Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menunjukkan komitmennya dalam menjaga kebebasan berekspresi di Indonesia.

Dalam 100 hari pertama kepemimpinannya, tidak ada satu pun warga negara yang dipenjara karena mengkritik pemerintah atau pejabat negara.

Hal ini ditegaskan oleh Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai dalam rapat kerja dengan Komisi XIII DPR RI pada Rabu (5/2/2025).

Natalius Pigai mengungkapkan bahwa selama tiga bulan pertama pemerintahan Prabowo, kebebasan sipil tetap terjaga tanpa adanya intervensi dari pejabat negara.

“Sekarang bulan yang ketiga, 100 hari lebih, saya belum melihat pejabat negara mengekang kebebasan sipil. Saya juga belum lihat pejabat negara memenjarakan rakyatnya,” ujar Pigai.

Menurut Pigai, lalu lintas kebebasan berekspresi berjalan dengan baik, mencerminkan kondisi demokrasi yang sehat di Indonesia.

Setiap elemen masyarakat, termasuk oposisi, aktivis, dan organisasi masyarakat, tetap memiliki ruang untuk menyampaikan pendapatnya.

“Dinamika demokrasi berlangsung secara aman dan damai, baik itu pendapat, pikiran, perasaan publik, maupun para aktor politik dan civil society,” kata Pigai.

Pemerintah juga tidak membatasi kebebasan berkumpul dan berorganisasi, termasuk dalam pemilihan pimpinan partai, organisasi masyarakat, hingga pemilihan kepala daerah.

Hal Ini menunjukkan bahwa pemerintahan Prabowo menghormati prinsip-prinsip demokrasi dan tidak melakukan intervensi terhadap proses politik yang sedang berjalan.

Keberhasilan ini semakin diperkuat dengan fakta bahwa partai-partai oposisi mampu meraih kemenangan di berbagai daerah.

“Banyak juga oposisi menang di mana-mana, oposisi menang di mana-mana. Gerindra malah kalah, kalah banyak. Artinya apa? Ini demokrasi di bangsa ini sudah lebih terbuka dan bebas. Semua anak bangsa bertarung. Saya kira ini adalah sebuah prestasi,” ujar Pigai.

Sumber : https://nasional.kompas.com/read/202...penjara-karena

Selain menjaga kebebasan berekspresi, pemerintahan Prabowo juga mempertimbangkan pemberian amnesti bagi narapidana yang dijerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terkait penghinaan terhadap pejabat negara.

Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah memiliki itikad baik untuk menegakkan hak asasi manusia dan menjamin kebebasan berpendapat bagi seluruh warga negara.

Pigai kembali menegaskan bahwa dalam 100 hari pertama pemerintahan Prabowo, tidak ada warga yang dipenjara karena kritik.

“Karena itulah yang bisa kami (pemerintah) sumbang bagi bangsa ini oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto adalah dalam 100 hari (pertama) ini belum ada satu orang yang dipenjarakan, ditahan, diproses hukum karena menghina pejabat negara, dan belum ada pejabat negara yang memenjarakan rakyatnya. Ini adalah sebuah tanda-tanda menuju kebebasan untuk lima tahun ke depan,” ujarnya.

Sumber : https://www.antaranews.com/berita/46...i-pemerintahan

Langkah pemerintahan Prabowo dalam menjaga demokrasi dan kebebasan berekspresi patut diapresiasi.

Dengan tetap memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpendapat tanpa rasa takut, Indonesia semakin mengukuhkan dirinya sebagai negara demokratis yang menghormati hak-hak sipil dan kebebasan individu.