- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
Krisis Kesehatan Di Maratua, Warga Harus Tempuh Perjalanan 3 Jam Melewati Laut
TS
mabdulkarim
Krisis Kesehatan Di Maratua, Warga Harus Tempuh Perjalanan 3 Jam Melewati Laut
Krisis Layanan Kesehatan Di Maratua, Warga Harus Tempuh Perjalanan 3 Jam Melewati Jalur Laut
By Junaedi S Satria On Feb 1, 2025 2,166 0
Puskesmas Maratua
Share
Get real time updates directly on you device, subscribe now.
Berau — Regulasi yang dibuat Kementrian PANRB melalui Surat Edaran No B/185/M.SM.02.03/2022 memiliki dampak serius khusunya pada layanan kesehatan di wilayah yang memiliki SDM terbatas seperti di Kecamatan Maratua, kabupaten Berau, Kalimantan Timur.
Kepala Puskesmas Maratua, Suryansah mengakui adanya krisis tenaga medis karena mayoritas Dokter merupakan tenaga kerja honorer PTP dibawah 2 tahun sehingga tidak lagi dapat diperpanjang karena terbentur regulasi Kementerian PANRB.
“Kondisinya memang seperti itu pak, hanya tinggal Nakes dan Bidan. Meski begitu kami tetap memberikam pelayanan sesuai kemampuan dan kompetensi kami. Adapun dokter kami yang satu tim sudah tidak ada lagi,” Ujar Suryansah.
Untuk perkara Emergency, Pihaknya saat ini hanya bisa memberikan rujukan ke Rumah Sakit (RSUD) Tanjung Redeb, dengan jarak tempuh sekitar 3 jam melalui laut menggunakan Speed Boat. Sebab tidak ada lagi dokter yang melayani.
“Dokter kami semuanya tenaga PTP Dibawah 2 tahun dan sesuai peraturan Kementrian PANRB Pemerintah Daerah atau Kabupaten tidak bisa lagi memperpanjang kontrak kerja. Kami akui memang pelayanan kesehatan kepada masyarakat Maratua saat ini kurang maksimal,”kata Suryansah.
Kecamatan Maratua sendiri merupakan daerah terluar di Kalimantan Timur. Terkait kesehatan, masyarakat hanya bergantung pada Puskesmas. Dia berharap pemerintah segera mendapatkan solusi supaya layanan kesehatan kembali maksimal.
Sementara Kepala Dinas Kesehatan Berau, Lamlay Sarie membenarkan soal krisis layanan kesehatan yang terjadi Kecamatan Maratua. Saat ini pihaknya tengah berupaya untuk mencari solusi bersama Bupati.
“Insya Allah ada ada beberapa solusi, tapi karena ini masih berproses tentu masa transisi ini akan dihadapi.”jelasnya.@ jn
https://surabayapostnews.com/krisis-...ti-jalur-laut/
Puskesmas Tutup, Pj Gubernur Kaltim Turun Tangan Atasi Krisis Tenaga Kesehatan di Berau
Rumah Sakit Umum Daerah Talisayan. (Ist)
SAMARINDA – Sejumlah tenaga kesehatan (nakes) di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Talisayan, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur (Kaltim), terpaksa dirumahkan akibat kebijakan penataan tenaga non-ASN yang diterapkan oleh pemerintah daerah.
Kebijakan tersebut mengacu pada surat edaran Dinas Kesehatan (Dinkes) Berau Nomor 440/442/Set-1 yang diterbitkan pada 15 Januari 2025, serta tindak lanjut dari surat Sekretaris Kabupaten Berau Nomor 870/1439/BKPSDM-I/2024 mengenai Penataan Tenaga Non-ASN. Akibatnya, fasilitas kesehatan di Talisayan dan Maratua mengalami kekurangan tenaga medis, yang mengakibatkan beberapa puskesmas terpaksa tutup sementara.
Situasi ini membuat masyarakat setempat kesulitan mengakses layanan kesehatan yang sangat dibutuhkan, terutama di wilayah yang jaraknya cukup jauh dari pusat kota.
Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik, mengungkapkan pihaknya akan segera melakukan kunjungan kerja ke Berau untuk mencari solusi atas masalah ini.
“Bukan hanya di Maratua, saya juga mendapat laporan bahwa di Talisayan ada 57 tenaga honorer yang harus berhenti sementara. Kami akan mencari kebijakan yang tepat. Pada 11 Februari nanti, kami akan ke Talisayan untuk meninjau langsung kondisi di sana dan mencari solusinya,” ujar Akmal Malik, baru-baru ini di Samarinda.
Sebagai langkah awal, pemerintah berencana memaksimalkan operasional Puskesmas yang masih berfungsi dan menurunkan tenaga kesehatan dari RS Berau untuk sementara waktu.
Akmal juga menekankan kebijakan penataan tenaga non-ASN tidak bisa diterapkan secara seragam di seluruh Indonesia, mengingat kondisi di setiap daerah berbeda.
Oleh karena itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar regulasi yang diterapkan dapat lebih fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan daerah, khususnya di Kaltim.
