

Dari sektor sumber daya air, total anggaran yang dikeluarkan pada 2024 sebesar Rp 1,45 triliun yang di antaranya untuk pengendalian banjir, penyempurnaan dan penataan kawasan Bendungan Sepaku Semoi, dan pembangunan Embung KIPP.

Lalu, di sektor bina marga sebesar Rp 18,32 triliun yang di antaranya untuk pembangunan jalan tol IKN, jalan akses Bandara VVIP, jalan feeder (distrik) di kawasan IKN, dan duplikasi Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek II.

Berikutnya dari sektor cipta karya sebesar Rp 12,09 triliun di antaranya untuk bangunan gedung di kawasan Istana Kepresidenan, kantor Kemensetneg, kantor Kementerian PUPR, kantor OIKN, serta sarana dan prasarana Pemerintahan II.

Terakhir, di sektor perumahan telah terkucurkan dana sebesar Rp 8,43 triliun di antaranya untuk hunian vertikal untuk personil TNI di IKN, hunian modular TNI, dan Hunian Pekerja Konstruksi (HPK) tahap II.

IKN dikenal sebagi mega proyek dari Presiden ke-7 Joko Widodo untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur agar kemacetan berkurang dan terjadi pemerataan pembangunan.

Di periode kedua jabatannya, Jokowi menegaskan pemindahan ibu kota negara (IKN) tak sekadar membangun gedung pemerintahan.

Pemindahan IKN akan menjadi bagian transformasi struktural Indonesia untuk membangun tata kehidupan yang lebih baik.

Pada akhir masa jabatannya, Jokowi sempat dijadwalkan berkantor di IKN.

Tapi hanya terealisasi sehari dua hari karena infrastruktur belum mendukung.

Namun setelah Jokowi lengser, progres pembangunan IKN melambat, bahkan kini tanpa progres berarti.

IKN direncanakan akan ditutup untuk umum pada 5-6 Februari 2025 untuk pemeliharaan fasilitas.

Tapi Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) memastikan bahwa Ibu Kota Nusantara (IKN) tetap dapat dikunjungi oleh masyarakat.

Plt Deputi Bidang Sarana dan Prasarana OIKN, Danis Hidayat Sumadilaga, menyatakan bahwa proses pemeliharaan di Plaza Seremoni dan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN telah selesai lebih cepat dari yang ditargetkan.

Danis menambahkan bahwa pemeliharaan ini bertujuan untuk memastikan infrastruktur di area tersebut dalam kondisi optimal, guna mendukung kenyamanan, keamanan, dan pelayanan kunjungan di KIPP IKN.

Akankah IKN, sang megaproyek peninggalan Jokowi berakhir mangkarak, atau tetap berlanjut pembangunannya?

https://video.tribunnews.com/amp/vie...itanya-progres

Ibu Kota Nepotisme