JAKARTA - Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad menyebut, larangan pedagang eceran untuk menjual LPG 3kg bukan kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Dia mengaku prihatin atas dampak dari kebijakan tersebut yang membuat masyarakat mengantre panjang.

"Sebenarnya ini bukan kebijakannya dari Presiden untuk kemudian melarang kemarin itu (pedagang eceran menjual LPG 3kg)," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2).

Ia mengatakan Presiden Prabowo pun telah menginstruksikan agar larangan tersebut dicabut, dengan melihat kondisi yang ada di masyarakat. Harapannya masyarakat bisa segera mendapatkan gas 3kg yang mulai langka ini.

"Tadi Presiden turun tangan untuk menginstruksikan agar para pengecer bisa berjalan kembali sambil pengecer itu dijadikan sub pangkalan, administrasi segala macamnya bisa sambil berjalan saja," jelas Dasco.

Sebelumnya, per 1 Februari 2025, gas LPG 3kg tidak lagi dijual di pengecer, masyarakat bisa membelinya di pangkalan resmi Pertamina. Hal ini dimaksudkan agar subsidi pemerintah menyasar pada pihak yang tepat.

Untuk mencari pangkalan LPG 3kg terdekat, masyarakat mesti menggunakan aplikasi Merchant Apps Pertamina (MAP), Menggunakan situs subsiditepatlpg.mypertamina.id/infolpg3kg, atau telepon call centre Pertamina di 135.

Namun, kebijakan ini membuat gas LPG 3kg langka dan masyarakat harus mengantre panjang untuk mendapatkananya. Bahkan, sampai membuat seorang Ibu di Tangerang meninggal dunia karena kelelahan mengantre.

Anggota Komisi XII DPR, Nevi Zuairina menilai kebijakan ini bukan sekadar membuat ketidakseimbangan pasokan, tetapi mencerminkan kelemahan dalam sistem distribusi dan kebijakan subsidi energi yang perlu segera diperbaiki.

Menurut dia, kelangkaan LPG 3kg akan berdampak pada masyarakat kecil, terutama rumah tangga berpenghasilan rendah dan pelaku usaha mikro yang menggantungkan aktivitas sehari-hari pada gas bersubsidi.

"Kesulitan mendapatkan LPG membuat mereka harus mencari alternatif yang lebih mahal, sehingga beban ekonomi semakin berat," kata Nevi.

Ia menduga selain karena transisi kebijakan yang ada, penyebab lain kelangkaan ini adalah penetapan kuota LPG bersubsidi untuk tahun 2025 yang lebih rendah dibandingkan realisasi penyaluran pada tahun sebelumnya.

Pada tahun 2024 distribusi LPG 3kg mencapai 414.134 metrik ton, sementara kuota tahun ini hanya sebesar 407.555 metrik ton. Walaupun ada kenaikan kuota dalam APBN 2025 sebesar 8,17 juta metrik ton atau naik 2,1%, namun angka ini tetap lebih kecil dibandingkan realisasi tahun sebelumnya.

Baca: Prabowo Panggil Bahlil Ke Istana Negara, Bahas Gas 3 Kg?

"Dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan kebutuhan energi yang terus meningkat, kebijakan ini berisiko memperburuk kelangkaan di banyak daerah," jelas Nevi.

Legislator asal Sumbar ini menambahkan, selain kuota yang terbatas, sistem distribusi yang belum optimal juga dinilai menjadi faktor lain kelangkaan LPG 3kg. Hingga saat ini, jumlah pangkalan resmi Pertamina di seluruh Indonesia mencapai sekitar 259.226 unit, tetapi akses masyarakat masih terbatas.

Nevi mendapat informasi dari berbagai pihak, bahwa banyak warga terpaksa membeli dari pengecer dengan harga lebih tinggi dari Harga Eceran Tertinggi (HET), yang semakin menambah beban ekonomi.

"Saya menekankan bahwa pemerintah harus segera turun tangan untuk mengatasi masalah ini sebelum dampaknya semakin meluas. Distribusi LPG 3kg perlu segera diperbaiki agar tidak terjadi ketimpangan antara pasokan dan permintaan di masyarakat," tutur dia.

https://validnews.id/nasional/gerind...an-ide-prabowo

Lempar taik sembunyi tangan