Setelah Efisiensi Anggaran: AC-Lampu Mati, ASN ”Nongkrong” di Masjid
Implementasi dari instruksi Presiden Prabowo Subianto soal efisiensi anggaran belanja tampak nyata di sejumlah instansi pemerintah. Ikut berimbas pada kerja ASN.

https://www.kompas.id/artikel/setela...rong-di-masjid

Oleh Willy Medi Christian Nababan, Kurnia Yunita Rahayu, Nina Susilo

05 Feb 2025 21:04 WIB · Politik & Hukum






Kondensor pendingin ruangan di luar Gedung Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan dan RB, Jakarta, Selasa (4/2/2025), tak berputar lagi. Sejumlah ruangan di dalamnya pun gelap, tidak berpenghuni. Sejak Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan setiap instansi pemerintah mengefisienkan anggaran, perubahan tampak di kementerian itu.

Perubahan pun tampak saat menjelang shalat Dzuhur, pegawai Kemenpan dan RB berbondong-bondong menyambangi Masjid Quba yang berada di kompleks kantor mereka untuk beribadah. Suasana ini cukup langka terjadi pada hari biasa, kecuali Jumat.

Seusai shalat, para pegawai yang mayoritas aparatur sipil negara (ASN) itu pun tak langsung meninggalkan masjid. Mereka tampak bersantai, berbaring, bermain gawai, sesekali berbincang dengan rekan kerjanya.

Salah satu ASN di Kemenpan dan RB, Hermawan (bukan nama sebenarnya), mengakui aktivitas pegawai mulai berubah sejak Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran terbit pada 22 Januari. Masjid yang biasanya hanya terisi dua saf kini bisa mencapai lebih dari lima saf makmum.

”Saya kan sering shalat berjemaah di masjid, ya, hampir tiap hari bahkan. Perbedaan nyata itu sekarang (masjid) makin ramai. Biasanya pada shalat di dekat ruangan (masing-masing) atau apa. Ngerti-lah, ya, kenapa sekarang pada di masjid, biar bisa agak santai, rebahan dulu, ha-ha-ha,” katanya saat ditemui Kompas, Selasa (4/2/2025).


Kompas/Willy Medi Christian Nababan
Sejumlah kondensor pendingin ruangan di Gedung Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB), Jakarta, Selasa (4/2/2025), tampak mati demi efisiensi anggaran.
Lagi pula, pegawai ”belum” ada pekerjaan yang menuntut mereka untuk kembali ke kantor dengan cepat. Hermawan pun menyinggung dirinya yang lebih memilih ke kantin seusai shalat Dzuhur. Begitu pula dengan pekerja lain yang tampak masih memadati Kantin Reformasi. Padahal, waktu sudah lebih dari jam istirahat siang, yakni pukul 13.00 WIB.

Lantas, mengapa pegawai tak kembali ke ruang kerja masing-masing?

Menurut Hermawan, dirinya memang sedang senggang dan tidak memiliki sesuatu untuk dikerjakan. Ia menduga hal serupa terjadi pada pegawai lainnya. Sejak instruksi efisiensi anggaran berlaku, kerja-kerja pegawai ikut terdampak.

Iklan - Gulir ke Bawah untuk melajutkan
Iklan
Dulu pegawai ’stay’ sampai malam, jam sembilan, mengerjakan sesuatu. Sekarang, mau ’ngerjain’ apa? Tak ada, pulanglah. Dulu memang lembur tak dibayar, tidak apa-apa, cuma dapat uang makan. Ini sekarang tidak ada apa-apa. AC (pendingin ruangan) dan internet mungkin dibatasi. ’Ditanyain’ sekuriti, kok, lampunya masih nyala.

”Gimana enggak, anggaran berdasarkan kinerja, tetapi tak bisa kerja kalau tidak ada anggaran. Pemangkasan anggaran saat ini terlalu ekstrem. Kami di Kemenpan dan RB ini sebenarnya produktif, tetapi kalau tidak ada dukungan dari sisi anggaran, ya, tidak bisa kerja,” katanya.