“Kami berharap adanya solusi yang lebih bijak agar layanan kesehatan di wilayah remote tetap berjalan optimal, tanpa mengorbankan tenaga kesehatan yang selama ini menjadi tulang punggung pelayanan medis bagi masyarakat di sana,” tutupnya.
https://mediakaltim.com/puskesmas-tu...atan-di-berau/
Pemprov mulai turun
Kemenkes harus juga turun tangan membantu keburu ada kasus-kasus
By Junaedi S Satria On Feb 1, 2025 2,166 0
Puskesmas Maratua
Share
Get real time updates directly on you device, subscribe now.
Berau — Regulasi yang dibuat Kementrian PANRB melalui Surat Edaran No B/185/M.SM.02.03/2022 memiliki dampak serius khusunya pada layanan kesehatan di wilayah yang memiliki SDM terbatas seperti di Kecamatan Maratua, kabupaten Berau, Kalimantan Timur.
Kepala Puskesmas Maratua, Suryansah mengakui adanya krisis tenaga medis karena mayoritas Dokter merupakan tenaga kerja honorer PTP dibawah 2 tahun sehingga tidak lagi dapat diperpanjang karena terbentur regulasi Kementerian PANRB.
“Kondisinya memang seperti itu pak, hanya tinggal Nakes dan Bidan. Meski begitu kami tetap memberikam pelayanan sesuai kemampuan dan kompetensi kami. Adapun dokter kami yang satu tim sudah tidak ada lagi,” Ujar Suryansah.
Untuk perkara Emergency, Pihaknya saat ini hanya bisa memberikan rujukan ke Rumah Sakit (RSUD) Tanjung Redeb, dengan jarak tempuh sekitar 3 jam melalui laut menggunakan Speed Boat. Sebab tidak ada lagi dokter yang melayani.
“Dokter kami semuanya tenaga PTP Dibawah 2 tahun dan sesuai peraturan Kementrian PANRB Pemerintah Daerah atau Kabupaten tidak bisa lagi memperpanjang kontrak kerja. Kami akui memang pelayanan kesehatan kepada masyarakat Maratua saat ini kurang maksimal,”kata Suryansah.
Kecamatan Maratua sendiri merupakan daerah terluar di Kalimantan Timur. Terkait kesehatan, masyarakat hanya bergantung pada Puskesmas. Dia berharap pemerintah segera mendapatkan solusi supaya layanan kesehatan kembali maksimal.
Sementara Kepala Dinas Kesehatan Berau, Lamlay Sarie membenarkan soal krisis layanan kesehatan yang terjadi Kecamatan Maratua. Saat ini pihaknya tengah berupaya untuk mencari solusi bersama Bupati.
“Insya Allah ada ada beberapa solusi, tapi karena ini masih berproses tentu masa transisi ini akan dihadapi.”jelasnya.@ jn
https://surabayapostnews.com/krisis-...ti-jalur-laut/
Puskesmas Tutup, Pj Gubernur Kaltim Turun Tangan Atasi Krisis Tenaga Kesehatan di Berau
Rumah Sakit Umum Daerah Talisayan. (Ist)
SAMARINDA – Sejumlah tenaga kesehatan (nakes) di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Talisayan, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur (Kaltim), terpaksa dirumahkan akibat kebijakan penataan tenaga non-ASN yang diterapkan oleh pemerintah daerah.
Kebijakan tersebut mengacu pada surat edaran Dinas Kesehatan (Dinkes) Berau Nomor 440/442/Set-1 yang diterbitkan pada 15 Januari 2025, serta tindak lanjut dari surat Sekretaris Kabupaten Berau Nomor 870/1439/BKPSDM-I/2024 mengenai Penataan Tenaga Non-ASN. Akibatnya, fasilitas kesehatan di Talisayan dan Maratua mengalami kekurangan tenaga medis, yang mengakibatkan beberapa puskesmas terpaksa tutup sementara.
Situasi ini membuat masyarakat setempat kesulitan mengakses layanan kesehatan yang sangat dibutuhkan, terutama di wilayah yang jaraknya cukup jauh dari pusat kota.
Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik, mengungkapkan pihaknya akan segera melakukan kunjungan kerja ke Berau untuk mencari solusi atas masalah ini.
“Bukan hanya di Maratua, saya juga mendapat laporan bahwa di Talisayan ada 57 tenaga honorer yang harus berhenti sementara. Kami akan mencari kebijakan yang tepat. Pada 11 Februari nanti, kami akan ke Talisayan untuk meninjau langsung kondisi di sana dan mencari solusinya,” ujar Akmal Malik, baru-baru ini di Samarinda.
Sebagai langkah awal, pemerintah berencana memaksimalkan operasional Puskesmas yang masih berfungsi dan menurunkan tenaga kesehatan dari RS Berau untuk sementara waktu.
Akmal juga menekankan kebijakan penataan tenaga non-ASN tidak bisa diterapkan secara seragam di seluruh Indonesia, mengingat kondisi di setiap daerah berbeda.
Oleh karena itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar regulasi yang diterapkan dapat lebih fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan daerah, khususnya di Kaltim.
“Kami berharap adanya solusi yang lebih bijak agar layanan kesehatan di wilayah remote tetap berjalan optimal, tanpa mengorbankan tenaga kesehatan yang selama ini menjadi tulang punggung pelayanan medis bagi masyarakat di sana,” tutupnya.
https://mediakaltim.com/puskesmas-tu...atan-di-berau/
Pemprov mulai turun
Kemenkes harus juga turun tangan membantu keburu ada kasus-kasus
0
133
3
Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama
Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan