Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Jawa Barat melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR, terkait pemberhentian siswa SPN Polda Jawa Barat. Dalam rapat, Wakil Ketua Komisi III Ahmad Sahroni menanyakan kondisi kesehatan jiwa siswa tersebut, kepada bagian SPN Polda Jabar.

Ipda Ferren, Bap Psikologi Polda Jabar, menjelaskan bahwa siswa tersebut mengidap gangguan jiwa, salah satunya NPD atau Narcissistic Personality Disorder.



Menurut Sahroni, penjelasan Ipda Ferren justru menjurus ke kebencian. Sahroni heran, pemeriksaan Bap Psikologi Polda Jabar dengan Kabid Dokkes Polda Jawa Barat. Dari hasil pemeriksaan Kabid Dokkes Polda Jawa Barat menyebutkan, siswa tersebut tidak mengalami gangguan jiwa, dan dalam keadaan sehat. 



Seorang individu yang telah dinyatakan mengalami gangguan jiwa oleh instansi Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar). Dalam laporan yang diterima dari Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat, dinyatakan bahwa individu tersebut memiliki gangguan kejiwaan yang telah diidentifikasi. Namun, pihak keluarga dari individu ini mempertanyakan keabsahan dari diagnosis yang diberikan. Mereka menyatakan bahwa mereka mengalami kesulitan dalam memperoleh akses untuk melihat laporan evaluasi psikologis terkait dengan anggota keluarga mereka tersebut. Hal ini menjadi titik awal dari perdebatan yang lebih luas mengenai ketidakpuasan terhadap proses penilaian yang dilakukan.

Individu tersebut diduga telah didiagnosis dengan Gangguan Kepribadian Narsistik (NPD), dan terdapat pula klaim bahwa ia cenderung memiliki sifat psikopat. Keluarga individu tersebut secara tegas membantah klaim ini dan menganggap bahwa hasil evaluasi yang dilakukan oleh tim psikologis telah disalahartikan. Tim penilai psikologis memberikan penjelasan mengenai perilaku individu tersebut yang sesuai dengan kriteria NPD. Contoh perilaku yang mereka sebutkan termasuk melakukan pencarian perhatian dan pengakuan yang berlebihan, bersuka cita dengan lantang saat terlibat dalam aktivitas tertentu, serta permintaan perlakuan khusus, seperti keinginan untuk mendapatkan perawatan medis di fasilitas swasta alih-alih di rumah sakit yang dikelola oleh kepolisian.

Perwakilan keluarga mengajukan kritik terhadap laporan yang disusun oleh tim penilai, menilai bahwa dokumen tersebut terkesan bermotif pribadi ketimbang didasarkan pada fakta-fakta medis yang objektif. 

sumber gambar dan berita MerdekaDotCom