Kondisi saat ini menimbulkan ketidaknyamanan di kalangan pegawai. Jika dibandingkan dengan sebelum efisiensi anggaran, lanjut Hermawan, pegawai selalu ada kegiatan, seperti rapat dan sebagainya. Namun, untuk menjalankan itu kini perlu merogoh kocek pribadi. Sebab, anggaran konsumsi, perjalanan dinas, dan lainnya sudah dipangkas habis. Alhasil, hal itu berimbas pada kinerja pegawai.

Efisiensi Anggaran, Birokrasi Diminta Kurangi Kegiatan Seremonial
Efisiensi Anggaran Tak Sentuh Instansi Penegak Hukum, Mengapa?
Anggaran Ombudsman Dipangkas Separuh, Pengawasan Pelayanan Publik Terancam
Serial Artikel


Efisiensi Anggaran, Birokrasi Diminta Kurangi Kegiatan Seremonial
Efisiensi Anggaran Tak Sentuh Instansi Penegak Hukum, Mengapa?
Anggaran Ombudsman Dipangkas Separuh, Pengawasan Pelayanan Publik Terancam
Efisiensi Anggaran, Birokrasi Diminta Kurangi Kegiatan Seremonial

Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko menyebut efisiensi anggaran dilakukan untuk membiayai program-program yang lebih substantif.

Baca Artikel
Tidak hanya itu, sebelum ada efisiensi, pegawai umumnya masih berada di lingkungan kantor meski seharusnya sudah selesai jam kerjanya. Bahkan, sampai lembur untuk menuntaskan pekerjaan. Akan tetapi, saat ini, bekerja hanya sekadar datang dan pulang.

”Dulu pegawai stay sampai malam, jam sembilan, mengerjakan sesuatu. Sekarang, mau ngerjain apa? Tak ada, pulanglah. Dulu memang lembur tak dibayar, tidak apa-apa, cuma dapat uang makan. Ini sekarang tidak ada apa-apa. AC (pendingin ruangan) dan internet mungkin dibatasi. Ditanyain sekuriti, kok, lampunya masih nyala,” ucap Hermawan.

Lebih jauh, efisiensi anggaran dinilai Hermawan turut berdampak pada usaha masyarakat di lingkungan Kemenpan dan RB. Sebelum kebijakan efisiensi anggaran diterapkan, setiap hari selalu ada makanan dan minuman yang dipesan dan diantarkan oleh kurir ke kantor untuk kebutuhan konsumsi rapat atau yang lainnya. Hal ini menghidupi UMKM.

”Sekarang, pesanan itu tak ada lagi, cuma perorangan aja paling. Bagaimana nasib mereka nanti? Belum lagi hotel-hotel, penginapan, dan lain-lain yang terbiasa dihidupi lewat anggaran pemerintah. Menjerit pasti mereka,” tambah Hermawan.

Aparatur Sipil Negara (ASN) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) saat pulang kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Senin (3/2/2025). DPD menjadi salah satu lembaga negara yang terkena efisiensi belanja anggaran dalam pelaksanaan APBN tahun anggaran 2025. Pagu anggaran DPD di tahun 2025 ini mencapai Rp 1,3 triliun dan diharapkan ada efisiensi anggaran sekitar Rp 511 miliar. Kompas/Hendra A Setyawan
Kompas/Hendra A Setyawan
Aparatur Sipil Negara (ASN) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) saat pulang kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/2/2025). DPD menjadi salah satu lembaga negara yang terkena efisiensi belanja anggaran dalam pelaksanaan APBN tahun anggaran 2025. Pagu anggaran DPD pada 2025 ini mencapai Rp 1,3 triliun dan diharapkan ada efisiensi anggaran sekitar Rp 511 miliar.
Merujuk informasi yang diterima Kompas, Kemenpan dan RB memiliki pagu anggaran Rp 392,98 miliar. Namun, akibat kebijakan efisiensi, anggaran ini direncanakan dipangkas hingga Rp 219,19 miliar atau lebih dari setengah total anggaran kementerian tersebut.

Iklan - Gulir ke Bawah untuk melajutkan
Iklan
Efisiensi anggaran belanja yang tertuang dalam Inpres No 1/2025 menargetkan capaian penghematan Rp 306,69 triliun. Anggaran yang dihemat akan dialihkan untuk program yang manfaatnya dirasakan oleh masyarakat secara langsung, seperti Makan Bergizi Gratis serta swasembada pangan dan energi.

