WASHINGTON DC, KOMPAS.com - Pemerintahan Presiden AS Donald Trump telah menyusun perintah eksekutif yang akan memulai proses penghapusan Departemen Pendidikan. Hal ini menjadi langkah terbaru Trump untuk segera melaksanakan janji kampanyenya, dua sumber yang mengetahui rencana tersebut mengatakan kepada CNN, Selasa (4/2/2025).

Menurut sumber itu, langkah dari Trump akan dilakukan dalam dua bagian. Perintah tersebut akan mengarahkan menteri pendidikan untuk membuat rencana mengurangi departemen melalui tindakan eksekutif.

Selain itu, Trump juga akan mendorong Kongres untuk meloloskan undang-undang guna mengakhiri departemen tersebut.

Sebab, mereka yang menyusun perintah tersebut mengakui penutupan departemen itu akan memerlukan keterlibatan Kongres.

Presiden mengatakan pada Selasa, ia ingin pilihannya untuk Menteri Pendidikan, Linda McMahon, mengeluarkan dirinya dari pekerjaan.

"Saya memberi tahu Linda, 'Linda, saya harap Anda melakukan pekerjaan yang hebat dalam mengeluarkan diri dari pekerjaan'. Saya ingin dia mengeluarkan dirinya dari pekerjaan yakni Departemen Pendidikan," ungkap Trump.

Diketahui, Linda yang menjabat sebagai kepala Badan Usaha Kecil selama masa jabatan pertama Trump, belum memiliki sidang konfirmasi untuk jabatan pendidikan teratas.

Meskipun seruan untuk menghapus Departemen Pendidikan atau menggabungkannya dengan lembaga federal lain bukanlah hal baru, langkah tersebut secara historis gagal mendapatkan dukungan dari Kongres.

Selama masa jabatan pertama Trump sebagai presiden, pemerintahannya mengusulkan penggabungan Departemen Pendidikan dan Tenaga Kerja menjadi satu lembaga federal.

Meski Partai Republik mengendalikan Senat dan DPR saat itu, usulan tersebut tidak membuahkan hasil.

Tahun ini, Departemen Pendidikan secara bersamaan menjadi sasaran Departemen Efisiensi Pemerintah yang dipimpin oleh Elon Musk.

Puluhan karyawan di Departemen Pendidikan ditempatkan pada cuti administratif berbayar pada Jumat sebagai bagian dari upaya pemerintahan Trump yang lebih besar.

Yakni untuk menyingkirkan karyawan federal yang terkait dengan upaya keragaman, kesetaraan, inklusi, dan aksesibilitas.

Di jalur kampanye, Trump berulang kali menunjuk departemen tersebut sebagai tanda perluasan jangkauan federal dan mengaitkannya dengan masalah perang budaya.

"Kami akan menguras rawa pendidikan pemerintah dan menghentikan penyalahgunaan uang pajak Anda untuk mengindoktrinasi kaum muda Amerika dengan segala macam hal yang tidak ingin Anda sampaikan kepada kaum muda kita," terangnya.

Pada Selasa, Trump menyesalkan kinerja dan biaya pendidikan di AS.

"Kami menghabiskan lebih banyak biaya per murid daripada negara lain mana pun di dunia, dan kami berada di peringkat paling bawah dalam daftar," kata Trump, seraya menambahkan ia ingin membiarkan negara bagian menjalankan sekolah.

Meski demikian, bahkan jika ia berhasil mengakhiri departemen tersebut, ada kemungkinan beberapa program dan pendanaan dapat dipertahankan dan dialihkan ke lembaga lain, yang merupakan tempat mereka ditempatkan sebelum departemen tersebut dibentuk pada 1979.

Program pendanaan federal untuk sekolah K-12 yang membantu mendukung pendidikan siswa dari keluarga berpenghasilan rendah dan anak-anak penyandang disabilitas, misalnya, mendahului pembentukan Departemen Pendidikan.

Ketika presiden mengusulkan pemotongan anggaran departemen di masa lalu, Kongres menolak dan mengalokasikan lebih banyak dana daripada yang diminta presiden.

Bahkan ketika pemerintahan Trump pertama mengusulkan pemotongan anggaran departemen, Kongres yang dikendalikan Partai Republik akhirnya meningkatkan pendanaan.

SUMBER: KOMPAS