Bloomberg Technoz, Jakarta - Badan Pangan Nasional (Bapanas) atau National Food Agency (NFA) memberhentikan sementara bantuan pangan selama 6 bulan ke depan, terhitung sejak Januari hingga Juni 2025.

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan bantuan pangan dihentikan lantaran ada pengalihan alokasi anggaran dalam percepatan penyerapan gabah kering panen (GKP).

"[Bantuan pangan sementara] tidak ada. Uangnya salah satunya, Rp16,6 triliun itu untuk bantuan pangan ditambah SPHP [Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan] dan lain-lain, [anggarannya] masuk ke situ dulu," ujar Arief di kompleks parlemen, Jakarta, dikutip Rabu (5/2/2025)

Arief mengatakan pemerintah saat ini memang tengah fokus untuk menyerap gabah kering ke petani, yang juga arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Anggaran itu juga kini fokus di Perum Bulog, dengan total Rp16,6 triliun.

Belum lama ini, pemerintah juga resmi mengumumkan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah Kering Panen (GKP) yang dipatok Rp6.500/kilogram (kg).

"Prioritasnya sekarang serap petani. Supaya harganya nggak jatuh, jangan sampai petani harganya jatuh." kata Arief.

"Kita mau panen raya, jadi harus disiapkan keuangan, gudang, dan lainnya untuk serap garah."

Awal Januari, Bapanas sebelumnya mengumumkan program bantuan pangan dalam bentuk beras resmi dialokasikan selama 6 bulan tahun ini, berdasarkan usulan Menko Bidang Pangan.

Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan sbelumnya juga mengatakan, bantuan pangan untuk periode Januari-Februai 2025 ini sebesar Rp6 triliun, dengan total 160 ribu ton untuk 16 juta penerima manfaat.

"Bantuan pangan sudah diputuskan (dalam) ratas yang dipimpim Presiden. Januari nanti ada 160 ribu ton untuk 16 juta penerima," ujar Zulhas dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat (29/11/2024).

Sementara itu, Kepala Bapanas Arief juga sempat mengatakan Presiden Prabowo juga telah menyetujui penambahan alokasi banpang beras untuk menjaga keseimbangan hulu dan hilir, 4 bulan setelahnya, atau Maret hingga Juni.

Pada saat itu, kata Arief, bantuan itu juga termasuk akan digelontorkan kepada 16 juta orang PBP (Penerima Bantuan Pangan), dengan total 960 ribu ton.

"Pemerintah bersama Bulog siap distribusikan total 6 bulan alokasi dan total berasnya 960 ribu ton ke 16 juta PBP (Penerima Bantuan Pangan) di 2025 sesuai usulan Bapak Menko Pangan kemarin dalam Ratas," ujar Arief, 2 Januari lalu.

Data penerima bansos beras di 2025 itu akan menggunakan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia.

Perinciannya, terdiri dari 15,6 juta PBP desil 1 dan 2, serta 400 ribu PBP perempuan kepala rumah tangga miskin dan lansia tunggal.

Tugaskan Bulog Serap Gabah

Bapanas sendiri sebelumnya resmi menugaskan Perum Bulog untuk menyerap sebanyak 3 juta ton beras sepanjang tahun ini, yang tertuang dalam Surat Kepala Bapanas bernomor 24/TS.03.03/K/1/2025 pada tanggal 24 Januari 2025.

Belum lama ini, pemerintah juga resmi menetapkan harga GKP sebesar Rp6.500/kg, guna mendukung kesejahteraan petani.

Bahkan, Presiden Prabowo Subianto juga telah meminta kepada pengusaha penggilingan padi untuk menyerap GKP petani, sesuai dengan HPP yang ditetapkan pemerintah.

Permintaan itu dilakukan lantaran dirinya kerap mendapat laporan beberapa pengusaha penggilingan membeli GKP di bawah HPP, dengan alasan kualitas GKP yang minim.

"Jangan selalu korbankan petani. Selalu dengan alasan kadar air lah, rendaman lah, kualitas lah," ujar Prabowo dalam arahan bersama Petani di kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, dikutip Selasa (4/2/2025).

"Ada beberapa [perusahaan penggilingan] yang mau coba main-main sama pemerintah Indonesia. Berapa besar pun [perusahaan] penggilingan padi itu, kalau main-main, saya akan tindak," Prabowo menegaskan.

https://www.bloombergtechnoz.com/det...gan-tahun-ini/

Pilpres-Pilkada usai, Bansos juga usai..

Harga beras harus dijaga supaya nggak kemurahan.
Harga beras sekarang terlalu murah..





Kok kayak baca lawakan..