Baca Juga
Efisiensi Anggaran, LPSK Sulit Penuhi Bantuan Medis bagi 4.700 Saksi dan Korban Kejahatan
Tidak hanya di lingkungan Kemenpan dan RB, dampak efisiensi anggaran juga mulai terasa di lingkungan Sekretariat Presiden (Setpres).

Seorang anggota staf di Sekretariat Presiden mengatakan, upaya untuk berhemat itu tidak terasa secara mencolok dalam ranah operasional kantor, seperti pengurangan penggunaan pendingin udara dan peralatan elektronik lainnya. Efisiensi justru terjadi secara signifikan dalam perjalanan dinas.

Anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) saat mengikuti HUT ke 45 Korpri Jawa Timur di Gedung Grahadi Surabaya, Selasa (29/11). Kompas/Bahana Patria Gupta (BAH) 29-11-2016
KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA
Anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) saat mengikuti HUT Ke-45 Korpri Jawa Timur di Gedung Grahadi Surabaya, akhir November 2016.
Kini, durasi perjalanan dinas untuk mendampingi kegiatan Presiden dikurangi secara ketat. Para ASN Setpres yang turut serta dalam agenda Presiden di luar negeri akan berangkat sehari sebelum acara dan kembali ke Jakarta sehari setelah acara selesai. Padahal, sebelumnya, mereka bisa berangkat setidaknya tiga hari sebelum agenda dan kembali ke Tanah Air beberapa hari setelah agenda tuntas.

Jumlah ASN yang ikut dalam tim aju atau advance perjalanan kenegaraan Presiden juga dikurangi. Perjalanan yang biasa diikuti oleh belasan ASN kini hanya diikuti tak sampai 10 ASN. Oleh karena itu, diperlukan adaptasi dalam pembagian tugas. Umumnya kini setiap ASN akan mengerjakan lebih banyak jenis tugas karena jumlah personel yang terlibat semakin sedikit.

Menurut para anggota staf, upaya berhemat itu sebenarnya sudah dilakukan sebelum Inpres No 1/2025 dikeluarkan. Bahkan, berbagai pola penghematan juga disebut sudah dimulai pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo. Untuk itu, para ASN pun relatif sudah bisa beradaptasi dengan pola kerja baru itu sehingga tidak mengganggu kerja-kerja mereka sehari-hari.

Lain lagi di Badan Kepegawaian Negara (BKN). Efisiensi tak semata menyasar perjalanan dinas, seperti di Setpres atau operasional AC dan konsumsi, tetapi banyak hal lainnya. Bentuk efisiensi itu tertuang dalam nota dinas.

Efisiensi Anggaran di BKN
BKN
Efisiensi Anggaran di BKN
Iklan - Gulir ke Bawah untuk melajutkan
Iklan
Pejabat pimpinan tinggi madya, misalnya, hanya mendapat alokasi bahan bakar minyak (BBM) maksimal 10 liter per hari kerja, sedangkan bagi pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat fungsional ahli utama tidak mendapatkan alokasi BBM. Kebijakan ini berlaku terhitung mulai 1 Februari 2025.

Lalu, alokasi anggaran jamuan, alat tulis kantor, komputer, alat rumah tangga kantor, pengadaan mebel, peralatan dan mesin, renovasi ruangan, hingga operasional mobil jemputan bagi pegawai diputuskan ditiadakan.

Tidak hanya itu, alokasi anggaran daya listrik, air, telepon, jasa pengiriman surat, serta pemeliharaan peralatan dan mesin/perangkat komputer juga dikurangi. Sementara pencetakan dokumen dapat menggunakan mesin fotokopi yang tersedia.

Biaya sewa tanaman hias, karangan bunga, tenda, pengharum ruangan, pest control, aquascape, dan WA blast ditiadakan, sedangkan operasional lift dan alat penyejuk ruangan (AC) sentral akan difungsikan sebagian.

Baca Juga
Anggaran DPR dan MPR Tidak Dipotong, Formappi Duga Erat Kaitan dengan Politik
Aparatur Sipil Negara (ASN) mengikuti Upacara HUT ke-53 Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat (29/11/2024). Tema Hari KORPRI 2024 yaitu “KORPRI untuk Indonesia” yang dimaknai bahwa aparatur sipil negara (ASN) di seluruh Indonesia, baik di Pusat dan Pemerintah Daerah, hadir demi memperkokoh persatuan dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Di Jawa Timur, upacara dipimpin oleh Penjabat Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono. Seusai upacara juga diberikan penghargaan kepada ASN yang berprestasi. Kompas/Bahana Patria Gupta (BAH)
Kompas/Bahana Patria Gupta
Aparatur sipil negara (ASN) mengikuti upacara HUT Ke-53 Korps Pegawai Republik Indonesia (Kopri) di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, akhir November 2024.
Pelaksana Tugas Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerja Sama BKN Mohammad Ridwan saat dihubungi pada Minggu (2/2/2025) mengatakan, langkah efisiensi itu bagian dari instruksi Presiden Prabowo untuk mengefisienkan anggaran belanja. Hasilnya, BKN memangkas anggaran belanjanya hingga Rp 285,29 miliar atau setara 35,73 persen dari pagu yang ditetapkan tahun 2025, yakni Rp 798 miliar.

Menurut Ridwan, pemangkasan anggaran ini pasti berdampak terhadap BKN. Namun, ia memastikan, dengan inovasi dan cara kerja baru yang sedang dirancang, pelaksanaan program-program prioritas BKN tetap akan berjalan. Selama ini, misalnya, BKN telah menggunakan aplikasi secara penuh untuk pekerjaan-pekerjaan substansial pelayanan manajemen ASN.

Kerja tak optimal
Tak hanya di BKN, Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih menjelaskan, dampak efisiensi sangat signifikan karena pemangkasan terjadi pada anggaran tugas pokok dan fungsi lembaganya. Ini khususnya terpotong pada anggaran penyelesaian laporan masyarakat dan pencegahan administrasi.

”Sebagai lembaga negara pengawas penyelenggaraan publik, tidak akan bisa melakukan pengawasan secara maksimal dan efektif mengingat tugas penyelesaian laporan banyak ke lapangan atau lokasi laporan,” katanya.

Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih di Jakarta, Rabu (15/3/2023).
KOMPAS/JUMARTO YULIANUS
Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih di Jakarta, Rabu (15/3/2023).
Selain tak efektif, Najih juga melihat tidak wajar lembaga yang mendapatkan anggaran kecil dipangkas sangat besar anggarannya. Sebab, pemangkasan hampir mencapai 50 persen pagu anggaran.

Ia berharap tiap kementerian, lembaga, atau dinas diberlakukan secara adil sehingga tidak ada diskriminasi. Sebagai petugas penegak regulasi, Ombudsman menyarankan Presiden dan Menteri Keuangan untuk menjalankan efisiensi anggaran secara merata seperti periode darurat pandemi Covid-19.

Dengan anggaran program yang sedikit, tentu tidak semua kasus bisa ditindaklanjuti.

Begitu pula dengan pandangan komisioner Komnas HAM, Anis Hidayah. Menurut dia, lembaganya bakal kesulitan menindaklanjuti ribuan laporan masyarakat akibat pemangkasan anggaran. Sebab, lebih dari 50 persen anggaran Komnas HAM dipotong. Bahkan, anggaran yang tersisa hanya cukup untuk gaji pegawai dan operasional sehari-hari. ”Dengan anggaran program yang sedikit, tentu tidak semua kasus bisa ditindaklanjuti,” katanya.

Baca Juga
Efisiensi Anggaran Rp 306 Triliun Terbuka  untuk Danai Makan Bergizi Gratis
Merujuk pada data yang beredar, pagu anggaran Komnas HAM sebanyak Rp 160,5 miliar terpangkas sebesar Rp 74,2 miliar. Sementara pagu anggaran Ombudsman RI yang sebesar Rp Rp 255,59 miliar terpangkas sebanyak Rp 103 miliar. Di sisi lain, anggaran lembaga dan kementerian bidang penegakan hukum, keamanan, dan pertahanan tidak dipangkas sama sekali. Begitu pula anggaran MPR dan DPR.

Bagaimana menurut Anda? Apakah efisiensi anggaran tepat agar program prioritas pemerintah bisa dijalankan atau justru jadi bumerang bagi jalannya pemerintahan?